Jika Gaji Aparat Desa Tak Dibayarkan, DPRD Konawe Persilakan Bakar Kantor Pemerintahan

oleh
Ketgam : Ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin dan Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto
Ketgam : Ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin dan Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto

Reporter : Randa | Publizher : Iksan


KALOSARA NEWS : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe untuk segera membayarkan honor aparat desa selama 18 bulan. Apabilah desakan tersebut tak di indahkan pemerintah. Aparat desa dipersilakan membakar kantor pemerintahan yang ada.

“Hari ini Kamis (30/4/2020) kami bersama anggota DPRD Konawe menggelar rapat bersama guna membahas beberapa hal, termasuk aspirasi yang masuk di DPRD Konawe mengenai pembayaran ADD oleh pemerintah daerah, bahkan kelompok masyarakat sudah pernah demo, dan hingga saat ini sudah masuk 18 bulan belum pernah di bayarkan,” kata Ardin.

Kata Ardin honor aparat desa merupakan kewajiban mandatoring daripada pelaksanaan pemerintahan yang 10 persen dari DAU. Olehnya itu kata dia tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membayarkan.

“Bahwa dana itu tidak bisa dihapuskan, karena setiap tahun dana itu tetap kewajiban daerah,” tambah politisi PAN Konawe ini.

Oleh karena itu, lanjut dia dengan kebijakan pemerintah untuk membayarkan alokasi dana desa kepada masyarakat di 270 desa yang ada di Kabupaten Konawe, itu salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran yang ada.

“Saya bersama teman-teman sepakat sebelum lebaran, kami harap kepada Pemda untuk segera bayar honor-honor aparat desa di Konawe. Kalau tidak bisa dibayarkan sekaligus yang penting ada dulu kebijakan untuk membayarkan. Dan DPRD akan awasi ini,” tambah Ardin.

Ardin kembali menegaskan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan melayangkan surat resmi kepada pemerintah daerah. “Senin-Selasa Komisi l akan rapat secara teknis dengan BPMD dan BPKAD,” kata Ardin.

Menurut dia, apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh DPRD yang mana honor aparat desa harus dibayar sebelum lebaran ini.

“Kalau perlu demo. Bakar ini daerah kalau tidak mau. Kita keras, tidak main-main kita ini,” ujar Ardin dengan nada tinggi.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Ferdinand yang ditemui diterpisah mengatakan saat ini dia menunggu penyelesaian APBDes dari BPMB, termasuk Perbubnya sudah ditandatangani oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa. “Kita tinggal cek posisi Khasdanya Pemda, setelah itu kita langsung bayarkan,” katanya.

Kata Ferdinand, DPRD sebenarnya bukan mendesak tetapi hanya mengimbau ke Pemda untuk segera membayarkan gaji honor aparat desa.

“Itu sebenarnya bukan masalah didesak atau tidak di desak. Karena itu sudah kewajiban kami untuk membayarkan itu. Dan pembayaran itu kita usahakan sebelum lebaran,” ungkapnya.

Untuk total yang akan dibayarkan bila anggarannya cukup itu akan dibayar sekitar tiga bulan. Karena saat ini Pemda juga fokus ke Penanganan Covid-19.

“Kita harapkan tiga bulan, karena dana Covid-19 ini bersumber di DAU juga. Dan PAD sekarang tidak bisa kita harap. Kalau misalkan 9 atau 10 miliar kemungkinan dua bulan saja kita bayarkan. Tetapi kalau disiapkan 13 atau 14 miliar kita akan bayarkan tiga bulan,” tutupnya.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart