Balada Guru Di Negeri +62

oleh

Oleh : Ervina Nurfiani

(Mahasiswi)
“Malangnya” sekiranya kata itulah yang menggambarkan keadaan Guru saat ini, yang katanya dikatakan sebagai Pahlawan tanda jasa, yang berperan besar mencerdaskan anak bangsa. Namun, propesinya yang berperan besar tidak menjamin terhadap perekonomiannya. Bukti banyak mereka para Guru yang masih bergelut terhadap permasalahan perekonomian. Apatah lagi, dengan dikeluarkannya peraturan penghentiang tunjangan profesi terhadap para Guru malah semakin membebani mereka.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan tunjangan profesi guru PNS dan non PNS. Tunjangan profesi yang dihentikan tersebut tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020.
Dalam aturan tersebut di Pasal 6 tercantum, tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). SPK sendiri merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi atau diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kebijakan ini menuai protes beberapa kalangan salah satunya Ikatan Guru Indonesia (IGI) menganggap langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun. Kemudian pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun.
“Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 merugikan sejumlah pihak, yang justru sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah situasi penyebaran virus korona,” kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim dalam pernyataan tertulis yang diterima Media Indonesia, Senin (20/4). Selain pada tunjangan guru, pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya. (media indonesia.com 20/4/2020)
Padahal kebijakan tunjangan profesi untuk Guru dan Dosen bersertifikasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, dalam UUD tersebut dikatakan “ hak semua tenaga pengajar yang telah mendapat sertifikasi sesuai amanah, maka mereka berhak atas tunjangan profesi Guru tanpa Deskriminasi”
Kebijakan ini malah menegaskan kepada kita bahwa semakin rendahnya keberpihakan pemerintah pada dunia Pendidikan. Kurangnya kepedulian para penguasa sebagai bukti kegagalan mereka dalam menjamin kesejahteraan para tenaga pendidik, sebagai salah satu upaya menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Wajar saja bila hari ini para generasi terdidik, belum tentu mempunyai akhlak yang baik.
Padahal kewajiban mutlak Negara dapat menjamin pendidikan yang berkualitas, dari mulai menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan,  kurikulum pendidikan serta menjamin kesejahteraan para tenaga pendidiknya dengan memberi gaji yang layak. Namun, bagaimana itu semua dapat terwujud jika sistem keuangan negara tidak mencukupi. Sebab, SDA dinegeri yang katanya kaya ini, diambil oleh mereka para Asing. Akibatnya, penunjang pendidikan berkualitas tidak dapat ditopang Negara karena dana yang besar, maka pendidikan yang diharapkan dapat berkualitas, hanyalah impian belaka.
Sehingga perlu sistem keungan yang tangguh, agar dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Bukan saja sekedar memberi kesuksesan pada generasi, Namun dapat mencetak generasi yang memiliki kepribadian yang bertakwa.
Beda halnya dengan yang bersistemkan islam, membebankan Pendidikan berkualitas kepada Negara secara mutlak. Menyediakan kebutuhan yang menunjang pendidikan berkualiatas, termaksud bertanggung jawab menjamin kesejahteraan para tenaga pendidik. Sebab Negara  mengelola sendiri sumber daya alamnya dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya,  sehingga cukup untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas nantinya.
Dahulu Khalifah Umar bin Khatthab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar/bulan (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikalkulasikan, itu artinya gaji guru sekitar Rp 36.350.250. Bahkan, di masa shalahuddin al ayyubi mereka para pengajar diberi gaji 11 dinar sampai 40 dinar, sekitar Rp 26.656.850 sampai Rp 96.934.000.
Sehingga wajar bila para Guru terdahulu terjamin kehidupannya, sebab islam memuliakan mereka. Para guru tidak perlu lagi memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga, mencari tempat tinggal yang layak, dan mencari kerjaan sampingan dikarenakan gaji yang sedikit. Mereka hanya  fokus bagaimana mendidik para generasi agar menjadi pribadi yang baik dan bertakwa. Maka tak heran, bila generasi terdahulu tercetak menjadi pribadi yang luar biasa yang membawa perubahan baik bagi dunia dan islam. Maka tentu semua ini akan terwujud bila Islam saat ini menjadi ideologi atau aturan yang mengatur kehidupan. Namun realitanya, islam tidak dijadikan aturan yang mengatur kehidupan, sehingga wajar bila kebaikan susah ditemukan. Sebab ridho Allah tidak didapatkan. Wallahu a’lam bis-shawab.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart