Bansos Tak Tepat Sasaran Bukti Lemahnya Birokrasi Demokrasi

oleh
Ulfa
Ulfa

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi

(Jurnalis Muslimah Kendari)


 Meskipun telah diumumkan oleh pemerintah pusat dan daerah bahwa masyarakat terkena dampak Covid-19 akan segera menerima bantuan sosial (Bansos), tetapi hingga saat ini Bansos tersebut masih banyak yang belum sampai kepada masyarakat bahkan ada yang tidak tepat sasaran.

Masalah klasik penyaluran Bansos sepertinya akan terus terjadi di negara kita tercinta ini mengingat sebelum Pandemi Covid-19 pun, masalah serupa terus berulang terjadi, penyebabnya antara lain data yang tidak valid.

 Teranyar, ketidakbersesan kebijakan Bansos dikritik para Bupat misalnya Bupati Bolang Mongondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara, Sehan Salim Ladjar viral di media sosial.  Sehan landjar geram karena mekanisme pembagian Batuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit.

 Dikatakannya mekanisme pemberian BLT tersebut terbilang menyulitkan warga.  Warga, menurutnya, tak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantaun itu.  “Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes.  Kalau program saya menalangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok,atau sampai administrasi tentang BLT selesai.  Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT,” jelas Sehan.

Menurutnya, BLTnya kapan? Masih mau buka-buka rekeninglahh, inilah, kriteria macam-macam.  Negeri sudah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua,” kata Sehan dalam video yang viral tersebut.

 “Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang.  Uangnya nggak tahu mau kucur kapan?,” tambahnya.  (detiknews/26/4/2020).

Selain Sehan, para kepala desa (Kades) pun memprotes kebijakan Bansos tersebut.  Dalam video berdurasi 3,38 menit, Kepala Desa Cagak Kabupaten Subang, Indra Zainal Alim mengingatkan pemerintah pusat, Presiden Jokowi, Menteri Desa dan khususnya Gubernur Ridwal Kamil untuk mematangkan kebijakan sebelum disampaikan pada pubik.  Pasalnya, setiap hari kebijakannya berubah-ubah, seperti negeri ini tak memiliki hierarki undang-undang.

“Jangan jadikan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi Bapak, tolong sekali lagi Pak, kami sebagai kepala desa seolah-olah diadu domba oleh kebijakan Bapak dengan warga kami sendiri,” kata Indra.  (Detik.com/28/4/2020)

Terjadinya penyaluran Bansos yang berbelit dan tidak tepat sasaran membuat perspektif publik terkait Bansos untuk menanggulangi dampak negatif Pandemi Virus Corona (Covid 10), berubah dari positif menjadi negatif.

Wakil Direktur Institue for Develompment of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengungkapkan diawal –awal orang dapat pengumuman ini berkomentar di sosial media cukup positif, tapi kemudian keluhan di tingkat daerah cukup banyak terkait pelaksanaannya, sehingga persepsi publik pun turun,” kata Eko.

Implementasi penyaluran Bansos yang tidak terarah dan tumpang tindih dianggap menjadi penyebab masyarakat tidak lagi memandang program Bansos secara positif.  Dikhawatirkan jika tidak perbaikan maka akan berujung pada konflik sosial di lingkup masyarakat.  Kekhawatiran ini dilontarkan Eko dengan berkaca pada pembagian Bansos sebelum ini yang punya masalah yang sama.

Indef mengharapkan, pemerintah dapat memperbaiki akurasi data kelompok rentan.  Perbaikan data ini diperlukan untuk mencegah munculnya konflik akibat kecemburuan sosial.  Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial kelompok rentan dan yang terkena PHK akibat Pandemi Covid-19.  “Kemudian untuk mencegah PHK, insentif untuk sektor riil eksekusinya harus cepat sehingga PHK bisa dihindari atau setidaknya tidak berlangsung massal,” kata Eko  (Dkatadata.com/264/2020).

Bansos Sistem Islam Tanpa Ribet dan Tepat Sasaran

Telah banyak fakta yang dikisahkan, bagaimana sistem Islam menangani masalah pangan warganya baik saat kondisi paceklik atau saat wabah penyakit, maupun saat kondisi normal.  Misalnya saat kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab,  saat itu sedang musim paceklik.  Dirinya langsung memikul sendiri sekarung gandum untuk diserahkan kepada ibu tua yang anaknya menangis karena kelaparan.  Dirinya menolak rekannya, Aslam untuk mengangkatkan gandum tersebut, dengan nada keras Umar berkata,” Aslam, jangan kau jerumuskan aku ke dalam neraka.  Kau bisa menggantikanku mengangkat karung gandum ini, tetapi apakah kau mau memikul beban dipundakku ini kelak di Hari Pembalasan?”.

 Selain itu pada masa khalifah Umar bin Khattab, pembelanjaan Baitu Mal (kas negara) tepat sasaran.  Contohnya saja penyaluran harta di Kas Baitul Mal yang berasal dari zakat, pos pengeluarannya wajib hanya diperuntukkan bagi 8 golongan (ashnaf) yaitu (1) Al Fuqara, orang fakir (orang melarat) (2) Al Masakin, dia tidak melarat, ia punya penghasilan dan pekerjaan yang tetap, tapi dalam keadaan kekurangan (3) Al amilin, amil zakat (panitia zakat) yang memenuhi syarat (4) Mualaf, orang yang baru masuk Islam (5) Dzur Riqab, hamba sahaya (budak) yang ingin memerdekan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang (6)Algharim, orang yang berutang karena untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya (7) Fi sabilillah (Almujahidin), orang yang berjuang di jalan Allah (8) Ibnu Sabil, musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan.

Selain itu, pembelanjaan Baitul Mal juga ada untuk pos pembelanjaan wajib yang bersifat kondisioal yaitu untuk menanggulangi terjadinya musibah atau bencana alam yang menimpa rakyat seperti terjadinya paceklik, gempa bumi, banjir, wabah penyakit dan sebagainya.

Sumber utama kas Baitul Mal juga bukan berasal dari utang, seperti yang terjadi pada sistem Kapitalis-Sekuler, tetapi berasal dari (1) sektor kepemilikan individu seperti shodaqoh, hibah, zakat dan sebagainya (2) sektor kepemilikan umum seperti pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan dan lain-lain (3) sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, usyur dan lain-lain.

Atas solusi pemenuhan pangan yang ditawarkan sistem kapitalis-sekuler seperti saat ini, dengan solusi Sistem Islam zaman kekhalifahan, masihkah  membuat para pemimpin muslim tetap mempertahankan sistem pemerintahan yang dianutnya?. Tidak inginkah mereka beralih ke sistem Islam untuk mengatasi masalah warga negaranya?.  Wallahu’alam bishowab[].

Editor : Rj Publizher : Iksan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart