Tunjangan Dihentikan, Masalah Covid-19 Tak Terselesaikan

oleh

Oleh : Anis Zakia

(Mahasiswa USN Kolaka)


Para guru melalui forum komunikasi guru SPK (satuan pendidikan kerja sama) mengeluhkan penghentian tunjangan profesi. Tunjangan profesi yang dihentikan ini tercantum dalam peraturan secretariat jendral kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) nomor 6 tahun 2020. Dalam aturan tersebut, dipasal 6 tercantum bahwa tunjang profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas disatuan pendidikan kerja sama (SPK).

SPK sendiri merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara lembaga pendidikan asing (LPA) yang terakreditasi atau diakui negaranya dengan lembaga pendidikan indonesis (LPI) pada jalur formal atau non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melansir laman resmi DPR Via ‘kompas. Com, keluhan ini disampaikan dalam rapat dengan pendapat umum yang dipimpin wakil ketua komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dari gedung nusantara 1, senayan,Jakarta Rabu (15/7/2020). Para guru menilai bahwa peraturan tersebut bententangan dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Satu persatu anggaran Negara mulai dibatasi, sejak awal penyebaran covid hingga saat ini memang sudah berapa kali pemerintah memangkas anggaran. Tujuannya, untuk menandai persoalan covid dari sisi penunjungan alat kesehatan dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan penanganan covid. Nampaknya kasus covid ini tak kian mereda, malah semakin memanas saja. Bagaimana tidak? Jumlah korban positif maupun orang dalam pemantauan kini bertambah. Apalagi saat diberlakukan new normal.

Alhasil, anggaran yang dibutuhkan pun semakin besar. Kondisi lockdown diawal penyebaran covid memukul perekonomian Negara. Imbasnya pemasukkan khas Negara berkurang, sebab sebagian orang lebih memilih untuk stay at home saja. Sehingga jumlah permintaan suatu barang maupun jasa atau pemanfaatan fasilitas umum mulai sepi. Hal semacam ini tentu sangat mengkhawatirkan, pasalnya sebagian besar keuangan Negara bersumber dari pajak. Sumber daya alam yang berlimpah pun tak mampu menjadi jaminan bagi keuangan Negara, sebab sistem pengelolaan yang diberikan kepada korporasi atau perusahaan milik asing.

Hutang yang semakin membengkak pun semakin membuat kesulitan, selama ini negeri ibu pertiwi sudah terlalu banyak menadah bantuan pihak asing. Menjadikan ibu pertiwi tak mampu mandiri dalam mengelola tata kehidupan masyarakat maupun negaranya. Mirisnya kepercayaan diri hilang bersama derasnya arus penjajahan. Ekonomi merosot, hutang membengkak akibat covid, tentu mengharuskan pemerintah mengambil jalan alternative dengan memangkas sebagian besar anggaran pemerintahan, pun anggaran yang berupa insentif kerja kini dihentikan.

Hal ini berpotensi memicu terjadinya kehancuran. Sistem ekonomi yang menjadi tonggak peradaban masa kini jika hancur maka dipastikan akan membuat bangsa mana saja yang mengadopsi akan mengalami kehancuran.

Polemik ini sebenarnya telah menunjukan kegagalan Negara dalam menjalankan tata kelola kehidupan bernegara. Nampak pada sistem pendidikan saat ini yang sangat jauh dari kata berkualitas. Moral pelajar semakin tergerus akibat arus liberalisasi, belum tenaga honerer yang tak terbayarkan honornya. Lantas tunjungan deras diberikan kepada pegawai negeri.

Semasa pandemi juga nampak ketidaksiapan beberapa guru maupun peserta didik dalam menghadapi situasi sekolah daring. Banyak juga fasilitas pendidikan yang masih kurang di wilayah-wilayah yang berada di pedalaman. Carut marut pendidikan saat ini begitu nyata terlihat. Juga Negara gagal menjamin kesejahteraan para tenaga pendidik, sebagai salah satu upaya untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai institusi pelayanan rakyat.

Negara sudah syogianya menjamin terciptanya pendidikan yang berkualitas secara mutlak. Mulai dari menjamin fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum pendidikan termasuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dengan gaji yang cukup. Namun nyatanya saat ini pendidikan justru sebagai komoditi komersil, dengan terlibatnya swasta dalam penyelenggaraan pendidikan komersial ini berdampak pada ketimpangan kualitas pendidikan baik dari segi fasilitas pendidikan termaksud tenaga pendidiknya.

Perbedaan ini akan berimbas pada besarnya gaji yang akan diperoleh bahkan sekalipun Negara memberikan jaminan tunjangan kepada guru juga masih terjadi diskriminasi. Sebenarnya kegagalan ini tidak lepas dari sistem keuangan Negara saat ini yang bertumpu pada sektor pajak dan utang , Inilah ciri Negara yang berada dalam cengkraman sistem kapitalis. Negara memiliki SDA yang melimpah namun justru diberikan kepada asing. Alhasil mereka tidak mampu menopang jaminan pendidikan yang membutuhkan dana besar. Artinya dalam memberi tunjangan kepada tenaga pendidik diperlukan sistem keuangan yang tangguh sehingga Negara bias memberikan jaminan tersebut.

Dalam sistem islam yaitu penyelenggaran pendidikan berkualitas merupakan tanggung jawab Negara. Negara wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, buku-buku pelajaran dan lain sebagainya. Termaksud tanggung jawab ini menjamin kesejahteraan guru, jaminan tersebut direalisasikan dengan memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja dikantor pendidikan.

Para sahabat telah sepakat mengenai kewajiban memberikan ujrah (gaji) kepada tenaga-tenaga pengajar diinstasi pendidikan Negara Khilafah. Dimasa pendidikan Khalifah Umar bin Khattab gaji pengajar sebesar 15 dinar/ bulan atau sekitar Rp. 36.350.250,-(1 dinar = 4,25 gram ), dan 1 gram senilai Rp. 570.000 Bahkan dimasa Shalahuddin al Ayyubi gaji guru berkisar antara 11 dinar. Sampai 40 dinar atau setara dengan  Rp. 26.656.850,-sampai Rp. 96.934.000,-

Pembiayaan pendidikan didalam Negara Khilafah seluruhnya diambil dari baitul mal yakni dari kepemilikan Negara serta pos mil kuyyah ‘ amah (hasil pengelolaan SDA). Dana dari kedua pos ini sangat mumpuni untuk menjamin kesejahteraan pegawainya sekalipun dalam kondisi pandemi.

Sudah saatnya umat islam kembali pada penerapan syariat Islam secara keseluruhan yang akan menjamin bahkan mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan baik kehidupan keluarga, masyarakat sampai Negara. Sehingga tak akan dijumpai potret kehidupan seperti masa kini, yang mana semakin sulitnya perekonomian maka kriminalitas pun semakin meningkat. Wallahu ‘alam

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Kalosara News | Be Your Smart