TKA Cina Dibiarkan Masuk, Pejabat Negara Berperan?

oleh

Oleh : Harnita

(Mahasiswa Pertanian UHO)


We Online, Jakarta– Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengungkap ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, terkait kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China. Diketahui, 500 TKA asal China tersebut rencananya akan dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industri Park di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Seperti dikutip, dalam video unggahan kanal Youtube Talk Show TV One, Jumat (1/5/2020).

Warta Ekonomi.com Jumat (1/5/2020)- Berita akan kedatangan 500 TKA banyak menuai kritik dari sebagian petinggi yang ada di daerah tersebut. Politisi PKS, Tifatul Sembiring yang meminta Jokowi untuk menjelaskan kedatangan TKA tersebut pada akun Twitternya “Warga indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB. Diancam penjara denda jutaan. Lha, kalau ini, bagaimana menjelaskannya Pak @Jokowi/” tulis Tifanul. Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, menyampaikan juga, bahwa dirinya mendukung untuk menolak datangnya 500 TKA yang berasal dari negeri tirai bambu tersebut. “Sungguh keterlaluan masih memasukkan TKA Cina di tengah pandemi Covid-19. Ini menghina akal waras kita. Memangnya tak ada pekerja atau buruh kita yang bisa melakukan pekerjaan itu. Ini bertentangan dengan semangat PSBB dan karantina apalagi dari negeri sumber Virus Corona. Dukung Pak Gubernur” tulisnya.

Benarkah Pejabat Negeri Berperan?

Menanggapi kisruh ini, tak sedikit respon yang berangkat dari kritikan beberapa pihak menjadikan pemangku jabatan seolah tidak mampu melakukan banyak hal. Dengan begitu, tak ayal jika muncul pertanyaan besar, benarkah pejabat negeri saat ini tidak kecolongan perannya?.

Dewasa ini, bukan hal yang tabu manakala kita mendudukkan keberadaan pemimpin sebuah Negara mestilah berasal dari seseorang yang mampu alias memiliki kapabilitas, bertanggung jawab dalam mengurusi urusan seluruh rakyatnya, aktif mengayomi, serta memiliki kemampuan dalam memutuskan langkah yang tepat guna menanggapi setiap permasalahan yang ada. Sayang seribu sayang, sulit dipungkiri bahwa ada ketidakberpihakan pemimpin hari ini pada masalah yang menimpa negeri di bawah kekuasaannya. Permasalahan rakyat seolah tidak begitu penting. Adapun kepedulian yang nampak hanya jika terdapat kepentingan dan keuntungan di dalamnya. Miris!.

Seperti yang diucapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan para TKA dari Cina yang telah diajukan oleh Perusahaan Nikel. Kemana peran itu berlabu?.

Fakta lain bahwa wilayah sekitaran tambang jelas memiliki kondisi yang jauh berbeda dan membutuhkan penanganan khusus ketimbang wilayah yang bukan daerah tambang. Dampak tambang berpengaruh pada kualitas lahan yang layak untuk ditanami tanaman. Sedang di sisi lain, ada banyak kebutuhan yang mesti didahulukan untuk rakyat di wilayah tersebut. Hal ini diperparah semenjak pandemi covid-19, akses semakin sulit.

Usah Berharap Pada Sistem Demokrasi

Inilah bukti ketidakmampuan suatu sistem yang di dalamnya mendewakan kebebasan dalam segala hal atas dalih kepentingan dan keuntungan. Sederhananya, dalam sistem demokrasi menjadikan ukuran peran itu bergantung pada keberadaan kepentingan di dalamnya. Iming-iming HAM yang kerap jadi selimut untuk menutupi bobroknya tatanan kehidupan yang diatur oleh demokrasi. Akibatnya HAM itu hanya manis untuk elit tertentu. Inilahnya lemahnya sistem demokrasi yang tidak mampu menangani kebijakan berintegrasi sekalipun.

Berpikir bahwa tidak ada solusi untuk masalah negeri ini hanya pada demokrasi itu sendiri adalah pemikiran dangkal. Pasalnya, berapapun banyaknya pengkajian demi pengkajian masalah untuk menemukan solusi dalam sistem demokrasi, tidak akan menemui solusi yang tuntas. Bagaimana tidak?, standar pengukuran demokrasi senantiasa disandarkan pada kebebasan, kepentingan dan keuntungan. sedang memikirkan nasib rakyat urutan kesekian.

Dalam pandangan islam seorang pemimpin memiliki kriteria berdasarkan syariat yang datang dari Sang Pengatur. Manakala amanah itu hadir dipundaknya, maka padanya wajib untuk bertanggungjawab dalam kepemimpinannya. Demikian halnya orang-orang yang berada di bawah pimpinannya akan bekerja sesuai tupoksi masing-masing karena dilandasi keimanan kepada Allah.

Syeikh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, menyebutkan ada beberapa kriteria yaitu: Pertama, nilai mendasar ialah semata-mata menegakkan nilai-nilai luhur yang ditetapkan Allah untuk kemanusiaan. Kedua pemerintah tidak berambisi dan meminta jabatan. Ketiga, sikap adil antara sesama manusia. Pemimpin itu seperti ra’yin (penggembala), dimana penggembala harus memastikan hewan gembalaannya aman, terpenuhi makanan, tempat tinggal, dan terlindungi jiwanya. Maka selayaknya potret pemimpin hari ini sama seperti penggembala yang mendahulukan kepentingan rakyatnya, jauh dari kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang sarat akan materi demi materi. Sehingga dalam hal pengambilan keputusan di tengah pandemi hari ini, wajib mempertimbangkannya dengan matang dan tepat.

Wallahu a’lam bisawab,


Editor : Rj Publizher : Iksan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart