Dewan dan Pemda Konawe Sempurnakaan 11 Raperda

oleh
Wawancra Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin di damping anggota DPRD Konawe, Made Asmaya dan Samiri
Wawancra Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin di damping anggota DPRD Konawe, Made Asmaya dan Samiri

Reporter : Rj | Editor : Armin | Publizer : Iksan


 KALOSARA NEWS :  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe melakukan penyempurnaan 11 Raperda sesuai hasil koreksi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), berdasarkan  surat Gubernur nomor: 188.392/1072 perihal hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Konawe.

Suasana Raperda

Ketua DPRD Kabupaten Konawe Dr. Ardin menuturkan 11 Raperda yang telah ditandatangani nota kesepahaman-nya dan 10 Raperda telah diberikan penyempurnaan oleh pemerintah Provinsi dan sudah di dudukkan bersama pemerintah Kabupaten dalam hal ini Biro Hukum, dan telah dilakukan perbaikan terhadap 10 Raperda sesuai yang telah dikoreksi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kan sebelumnya sudah di bahas di Panitia Khusus pembahasan Raperda, dan kewajiban DPRD adalah untuk bersama Pemda menindaklanjuti penyempurnaan sesuai PP 80 tahun 2015, kita sudah laksanakan dan Alhamdulillah tadi sepakat, tinggal pemberian nomonya nanti oleh Pemerintah provinsi,”  kata Dr. Ardin usai melakukan rapat penyempurnaan 11 Raperda di Gedung Gusli Topan Sabara DPRD Konawe, Kamis, (18/6/2020).

Menurut dia, terkhusus Raperda Desa akan di bahas secara detail karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Menyangkut 53 desa yang sebelumnya 56 desa tetapi di pembahasan Raperda tentang Jumlah dan nama-nama desa tinggal 53 desa, terkait dengan dana desa mereka. ini juga terkait dengan surat Mendagri, Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan yang melakukan penundaan.

“Mudah-mudahan setelah rapat sebentar kita sepakati, dan kita sudah sepakat semua pada saat  vidcom dengan Kementrian Dalam Negeri, gubernur, Kapolda, DPRD dan Pemerintah Daerah semua sepakat semua berada dititik satu” menurut Dr. Ardin.

 

Suasana Raperda

Ia menambhakan, pihaknya menyayangkan pasalnya, DPRD membahas satu Perda tetapi tiba-tiba pemerintah provinsi melalui suratnya menyampaikan kepihaknya memunculkan dua nomor registrasi.

“inikan aneh, kita mintakan satu kenapa bisa dua, kan tidak boleh, karena kita bahas satu berarti 1, jadi kalau ada dua berarti yang mana siluman bisa-bisa yang asli di jadikan siluman yang siluman dijadikan asli, dan kita tidak mau itu, olehnya itu DPRD hati-hati sekali. Kita konsisten bahwa raperda

tetang jumlah dan nama-nama desa sesuai arahan dari kementrian dalam negeri dan biro hukum dalam negeri maka kita konsisten di situ,” tambahnya.

Untuk diketahui, Dalam rapat Penyempurnaan tersebut dihadiri Ketua DPRD Konawe Dr. Ardin, Wakil Ketua II Rusdianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Dr. Ferdinan Sapan, ketua Badan Pembuat Perda (Baperda) DPRD Kabupaten Konawe Hemansyah Pagala dan Anggota serta Biro Humum Pemda.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart