Cepat Tanggap Terhadap Kondisi Darurat

oleh
Hasni Tagili, M. Pd.
Hasni Tagili, M. Pd.

Oleh: Hasni Tagili, M. Pd.

(Pemerhati Sosial Konawe)


Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Muhamad Endang SA, menyoroti lambannya Pemerintah Provinsi menangani wabah virus korona. Dia mengatakan, pemerintah provinsi terkesan menutupi kasus-kasus Covid-19 di Bumi Anoa. Terlebih saat ini di Sultra, tercatat sudah ada tiga orang yang terpapar positif Covid-19 (Detiksultra.com, 20/03/2020).

Keterbukaan informasi soal Covid-19 perlu diterangkan pemerintah kepada masyarakat, mengingat masyarakat saat ini sedang diselimuti ketakutan atas mewabahnya virus dari Wuhan, China ini.

Sehingga, supaya tidak membuat opini masyarakat kian melebar dan menimbulkan hoaks, pemerintah harus berani membuka kepada publik terkait riwayat tiga orang yang terpapar positif Covid-19 ini.

Oleh karena itu, Muhamad Endang meminta kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi, agar bertindak responsif dan cepat tanggap atas persoalan yang tengah dihadapi daerah. Sebab, Covid-19 ini tidak mengenal rumitnya birokrasi.

 

Patuhi Aturan Karantina

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Endang juga menyebut, 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang tiba di Kendari pada Minggu malam (15/3/2020) lalu, hanya menjalani karantina tipu-tipu selama ini (Zonasultra.com, 20/03/2020). Diketahui 49 TKA tersebut merupakan pekerja di smelter PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

 

Politisi Demokrat itu mengatakan, karantina itu ada aturannya dan bukan di tempat kerja. Mestinya karantina itu harus di tempat steril atau tempat yang sudah ditunjuk oleh otoritas yang sudah memiliki kapasitas.

 

Senada, terkait dengan adanya 49 orang TKA yang dikarantina masih melakukan aktivitas di luar gedung, ketua tim medis Dinas Kesehatan Konawe, dr. Enos, menyebut harus ada ketegasan dari tim medis milik perusahaan untuk membatasi aktivitas mereka, terlebih melakukan kontak dengan pekerja lainnya.

 

Sementara itu, staf lapangan PT VDNI, Apriyanto mengaku bahwa aktivitas 49 TKA sudah sangat dibatasi. Terkait adanya TKA yang masih beraktivitas di luar gedung, ia menyebut itu hanya sebatas untuk mengambil makanan.

 

Tumpang-tindih berita yang beredar, tentu saja menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran warga. Benarkah sudah dikarantina sesuai prosedur yang ada? Amankah keberadaan para ODP di wilayah tambang itu? Seberapa serius Pemda menangani hal ini? Beginilah jadinya tatkala pemangku jabatan tak satu suara.

 

Lakukan Lockdown Total

 

Menyikapi pandemi ini, negara lain semisal Cina, Italia, Irlandia, Amerika Serikat, dan 15 negara lainnya yang juga terserang Covid-19 memutuskan untuk melakukan lockdown yaitu penutupan akses keluar – masuk sebuah kawasan secara total karena adanya kondisi darurat.

 

Adapun Indonesia, meski dengan up date korona saat ini, belum memutuskan untuk melakukan lockdown. Padahal, meski ini cara paling konfensional, tapi efektif untuk mencegah Covid-19 semakin meluas. Kenapa harus lockdown? Karena penanganan yang dilakukan selama ini, semisal social distancing, belum terlihat efektivitasnya.

 

Hal ini dikarenakan, pertama, tidak ada informasi yang transparan, memadai, lengkap, dan terukur terkait Covid-19, pola penyebarannya, dan data yang dapat memberi pertimbangan masyarakat untuk melakukan aktivitas dan mewaspadainya. Yang masif justru informasi tak resmi (bukan dari pemerintah) di berbagai media sosial yang diragukan kevalidan sumber beritanya.

 

Kedua, tidak ada panduan yang terukur dan konsisten dari pemerintah pusat terkait apa yang harus diwaspadai dan dilakukan oleh rakyat. Bahkan cenderung diserahkan kepada masing-masing daerah (kepala daerah). Padahal, saat ini rakyat butuh satu komando terpusat.

 

Ketiga, keterbatasan perlengkapan alat kesehatan yang dibutuhkan dan ruang isolasi untuk ODP dan PDP. Pun, keterbatasan ADP (Alat Pelindung Diri) bagi tenaga kesehatan. Sementara jumlah OPD dan PDP terus bertambah setiap harinya.

Keempat, tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia yang terbilang masih rendah. Cenderung meremehkan himbauan pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Bahkan, keluyuran untuk hal-hal yang tidak urgen, seperti rekreasi, ke bioskop atau mall. Terang saja, hal ini akan jadi peluang potensial bagi Covid-19 untuk semakin bebas meluas.

Oleh karena itu, meski pemerintah pusat tak berniat lockdown, semoga Pemprov cepat tanggap terhadap kondisi darurat Covid-19 di Sultra ini. Segera melakukan penutupan akses sebelum semakin banyak korban berjatuhan. Wallahu a’lam.


 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart