,

PT MBS dan ST Nikel Belum Miliki Izin Pengunaan Jalan Kabupaten

oleh
Ketgam : Suasana Hearing soal pengunaan jalan kabupaten oleh PT.MBS
Ketgam : Suasana Hearing soal pengunaan jalan kabupaten oleh PT.MBS

Reporter : Rj | Editor : Armin | Publizher : Iksan


KALOSARA NEWS : PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dan PT ST Nikel di ketahui belum memiliki izin pemanfaatan ruas jalan kabupaten. Hal itu terkuak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang DPRD Konawe, Kabupaten Konawe. Selasa 28 Juli 2020.

Dua Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel di kecamatan Amonggedo kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra), gunakan jalan kabupaten untuk pemuatan Ore nikel untuk dibawa ke PT VDNI.

Perwakilan Bina Marga dinas PUPR Konawe Asmar dalam hearing menjelaskan, PT MBS dan PT ST Nikel, sampai saat ini belum mengantongi izin pemanfaatan ruas jalan kabupaten. Namun kata dia, proses administrasi permohonan pengajuan untuk  pemanfaatan jalan sudah sementara dalam proses.

“Untuk MBS sudah masuk permohonan pengajuan pemanfaatan ruas jalan kabupaten pada tanggal 23 Juli 2020 dan sudah memenuhi syarat teknis,” kata Asmar.

Kata dia terkait kendala mengapa ? izin pemanfaatan ruas jalan kabupaten belum terbit, karena untuk PT MBS baru saja mengusulkan sedangkan untuk PT ST Nikel menunggu intruksi pimpinan.

Ketua DPRD Konawe, Ardin mendesak dinas PUPR Konawe untuk segera memproses pengajuan permohonan izin oleh PT MBS terkait penggunaan jalan kabupaten.

“Perlakukan secara adil untuk kedua perusahaan, karena kami tidak ingin ada yang di sakiti,” katanya usai RDP.

Secara hokum, kata dia kedua perusahaan tidak bisa memanfaatkan jalan kabupaten, karena pihak Pemkab Konawe belum mengeluarkan izin jalan itu.

Namun kata dia, seandainya, ST Nikel masih beroperasi hingga saat ini dan menggunakan jalan kabupaten, MBS juga harus  di perlakukan sama, untuk menggunakan jalan kabupaten, sambil menunggu izin pemanfaatan jalan di keluarkan oleh Pemkab Konawe.

Sementara itu, Tim Konsultan hukum PT. MBS Abdul Rahman menyampaikan jika posisinya sebagai pemohon, kalau pun oleh Pemkab Konawe itu adalah jalan kabupaten, harus ada payung hukum baik itu perda maupun peraturan pemerintah.

“Kami minta penjelasan aturan yang ada, mana jalan umum,  kami meminta Perda, kalau jalan yang di sebutkan tadi bisa di serahkan kepada kami,” pungkasnya.

Dimana kata dia, Jalan yang di sebutkan agar bisa di pisahkan,  mana jalan kabupaten dan jalan nasional, karena menurutnya, MBS memiliki legalitas untuk melakukan pemuatan ore nikel.

“Ijin dispensasi MBS untuk penggunaan jalan nasional  sudah di terbitkan sejak 4 February 2020 oleh  Balai Penghunaan Jalan Nasional (BPJN)  XXI Kendari,”imbuhnya.

Sementara perwakilan Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jasmilu mengatakan, sesuai undang undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, klasifikasi penggunaan jalan umum tidak boleh di keluarkan izin pemanfaatan ruas jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/ 2010 tentang pedoman penggunaan bagian bagian jalan.

“Dispensasi penggunaan jalan itu tidak bisa di pergunakan untuk pengangkutan Ore nikel, tapi kalau peruntukan  jaringan utilitas, iklan, media informasi, serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan, itu boleh,”katanya usai hearing.

Ditambahkannya, Konsorsium LSM tetap memberikan apresiasi terkait hadirnya PT MBS dan ST Nikel dalam melakukan investasi di Kabupaten Konawe.

“Syarat terkait tatanan administrasi kedua perusahaan,  agar  bisa di jalankan, baik itu amanah undang undang maupun peraturan pemerintah,”jelasnya.

Untuk diketahui,  hearing itu di pimpin lansung oleh Ketua DPRD, Dr. Ardin  Anggota Komisi II dan perwakilan Pemkab Konawe, dinas PUPR, BLH, Dinas Perhubungan, PTSP dan Konsorsium LSM serta tim kuasa hukum PT MBS.


 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart