Kasus Baru Corona Bertambah,  Karena Tes atau New Normal?

oleh
Oleh : Ahyani R. (Pemerhati Sosial)
Oleh : Ahyani R. (Pemerhati Sosial)

Oleh : Ahyani R. (Pemerhati Sosial)


“New Normal, New Problem 2020”. Demikian bunyi tulisan yang cukup besar terpampang di tembok di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Minggu (7/6). Mural tersebut merupakan kritikan untuk pemerintah yang menerapkan “new normal” meski belum memenuhi standar (World Health Organization/WHO) karena kembali mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi Covid-19.

Hingga hari Minggu (28/6/2020), berdasarkan data yang masuk pukul 12.00 WIB, terdapat 1.198 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total ada 54.010 kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak pasien pertama terinfeksi virus corona diumumkan pada 2 Maret 2020 (kompas.com,28/06//2020).

Penambahan kasus baru hingga tembus seribu lebih per hari belakangan ini sebagai hasil pelacakan yang dilakukan secara agresif. Demikian dinyatakan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto sebagaimana dilansir Kompas.com (20/06/2020). Namun, para pakar dan praktisi kesehatan berpendapat lain. Mereka menduga bahwa bertambahnya kasus baru secara signifikan adalah imbas adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

Sejak diwacanakan, banyak daerah yang menyambut baik kebijakan new normal. Alasan terkuat adalah ekonomi. Memang benar, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi selama pembatasan akibat pandemi berlangsung. Pusat perbelanjaan yang biasanya dipadati masyarakat menjadi lengang. Pelaku usaha mengalami kerugian. Daya beli masyaraka juga menurun sebab tidak sedikit dari mereka yang terdampak pandemik. Imbasnya roda ekonomi melambat.

Khawatir akan dampak melemahnya ekonomi, diperkuat dengan belum ditemukannya vaksin mengobati Covid 19, wacana new normal pun digulirkan. Kebijakan ini bisa dibilang “nekad”  sebab diambil di tengah kedisiplinan masyarakat yang rendah.

Ini menjadi sorotan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. Dia menuturkan bahwa sikap gegabah pemerintah dalam membuka kembali sembilan sektor ekonomi dan penerapan AKB menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat ihwal pencegahan penyebaran transmisi lokal virus corona. Dia berpendapat sejumlah masyarakat pada akhirnya menganggap langkah itu menunjukkan kondisi yang sudah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 (kabar24.bisnis.com, 20/6/2020).

Senada dengan hal tersebut, pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr. Iwan Ariawan turut berpendapat bahwa dengan jumlah kasus yang masih terbilang tinggi maka penerapan new normal beresiko tinggi terhadap makin masifnya penyebaran virus corona (CNNIndonesia.com, 22/06/2020).

 

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa persyaratan WHO menjadi acuan. Pelonggaran baru bisa dilakukan apabila kondisi jumlah kasus tidak naik selama dua minggu. Bahkan ada beberapa negara yang menetapkan pelonggaran dilakukan kalau sudah menurun selama satu bulan. Karenanya dari fakta jumlah penambahan kasus, kondisi di Indonesia belum aman untuk keluar dan bergerak, risikonya masih tinggi.

Meskipun protokol kesehatan tetap diterapkan guna mencegah penularan, seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, tidak menjamin terhindar dari penularan. Sebab minimnya edukasi di tengah masyarakat. Untuk sebagian besar, aturan itu hanya dianggap sebagai larangan yang kalau tidak dilakukan akan kena denda bukan risiko terinfeksi penyakit.

Demikian pula dr. Panji Fortuna Hadisoemarto, pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini menilai pemerintah seharusnya fokus pada menekan angka kasus virus corona dahulu ketimbang berpikir melonggarkan aturan demi ekonomi (CNNIndonesia.com, 22/06/2020).

Dia turut menyoroti agenda pemberantasan penyakit yang belum kuat. Tetapi narasi yang dilemparkan ke publik malah hidup berdampingan dan berdamai dengan covid. Lebih jauh menurut Panji bahwa perekonomian Indonesia akan sulit berjalan kalau wabah belum diatasi karena kesehatan masyarakat perlu diperkuat lebih dulu.

Sehingga, apabila disebutkan penambahan kasus karena adanya tes, ini tidak dapat dijadikan penguat. Terlebih adalah wajar jika tes dilakukan oleh negara sebagai pelindung rakyat. Sebab ini sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan individu terinfeksi tidak menularkan kepada yang sehat.

Sebagaimana sabda Nabi SAW, “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Memisahkan yang sakit dan sehat bisa dilakukan dengan cara tes masif. Namun, mestinya bukan hanya sekedar tes untuk menghentikan laju penyebaran virus. Sebab tes hanyalah mekanisme untuk melacak si sakit. Adapun untuk membatasi laju sebaran virus, pemberlakuan karantina mestinya tetap dijalankan. Karena sejatinya virus tidak berpindah tapi manusia, sebagai inangnya, yang berpindah. Dengan karantina, interaksi masyarakat akan terbatas, penyebaran virus pun tentu bisa ditekan.

Adapun selama masa karantina, juga sudah seharusnya negara mencari jalan keluar jitu bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pembatasan. Bukan malah angkat tangan dengan memberlakukan kebijakan new normal yang risikonya mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas. Karena jika banyak masyarakat jatuh korban tentu akan berefek pula pada tidak berjalannya roda perekonomian. Hal yang tentu tidak kita harapkan.   

Wallahua’lam


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart