Pulau Pendek di Buton Dijual di Situs Jual Beli, Menuai Kontra di Masyarakat

Asma Sulistiawati
Asma Sulistiawati
  •  
  •  
  •  

Oleh: Asma Sulistiawati (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)


Bermula dari sebuah postingan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dari postingan itu menimbulkan banyak kecaman dari banyak pihak.

Bagaimana tidak, ini menyangkut tentang Pulau Pendek, sebuah pulau kecil di wilayah perairan Pulau Buton, Sulawesi Tenggara viral di media sosial karena dijual di situs jual beli. Warga tidak terima dan akan mempolisikan penjual. Pulau Pendek secara administratif terletak di Desa Boenotiro Barat, Kapontori, Kabupaten Buton. Kepala Desa Boenotiro Barat, Ilyas menegaskan warganya tidak terima pulau mereka dijual.”Hampir seluruh anak cucu (nenek moyang), baik kami yang di wilayah Kecamatan Kapontori maupun perantauan mau pulang, karena merasa kaget sekali (ada kabar Pulau Pendek dijual),” ujar Ilyas kepada detikcom, Minggu (30/8/2020).

Itulah mengapa masyarakat bersikeras tidak mau menjualnya. Sebab itu merupakan warisan dan kawasan, di dalamnya pun masih terjaga dan alami. Apabila dijual bagaimana nasib kuburan dan kawasan disana. Bisa saja terbabat habis nantinya. Namun untuk penjualan pulau di Indonesia bukan yang pertama kali. Sejak beberapa tahun lalu, sejumlah pulau RI sudah berseliweran di situs online juga. Kasus jual beli pulau, tidak hanya sekali ini.

Sebelumnya tahun 2009, ada tiga pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditawarkan, yaitu Pulau Makaroni, Pulau Kandul dan Pulau Siloinak. Tahun 2012, Pulau Gambar di barat daya Kalimantan dan Pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat juga dijual. Tahun 2017, dikabarkan Pulau Ajab di Kepulauan Riau dan Pulau Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah juga dijual. Tahun 2019 muncul iklan penjualan Pulau Dua Barat Kepulauan Seribu.

 Jelas ini tak masuk akal bagi kebanyakan orang. Apalagi kalau melibatkan sejumlah besar duit yang mungkin tak terbayangkan oleh rakyat biasa. Pun bila pulau sudah terbeli, membangun atau merombak hunian di atasnya. Dan ini yang tidak diingin masyarakat apabila itu terjadi di pulau pendek nantinya.

Dilansir dari Teropong Senayan.com Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti tersebut menyatakan bahwa pulau di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan untuk menjadi hak milik baik bagi asing maupun orang Indonesia.

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Balok Budiyanto, menegaskan pula bahwa mereka hanya dipersilahkan untuk memiliki hak pakai maupun hak sewa saja.

Pengelolaan kepemilikan akan terus menjadi masalah ketika negara tidak berperan sebagai periayah umat. Apa lagi SDA termasuk pulau-pulau didalamnya akan menjadi rebutan swasta ketika negara hanya bertindak sebagai regulator seperti dalam sistem Kapitalis saat ini. Jual beli pulau memang bisa terjadi di masa sekarang. Karena Kapitalisme yang menjadi acuan saat mengatur manusia. Dalam Kapitalisme, seseorang boleh untuk memiliki apa pun.

Di sini lah kita seharusnya  melihat bagaimana Islam memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dimana Negara tidak berhak memperjualbelikan harta kepemilikan umum. Karena itu diperuntukan bagi rakyat. Negara hanya sebagai pengelola terhadap harta milik rakyat, dimana tidak boleh menyerahkannya kepada swasta.

Dalam jual beli pulau, menurut Islam, akan dilihat kondisi dan posisi pulau tersebut. Jika di pulau terkandung barang tambang yang nilainya tak terbatas, atau ada hutan belantara, atau padang luas maka status pulau itu adalah milik umum. Maka tidak boleh diperjualbelikan karena pulau itu adalah milik umum, milik rakyat yang harus dikelola oleh negara dan hasil pengelolaannya dikembalikan kepada rakyat. “Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang dan api” (HR. Abu Dawud).

Jika di pulau tersebut merupakan tanah, tidak ada barang tambang atau yang lainnya, maka pulau itu statusnya adalah milik negara. Dan negara tidak bisa serta merta menjualnya begitu saja. Karena bagaimanapun juga itu adalah milik negara yang peruntukannya adalah untuk rakyat. Apalagi jika pembeli tanah tersebut adalah asing, maka negara tidak boleh menjualnya. Karena itu berkaitan dengan keamanan negara. Berkaitan pula dengan kedaulatan negara.

Wallahu a’lam Bisshowab.


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co