Kebijakan tak Searah, Demi Ekonomi ataukah Nyawa?

oleh

Oleh : Drg Endartini Kusumastuti 

(Pengamat Sosial Masyarakat Kota Kendari )

Baru sembuh dari covid-19, Menteri Perhubungan Budi Karya membuat pengumuman bahwa pemerintah akan membuka seluruh moda transportasi mulai Kamis, 7 Mei 2020 (suaraislam.id, 06/05/2020). Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan akan ada relaksasi PSBB agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi covid-19 tetap berjalan (kompas.com, 04/05/2020).

Di sisi lain, baru-baru ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan di tengah situasi penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) yang belum lama ini baru genap dua bulan di Indonesia. Melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5), Jokowi meminta agar masyarakat untuk bisa berdamai dengan Covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan. (www.cnnindonesia.com, 8 Mei 2020)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini ada di persimpangan jalan. Antara dihentikan atau tetap dilanjutkan. Dihentikan, tren laju penyebaran covid-19 masih belum menunjukkan kurva melandai. Dilanjutkan, ekonomi rakyat dan pelaku usaha semakin terpuruk.

Kebijakan Setengah Hati, Bukti Gagaglnya Sistem Kapitalis

Sejak wabah ini muncul, sikap pemerintah sudah bikin geleng kepala. Tak mau mengambil opsi lockdown, tak ingin gunakan istilah karantina wilayah, tapi memakai pembatasan sosial berskala besar untuk mengurangi dampak ekonomi negara.

Kalau dilayani dengan setengah hati itu memang menyesakkan dada. Ketika 1,9 juta rakyat terkena badai PHK, justru 500 TKA China didatangkan untuk mengerjakan proyek di Kendari. Bansos yang diharapkan bisa menyambung nafas, ternyata datangnya terlambat. Ngenesnya, hanya gegara menunggu tas bersablon “Bantuan Presiden” selesai. Ada BLT, namun syaratnya sudah macam-macam dan sama terlambatnya.

Menurut pengamat Komunikasi Politik, Kunto Adi Wibowo mengatakan pemerintahan Jokowi memang kerap memilih diksi dan permainan kata yang cenderung membingungkan masyarakat. Selanjutnya, diksi itu kemudian disiratkan dalam kebijakan pemerintahan yang terkesan tak seirama. Alih-alih membingungkan, Kunto menyarankan agar Jokowi dan jajarannya menggunakan pola komunikasi yang lebih lugas sehingga tidak merepotkan masyarakat di tengah krisis seperti ini. Pasalnya, pernyataan dari pemimpin pemerintahan akan menjadi jalan yang ditempuh masyarakat di bawahnya. (www.cnnindonesia.com, 9 Mei 2020)

Terpisah, Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai selama ini penangananCovid-19 oleh pemerintah itu cenderung lemah dari sisi perencanaan. Hal itu kemudian membuat kesan yang memperlihatkan dalam penerapannya pemerintah sering membuat ‘panic policy’ untuk menangani Covid-19. Oleh karena itu, Trubus pun melihat pernyataan Jokowi kemarin pun bisa jadi menuju arah tersebut. Menurut dia, Jokowi sudah terlampau memberi kesan inkosisten dalam membuat kebijakan. Sehingga, hal tersebut malah berisiko memperparah ketidakpercayaan publik (distrust) terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Banyak pihak menilai kebijakan PSBB yang ditetapkan hanyalah akal-akalan pemerintah yang tak mau membiayai hidup masyarakat bila diterapkan karantina wilayah. Berlepas diri dari tanggung jawab.

Islam Solusinya, Ekonomi Bukan Prioritas Utama

Wabah apa pun itu, jika sudah pandemi, pastinya berdampak pada perekonomian. Hal itu semestinya dipahami betul oleh pemerintah. Dan semestinya pemerintah juga memiliki perangkat aturan cara mengantisipasi. Sayangnya, saat Covid-19 mewabah, Pemerintah justru salah langkah.

Islam memiliki seperangkat kebijakan yang mampu mengatasi wabah sekaligus meminimalisasi dampak ekonomi. Dalam Islam, kesehatan dan keamanan sama pentingnya dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Semua itu tak akan terwujud tanpa pemberlakuan sistem Islam secara menyeluruh. Kas negara yang bersumber dari kepemilikan umum juga kepemilikan negara berupa kekayaan alam misalnya tak akan terkumpul selama ekonomi kapitalisme masih diterapkan.

Kosongnya keuangan negara saat ini lantaran kebijakan neoliberal terhadap kekayaan dan aset strategis negara. Negara kehilangan kemandirian ekonomi serta otoritasnya sebagai negara berdikari. Segala aset diobral. Kekayaan alam dijual ke kaum kapital. Negara hanya menjadi penerima utang dari negara besar. Tak ayal, untuk sekadar menangani wabah saja negara kalah cepat dengan gerakan swadaya masyarakat. Corona sejatinya membawa pesan tersirat. Wajah kapitalisme ternyata tak mampu menghadapi dampaknya. Negara adidaya pun tak kuasa menahan ganasnya wabah. Kedigdayaan ideologi kapitalisme tetiba runtuh karena corona.

Dari corona kita bisa belajar, sistem kehidupan yang ditopang kapitalisme liberal tak memberi kebaikan. Dari corona pun kita belajar. Bumi sedang berbenah. Masyarakat ‘dipaksa’ sadar. Penguasa bak ditampar. Tak ada kebaikan bila terus menentang aturan Tuhan. Inilah yang mungkin bisa disebut sebagai resesi ideologi hari ini. Dan hal ini menjadi momen melakukan revolusi ideologi. Pada saatnya nanti Islam kembali membumi. Memberi rahmat ke seluruh negeri.

Editor : Rj | Publizher : Iksan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart