Jual-Beli Layanan Publik Bukti Penguasa Gagal

Nisrina Nazihah Djailani
Nisrina Nazihah Djailani
  •  
  •  
  •  

Nisrina Nazihah Djailani Aktivis & Farmasis


Di tengah pandemi COVID-19 pemerintah mencanangkan investasi pada sektor layanan publik yang berfokus pada penyelamatan ekonomi bukankeselamatan rakyat, pelonggaran PSBB hingga adaptasi kebiasan baru memperparah kondisi kesehatan masayarakat diikuti dengan meningkatnya angka gugurnya tenaga kesehatan dalam tugasnya menangani COVID-19 hingga tembus lebih dari 100 orang baik Dokter, Perawat, dan Bidan.

Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (KEMENKOMARVES) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Indonesia sangat dirugikan dengan menguapnya devisa sebab banyak WNI yang berobat ke luar negeri dan berencana membangun wisata medis di Indonesia juga tengah mengkaji izin masuk bagi dokter asing ke Indonesia. Mengingat data yang dirilis PricewatrehouseCoopers (PwC) Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis terbesar di dunia dengan jumlah 600 ribu orang pada tahun 2015 dengan besaran pengeluaran per orang sekitar 3-10 ribu USD menjadikan pengembangan wisata medis di Indonesia sangat realistis dan menguntungkan (Sindonews.com, 19/08/20).

Kesehatan adalah hal vital yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Maka sudah seharusnya menjadi tugas negara dalam menjamin kesehatan rakyat tanpa membebankan biaya alias gratis. Alih-alih menyediakan fasilitas kesehatan terbaik, tenaga ahli yang berkualitas, obat-obatan lengkap dan memadai sebagai bentuk pelayanan negara terhadap rakyat di tengah pandemi, negara hari ini justru menggandeng investor hingga tenaga ahli asing dalam rangka membangun rumah sakit berstandar internasional yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan wisata medis yang menguntungkan.

Kebijakan ini mengakibatkan mahalnya biaya perobatan sehingga tidak semua orang dapat merasakannya sekaligus membuktikan negara gagal dalam memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat, gagal mencetak tenaga ahli berkualitas, gagal menjamin ketersediaan fasilitas terbaik dan lengkap. Orientasi untung-rugi dalam memenuhi kebutuhan rakyat sangat wajar dalam sistem Kapitalisme yang berasaskan pemisahan agama dari kehidupan (Sekulerisme). Dalam sistem ini negara tidak menjalankan perannya sebagai pengurus atau pelayan rakyat termasuk pada bidang kesehatan. Kesehatan menjadi jasa yang dikomersialkan dan menjadi sumber pendapatan negara.Aktivitas “jual-beli” antara negara dan rakyat ini juga tampak di berbagai sektor layanan publik lainnya seperti transportasi, air bersih, listrik, hingga pendidikan yang seharusnya menjadi hak rakyat dan bentuk pelayanan negara terhadap rakyat.

Tubuh yang sehat membawa pada pribadi yang senantiasa meningkatkan kualitas ibadah pun sebaliknya sehingga dalam perspektif Islam kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik sehingga wajib bagi negara—Khilafah  Islamiyah—dalam memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga ahli serta kelengkapan obat dan peralatan medis sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan RasulNya.Tidak dibenarkan bagi negara menjadikan layanan publik sebagai sumber pendapatan negara, sehingga Khilafahakan menutup celah untuk mengapitalisasi kesehatan termaksud menarik biaya kesehatan dan mendatangkan investor. Pembiayaan layanan kesehatan baik biaya berobat, pengadaan rumah sakit, hingga gaji tenaga medis hanya akan dilakukan berlandaskan hukum syara’. Sistem perekonomian yang berlandaskan hukum syara’ meniscayakanKhilafah memiliki sumber tetap yang menjadi tulang punggung bagi pererkonomiannya yaitu baitul mal dari pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, kharaj, fa’i, zakat, jizyah, ghanimah hingga dharibah yang memiliki kontribusi yang besar dalam membiayai perekonomian negara. Sehingga tidak akan ada aktivitas “jual-beli” layanan publik antara negara dan rakyat layaknya pada sistem Kapitalisme-Sekulerisme melainkan aktivitas pelayanan negara terhadap rakyat.WalLahu a’lam bi ash shawwab


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co