Tagihan Listrik Melonjak, Rakyat Menjerit

oleh

Oleh: Sayyidah Hanifah


Awal bulan Juni, terjadi kelonjakan tagihan listrik hingga mencapai 100%. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyebut kebanyakan kasus lonjakan tagihan listrik karena kenaikan volume penggunaan oleh konsumen di tengah pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB. Kebijakan pembatasan sosial, menurut PLN juga membuat petugas PLN yang mencatat meteran, tidak dapat menjalankan fungsinya, sehingga PLN secara mendadak memutuskan melakukan perhitungan secara rata-rata dalam tiga bulan, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan. (BBC.com,12/6/2020)

Menurut Pengamat kebijakan dan pemerintahan Gde Siriana Yusuf, PLN tidak bisa berdalih dengan mengatakan kenaikan tagihan listrik dikarenakan menggunakan rata-rata tiga bukan terakhir sebagai acuan tagihan bulan Mei. Kemudian, juga dengan alasan kenaikan listrik akibat aktivitas di rumah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, PSBB merupakan kebijakan pemerintah, bukan  keinginan masyarakat, seluruh aktivitas seperti kerja dan sekolah dirumah, dengan konsekuensi penggunaan listrik meningkat. Apalagi saat masyarakat sedang sulit tidak ada penghasilan karena terdampak covid-19.

Padahal, perlu menjadi perhatian bahwa dalam tubuh PLN sampai saat ini masih terus mengalami permasalahan, baik terkait perawatan alat-alat PLN dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menjadi penyebab terjadinya liberalisasi energi. Dimana UU tersebut menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakilkan PLN hanya bertindak sebagai regulator saja. Kemudian, UU Ketenagalistrikan juga mengatur pembukaan peluang lebih kepada swasta/asing sehingga terjadi liberalisasi energi.

Menurut pengamat ekonomi Dr. Hendri Saparini, 90% energi negeri ini sudah dikuasai oleh pihak asing. Akibatnya, sumber energi (minyak dan gas) menjadi sangat mahal dan PLN terkena dampaknya. Dimana ini merupakan bentuk liberalisasi ekonomi di dalam sektor energi. Ketika PLN merugi, beban tersebut juga berdampak pada rakyat yang memakai listrik.

Kesulitan yang diterima rakyat di masa pandemi menunjukkan, tidak adanya empati pemerintahan terhadap kesulitan rakyat. Padahal, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan beban rakyatnya dalam menghadapi tagihan listrik yang membengkak. Namun sayang, pemerintah saat ini tidak mau menanggung.

Berbeda, dengan Islam yang telah mengatur seluruh perangkat aturan manusia secara sempurna. Bahkan, dalam Islam menetapkan negara  sebagai wakil umat untuk mengatur produksi dan distribusi energi (termasuk listrik) untuk kepentingan rakyat. Negara tidak boleh mengeruk keuntungan dari kepemilikan umum ini. Negara hanya memungut tarif sebagai kompensasi biaya produksi dan distribusi barang-barang tersebut.

Tarif yang diambil dari rakyat juga dalam nilai yang wajar, tidak boleh melebih-lebihkan hingga rakyat sulit untuk membayar tagihannya. Negara juga haram menyerahkan kepemilikan umum atau penguasanya kepada pihak swasta atau asing, berdasarkan hadis rasulullah saw: “Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam 3 hal: padang rumput, air dan api.” (HR Ibn Majah)

Maka, untuk menyelesaikan masalah yang terus terjadi di tubuh PLN hingga merugikan rakyat sendiri dengan menghentikan liberalisasi energi dan mengembalikan seluruhnya ke tangan negara sebagai pengelola utama. Listrik harus dikelola badan milik negara yang statusnya adalah institusi pelayanan.

Sayangnya, liberalisasi energi akan terus terjadi disebabkan masih bercokolnya sistem kapitalisme-sekuler di negeri ini. Karena penguasa saat ini, hanya menjadi regulator dan fasilitator, bukan sebagai (raain) pemelihara dan mengatur urusan rakyatnya.

Sebagaimana, bukti majunya peradaban Islam yang pada masa Khilafah Bani Umayyah, Cordoba menjadi ibukota Andalusia, pada malam harinya diterangi dengan lampu-lampu sehingga pejalan kaki memperoleh cahaya sepanjang 10 mill tanpa terputus. Ada sebuah masjid dengan 4.700 buah lampu yang menerang, yang setiap tahunnya menghabiskan 24.000 liter minyak.

Dapat dipastikan, penerangan untuk fasilitas umum saja mendapatkan perhatian dari negara, apalagi penerangan untuk setiap rumah penduduknya, tentu menjadi prioritas utama bagi Khilafah. Masya Allah.


Editor : Rj | Publizher : Iksan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart