Tes Corona Berbayar Memakan Korban

oleh

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi

(Jurnalis Muslimah Kendari)


Masyarakat kurang mampu kembali menjadi korban program kesehatan berbayar pemerintah, yaitu tes Corona.  Kejadian ini dialami oleh seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan.  Ibu ini dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp 2,4 juta.  Padahal kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan.

Ibu hamil tersebut bernama Ervina Yana, kehilangan bayinya di dalam kandungan saat akan dilahirkan.  Menurut Pendamping Ervina yang juga aktivis perempuan, Alita Karen, Ervina ditolak tiga rumah sakit karena biaya rapid dan swab tesnya tidak ada yang menanggung.  Sehingga di RS terakhir, anak dalam kandungan meninggal.

Ervina nerupakan peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) dan rutin melaksanakan pemeriksaan di Puskesmas, memutuskan operasi kehamilan ke sebuah rumah sakit swasta.  “Ia harus segera dioperasi karena punya riwayat diabetes melitus dan bayinya cukup besar sehingga riskan melalui persalinan normal,” kata Alita.

Ervina sempat menjalani rapid test dengan membayar Rp 600.000.  Hasilnya reaktif atau positif Virus Corona dan kemudian disarankan menjalani swab test dengan biaya sekitar Rp 2,4 juta.  Namun pasien tidak sanggup bayar test yang mahal itu, lalu keluarga pasien membawa ke RS lainnya, dan saat dicek bayinya sudah tidak bergerak, sudah meninggal.

Prediksi dokter, menurut hasil USG, bayi itu kurang atau lebih dari 20 jam sudah tidak bergerak.  Sekarang Ervina sudah di RSUP Wahidin Sudirohusodo untuk operasi,” katanya.  (BBCNewsIndonesia.com/18/6/2020)

Pengamat kebijakan publik mendorong pemerintah untuk menggratiskan biaya tes Virus Corona.  Kalau pun tidak memungkinkan, pemerintah dinilai perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap harga tes Covid-19 sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Asosiasi Rumah Sakit (RS) Swasta menjelaskan bahwa adanya biaya tes Virus Corona karena pihak RS harus membeli alat uji dan reagent sendiri, dan juga membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam uji tersebut.

Biaya rapid tes mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 500.000, sementara untuk swab test  (alat PCR) antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta, belum termasuk biaya-biaya lain.  Masa berlaku rapid test hanya tiga hari dan swab test tujuh hari.  Setelah itu, hasil tes sudah tidak berlaku dan harus tes ulang.

Sementara itu Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menjelaskan tingginya harga test Covid-19 dikarenakan pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkes, segera menetapkan HET rapid test.  Sehingga konsumen tidak menjadi obyek pemerasan dari oknum dan lembaga kesehatan tertentu dengan mahalnya rapid test,” ujar dia.

            Dihubungi terpisah, kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes, Busroni mengatakan pemerintah belum menetapkan HET hingga saat ini.  “Belum ada sampai saat ini,” ujarnya pada Kompas.com, sabtu (20/6/2020)

Transparansi AlokasiAnggaran Stimulus Covid-19 dalam APBN-P Dipertanyakan

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam mempertanyakan paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada 31 Maret 2020 yang tidak terlihat dalam Perpres 54 tentang Perubahan APBN 2020.

Paket stimulus yang dijanjikan sebesar Rp 405,1 triliun itu terbagi untuk sektor kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan Rp 70,1 triliun dan bantuan kepada dunia usaha Rp 150 triliun.

“Kita ingin kejelasan alokasi anggaran untuk pencegahan meluasnya wabah dan dukungan atas dampak ekonomi yang dihadapi rakyat kecil.  Dimana posisi anggaran Rp 405,1 triliun yang diumumkan pemerintah,” ujar Ecky.  (Bisnis.Com/24/4/2020).

Pemerintah Sistem Islam Jalankan Peran Dunia Akhirat

Ketidakpuasan pelayanan kebutuhan dasar pada sistem Kapitalis bukan merupakan hal yang baru.  Serangkaian persoalan datang silih berganti, hingga menghilangkan nyawa manusia.  Seperti yang dialami Ibu Ervina Yana di Makassar tersebut.  Tidak mengherankan jika rakyat menganggap nyawa mereka tidak seberharga, seperti saat sistem Islam masih tegak.

Saat Sistem Islam masih tegak, pemimpin negara (khalifah) mengutamakan nyawa manusia dibanding aspek yang lain.  Terkhusus di bidang kesehatan, khalifah memfokuskan pemecahan masalah dengan pencarian/peneltian obat, bukan aspek lainnya misalnya perbaikan ekonomi.  Karena khalifah sadar betul arti kehilangan nyawa seorang manusia.  Seperti yang disabdakan Nabi saw, ”Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak”(HR Nasai dan Turmudzi).

Selain itu khalifah juga sadar betul bahwa amanah sebagai pemimpin umat tidak hanya berkonsekuensi (dipertanggungjawabkan) di dunia saja, tetapi juga hingga di akhirat kelak.  Sebagaimana sabda Nabi saw, “Imam / khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya” (HR Muslim dan Ahmad).

Nabi saw juga bersabda, “Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan dan tidak melaksanakannya dengan baik, selain tak akan mendapatkan bau surga” (HR Imam Al Bukhari).

Olehnya itu, pemerintah jangan menyalahkan rakyat jika lambat laun mereka tidak akan percaya lagi dengan sistem Kapitalis yang sedang dianut saat ini, karena rakyat merasakan sistem Kapitalis saat ini belum memberikan kesejahteraan, tidak terkecuali kesejahteraan di bidang kesehatan kepada mereka.  Semoga saja sistem Islam kembali tegak dibumi ini.  Wallahu’alam bishowab.[]


Editor : Rj | Publizher : Iksan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart