Menakar Keseriusan Penguasa Lindungi Rakyat dari Perbudakan

oleh
Ketgam : Ilustrasai Perbudakan
Ketgam : Ilustrasai Perbudakan

Oleh : Teti Ummu Alif

(Aktivis Muslimah Kendari)


Viral. Jagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang dipublikasikan oleh media Korea Selatan memperlihatkan bagaimana jenazah Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal Cina dilarung ke tengah laut. Video yang dirilis oleh stasiun MBC itu diulas oleh YouTuber Jang Hansol di kanalnya, Korea Reomit, pada Rabu waktu setempat (6/5/2020).

Nasib TKI di Alam Kapitalis

Video yang diberi tajuk “Eksklusif, 18 jam sehari kerja. Jika jatuh sakit dan meninggal, lempar ke laut”  membuat para pegiat HAM angkat bicara terkait hal tersebut. Mereka menyerukan agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan. Disebutkan jenazah yang dilarung pada 31 Maret lalu bernama Ari (24). Ia telah bekerja sejak setahun terakhir. Sebelum Ari diketahui dua ABK asal Indonesia lainnya yaitu Al Fatah (19) dan Sepri (24). Keduanya juga dibuang ke laut setelah meninggal. Kru kapal lainnya tidak pernah membayangkan mayat rekannya itu akan dibuang ke laut.

Para ABK di kapal tersebut ditengarai mendapat perlakuan yang tak manusiawi dan diekploitasi. Pasalnya, kesaksian salah satu ABK menyebut bahwa kondisi didalam kapal sangat buruk, mereka diberi minum air laut sedang ABK asal Cina diberi air minum kemasan. Mereka juga dipaksa berdiri dan bekerja selama 30 jam dan hanya bisa duduk ketika jam makan setiap enam jam sekali. MBC mendapatkan rekaman itu setelah kapal tersebut kebetulan tengah bersandar di Pelabuhan Busan, Korea Selatan.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap WNI anak buah kapal (ABK) yang dilarung ke laut oleh pihak kapal berbendera Cina. Sukamta meminta pemerintah menjamin keselamatan WNI yang berada di atas kapal tersebut. Sementara itu, mentri luar negeri Retno Marsudi mengatakan dalam konferensi pers secara daring (07/05) bahwa pihaknya telah mengadakan komunikasi dengan Dubes Tiongkok terkait kasus itu.

Salah satu yang dituntutnya adalah tanggung jawab dari perusahaan Cina yang mempekerjakan para ABK. “Meminta dukungan pemerintah Tiongkok untuk membantu pemenuhan tanggung jawab perusahaan atas hak para awak kapal Indonesia, termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah Cina menyelidiki kondisi di kapal dan memberi hukuman berat, jika terbukti perusahaan itu melakukan pelanggaran.

Jika ditelisik lebih jauh,  maka akan muncul pertanyaan apakah proses pelarungan jenazah para awak kapal ke laut sudah memenuhi standar internasional? mengingat pelarungan ini sudah sering terjadi. Koordinator ILO Asia Tenggara untuk Proyek Perikanan, Abdul Hakim mengatakan proses pelarungan atau sea burial diatur dalam ILO Seafarers Regulation. Aturan itu memperbolehkan kapten kapal memutuskan melarung jenazah dalam kondisi, antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah, sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal.

Sebenarnya dalam kasus ini bukan mengenai pelarungan tetapi apakah pihak kapten kapal memang sudah betul-betul menjamin keselamatan dan kesehatan para ABK. Hak-hak mereka harus terpenuhi diantaranya hak untuk beristrahat, juga diberi makanan dan minuman yang layak. Sebab hak para pekerja di kapal telah diatur dalam Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Pasal 14 aturan itu mengatur kapal penangkap ikan, tanpa memandang ukuran kapal, yang tetap di laut selama lebih dari tiga hari, setelah berkonsultasi dan untuk membatasi keletihan, menetapkan masa istirahat yang tidak boleh kurang dari 10 jam dalam sehari.

Masalah terbesarnya disini adalah para ABK kelelahan, keletihan, dan tidak terjaminnya waktu istrahat serta asupan nutrisi yang sangat minim jauh dari kata memadai dengan upah kerja yang sengaja tak dibayarkan. Imbas dari kondisi ini para ABK meninggal karena penyakit yang menunjukkan gejala serupa seperti tubuh yang kembung dan sesak napas.

Ya, peristiwa diatas hanyalah sekelumit kisah yang menggambarkan betapa getirnya nasib para pekerja migran Indonesia terutama yang bekerja disektor kelautan. Apa yang mereka alami saat ini adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia dimana mereka terenggut kebebasannya, bekerja dalam kondisi tidak layak, tidak mendapatkan hak atas informasi, hingga hak yang paling dasar yaitu hak atas hidup pun terenggut. Itulah potret miris di alam Kapitalisme, semua berdasarkan manfaat semata. Para pekerja dieksploitasi dengan bebas bagai kerja rodi dijaman kompeni, hak mereka diabaikan tak manusiawi. Semua itu demi kepentingan para kaum borjuis, manusia rakus harta dan silau akan dunia. Mirisnya di dalam negeri tenaga kerja asing disambut bak raja namun tenaga kerja Indonesia di luar negeri diperlakukan tak manusiawi.

Islam Hadir Menghapus Segala Bentuk Perbudakan

Berharap pada negara untuk segera menuntaskan masalah ini nampaknya bagai menegakkan benang basah terlebih ditengah pandemi seperti saat ini. Jika dicermati langkah pemerintah hanyalah sebatas diplomasi lunak kepada otoritas Cina, meski pemerintah mengklaim akan memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Tentu akan sulit bertindak tegas mengingat hubungan Indonesia-Cina begitu mesra atas nama investasi. Adanya ikatan perjanjian dalam Belt Road Innitiative (BRI) membuat pemerintah tak berkutik dihadapan negeri Tirai Bambu tersebut. Negara seakan kehilangan marwah dalam melindungi rakyatnya. Sementara itu Islam hadir justru menghapus sistem perbudakan. Sejarah membuktikan, perbudakan langgeng dalam tata kehidupan masyarakat dunia jauh sebelum masa kenabian.

Sistem perbudakan memperbolehkan keluarga atau seseorang memiliki budak sahaya yang bebas diperlakukan sesuai kemauan pemilik atau majikannya. Bahkan para majikan juga bebas memperjual-belikan budaknya kepada orang lain di pasar-pasar budak. Dalam sistem ini, hak-hak budak sebagai manusia mutlak di tangan majikan. Derajat kemanusiaan budak dipandang rendah dan hak-hak asasinya terabaikan. Jika ada yang ingin memerdekakan seorang budak, tidak ada cara lain kecuali dengan membelinya. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya.

Meskipun pada hakikatnya Islam telah menghapus praktik perbudakan, namun dalam kenyataannya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sendiri masih terjadi praktik perbudakan secara terang-terangan. Perbudakan masa kini sebagian besar terjadi dalam bentuk sistem kerja yang tidak berkeadilan yang dialami pekerja rumah tangga migran Indonesia di luar negeri.

Umat Muslim sebagai agen utama perbaikan peradaban manusia, hendaknya terus berjuang agar sistem kerja yang tidak berkeadilan terhapus dari muka bumi, sehingga kaum pekerja mendapat jaminan kemerdekaan, derajat kemanusiaan, kesetaraan dan pengupahan yang layak. Semua itu bisa terwujud jika prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja menurut perspektif Islam benar-benar diterapkan dalam dunia ketenagakerjaan secara global. Prinsip tersebut antara lain : kemerdekaan manusia, kemuliaan derajat manusia, keadilan dan anti diskriminasi, serta kelayakan upah pekerja sehingga kasus perbudakan TKI tak akan terulang lagi. Saatnya menghentikan perbudakan modern dengan segala bentuknya melalui penerapan Syariah Islam secara total. Sesungguhnya hanya sistem Islam yang tidak menolerir adanya perbudakan. Wallahu A’lam bis Showwab.

Editor : Rj | Publizher : Iksan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart