Komersialisasi Tes Corona yang memakan Korban

oleh

Oleh:  Umma Aqila Safhira

(Pemerhati Urusan Umat)


Mahalnya tes corona telah memakan korban, seorang bayi meninggal di kandungan ibunya yang tidak mampu membayar tes Covid sebagai prasyarat operasi kehamilan, seperti dilansir makkasar.compas.com (19/6/2020). Uji tes Covid-19 baik melalui rapid maupun swab test dituding telah “dikomersialisasikan”. Tingginya biaya tes disebut telah menelan korban di masyarakat.

Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp 2,4 juta. Padahal, kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan. Diketahui biaya untuk menguji seseorang terinfeksi virus Covid-19 atau tidak di Indonesia bervariasi di berbagai instansi. Diketahui biaya tes Covid-19 secara mandiri relatif mahal, di salah satu rumah sakit swasta, untuk rapid test, misalnya, sekitar Rp400.000 sementara tes swab PCR berkisar Rp1,5 juta (hasil test keluar dalam 10 hari), Rp3,5 juta (7 hari), hingga Rp6,5 juta (3 hari). Meskipun ada tes yang digratiskan, masyarakat tetap harus mengambil tes mandiri jika ingin bepergian atau memasuki suatu kota di Indonesia.

Pengamat publik pun menyebut saat ini terjadi ‘komersialisasi’ tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes dan banyak RS saat ini yang memanfaatkan “aji mumpung” dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya, inilah akibatnya jika tidak ada aturan dan kontrol dari pemerintah.

Jika dilihat bahwasannya yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ‘komersialisasi’ tes virus corona ini, pemerintah bisa saja menanggung semua biaya uji tes ini, baik rapid maupun swab test berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan virus corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam dan diperkuat dalam penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

 Jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun pemerintah, karena hingga sekarang tidak ada aturan khusus tentang ini. Pemerintah harus turun tangan menetapkan harga standar yang terjangkau, karena ada beberapa alasan yang selalu dikemukakan  Pertama, pihak rumah sakit harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes. Kedua, biaya untuk membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam tes tersebut, dari dokter, petugas laboratorium, hingga petugas medis yang membaca hasil tes tersebut. Jika dilihat polemik komersialisasi tes corona terjadi karena lepasnya tanggung jawab pemerintah pada jaminan kesehatan rakyat baik saat maupun di luar wabah terjadi. Memang benar, bahwa ada rumah sakit rujukan untuk menangani Covid-19. Namun, harus diketahui bahwa virus telah menyerang melebihi data pasien yang diungkap pemerintah pusat maupun daerah-daerah. Sehingga beberapa rumah sakit rujukan kewalahan. Belum lagi jika terkendala jarak. Maka, tentu masyarakat merujuk ke RS swasta serta terdekat dengan jangkauan mereka. Walhasil, tagihan yang membengkak  harus ditanggung anggota masyarakat secara pribadi.

Keuangan negara yang defisit, BPJS kesehatan yang tak bisa diharapkan dijadikan dalih, Namun di waktu yang sama pemerintah mampu menggelontorkan triliunan rupiah demi menggerakkan roda perekonomian, menyuntikkan dana segar agar rupiah menguat, menaikkan BPJS kesehatan, dan sebagainya. Intinya, apabila berkaitan dengan ekonomi dan politik dana selalu ada. Akan tetapi, untuk kemaslahatan umat kas negara defisit. Tak bisa dipungkiri pula memang terjadi komersialisasi tes Corona. Sebab, sudah menjadi rahasia umum jika negara ini dikuasai oleh oligarki yakni para pemilik modal, terutama yang bergerak di bidang penyedia alat kesehatan, pengimpor, bahkan pemilik RS swasta lebih mengutamakan keuntungan bukan jiwa kemanusiaan.

Begitu pun tenaga kesehatan. Dengan adanya wabah, gaji mereka dipotong, lemburan tak dibayar, insentif yang dijanjikan pemerintah tak ada, THR tidak cair, hingga tak lagi memiliki waktu dengan keluarga sungguh miris. Beberapa faktor di atas tak lain disebabkan oleh problem sistemik kapitalistik. Sistem ini hanya menjunjung tinggi keuntungan materi, tak pandang wabah atau tidak,  untung di atas segalanya walau mengorbankan nyawa rakyatnya. Negara pun dipaksa tunduk pada  korporasi,  penguasanya lebih mengutamakan para pengusaha. Walhasil, perannya sebagai penanggung jawab dan pengurus rakyat terabaikan, sungguh gambaran sistem demokrasi yang gagal.

Dalam Islam, kebutuhan atas pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat adalah menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh rakyat dalam terapi pengobatan dan berobat.  Jadilah pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. Ini sesuai dengan sabda Rasul saw, “Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari).

Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma. Dengan demikian, rusaknya tatakelola negara akibat sistem kapitalisme tidak dapat dibiarkan Sudah saatnya negeri ini berbenah dengan kehidupan yang bersumber dari Sang Pencipta. Yakni  Islam yang kaafah, karena jika tidak demikian umat akan terus mendapat masalah. Dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat hanya menjadi konsep semu belaka. Wallahu a’lam bish-shawab.


Editor : Rj | Publizher : Iksan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart