Khilafah Menghadapi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi

Syahra Ummu Qadim
Syahra Ummu Qadim
  •  
  •  
  •  

Oleh    : Syahra Ummu Qadim (Muslimah Kendari)


Kondisi Ekonomi Indonesia

Akhir-akhir ini, masyarakat sedang marak-maraknya memperbincangkan keadaan ekonomi di Indonesia karena adanya pandemi virus corona. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan seluruh masyarakat bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami dua krisis. Bukan hanya krisis kesehatan karena virus corona (Covid-19), melainkan juga krisis ekonomi. Krisis ekonomi, mengutip CNN Indonesia adalah keadaan yang mengacu pada penurunan kondisi ekonomi drastis yang terjadi di sebuah negara. Penyebab krisis ekonomi adalah fundamental ekonomi yang rapuh antara lain tercermin dari laju inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang macet. Krisis ekonomi adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh negara di seluruh dunia. Krena jika hal tersebut terjadi, kerugian akan menimpa pemerintah dan masyarakat sekaligus. Pasalnya, dilansir dari Kompas, sejumlah ekonom memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami hasil yang negatif di kuartal II dan III pada tahun 2020. Hal tersebut membuat krisis ekonomi benar-benar mengancam Indonesia. Dilansir dari Detik, gejala yang muncul saat krisis ekonomi biasanya diawali oleh penurunan belanja dari pemerintah. Lalu, jumlah pengangguran melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja. Selain itu, terjadi pula kenaikan harga pokok yang semakin meroket, penurunan konsumsi yang rendah, penurunan nilai tukar yang tidak terkontrol, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis. (1 September 2020,Glints.com)

Adapun beberapa penyebab krisis adalah sebagai berikut :

  1. Utang negara yang berlebihan

Menurut Detik, salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi adalah karena banyaknya beban utang negara sehingga tidak mampu membayarnya. Hal ini sama seperti halnya suatu perusahaan. Apabila memiliki banyak utang dan tidak mampu membayarnya, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut akan bangkrut

2. Laju inflasi yang tinggi

Inflasi merupakan sebuah peristiwa di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang.

 

3.Pertumbuhan ekonomi yang macet

Penyebab lainnya dari krisis ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak berkembang atau macet. Semakin buruk pertumbuhannya, maka ada kemungkinan negara tersebut masuk ke jurang krisis perekonomian. Contoh nyata karena suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah karena adanya virus corona seperti saat ini. Beberapa negara ada yang sudah mengalami resesi karena adanya pandemi virus corona.

Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian dunia terpukul, bahkan negara tetangga seperti Singapura telah resmi resesi. Sebagai negara yang ikut merasakan dampak Covid-19, Indonesia pun berpotensi mengalami resesi. Seperti yang diketahui bahwa kasus baru Covid-19 di Indonesia masih belum menunjukkan adanya penurunan. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai bila pemerintah tak fokus menangani wabah tersebut, maka Indonesia akan mengalami resesi yang berkepanjangan. Bahkan, bisa mengakibatkan ke zona depresi.

Kata Sri Mulyani “aktivitas pada sektor ekonomi yang menurun tajam akibat adanya social distancing, sehingga mobilitas manusia berkurang. “Resesi atau perlambatan ekonomi terjadi secara luas, termasuk pada mitra dagang utama Indonesia,” tambahnya. Ia juga tak memungkiri adanya kemungkinan terberat ekonomi Indonesia mengalami resesi akibat wabah tersebut. Menurutnya, jika kondisinya berat dan panjang, maka akan ada kemungkinan resesi, di mana dua kuartal berturut-turut PDB hasilnya negatif. (19 April 2020,cnbcindonesia.com)

Jika dicermati pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019 adalah 5,02%. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 5,17 %. Angka 5,02% itu sama besarannya dengan di tahun 2016 yang berkisar 5,03 %. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan bahkan cenderung terpuruk. Realnya kita bisa melihat angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta. Standar yang dipakai dengan penghasilan sekitar Rp 440 ribu per kapita per bulan. 

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 lebih buruk dari proyeksi pemerintah maupun ekspektasi pasar. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II 2020 minus hingga 5,32 %. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 % dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 %.  Inilah fakta kesekian kalinya, menggambarkan betapa rapuhnya sistem ekonomi negeri ini, yang dengan mudahnya  terguncang dengan adanya peristiwa apapun. Dan semakin parah karena resesi ekonomi yang terjadi tahun ini dipengaruhi oleh adanya pandemi global.

Dampak Krisis Ekonomi Global

Resesi ekonomi yang terjadi di negeri ini sebenarnya bukanlah semata-mata karena adanya pendemi. Namun resesi berulang ini adalah dampak dari ekonomi global dunia yang hingga saat ini masih mengalami krisis yang cukup serius. Krisis global  terlihat secara menyeluruh di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut IMF, resesi global merupakan siklus yang berlangsung setiap 8-10 tahun sekali. IMF mengatakan bahwa pertumbuhan PDB Global sebesar 3% / tahun atau kurang. Dapat dikategorikan sebagai resesi global. Bahkan IMF mengungkap Corona telah membuat Ekonomi Global terpuruk, bahkan lebih besar dari Depresi 1930. IMF telah mengeluarkan peringatan Resesi bisa terjadi hingga 2021 jika para pembuat kebijakan gagal melakukan koordinasi global untuk bertahan dari virus Corona.

Islam Anti Resesi

Sistem kapitalis sudah memiliki cacat bawaan sehingga krisis menjadi suatu keniscayaan. Alhasil, ancaman resesi hal yang lumrah terjadi disemua negara yang menerapkan ekonomi kapitalisme termasuk Indonesia. Sebenarnya ancaman resesi global ini tidak akan terjadi. Jika sistem ekonomi dunia diatur oleh sistem ekonomi islam yang diterapkan secara kaafah oleh khilafah, sekalipun terjadi pandemik. Sebab kebijakan sistem ekonomi di sistem khilafah bertumpu pada sektor riil yang diwujudkan melalui regulasi sebagai berikut :

  1. Khalifah mengubah perilaku buruk pelaku ekonomi.

Untuk mengubah pola pikir dan pola sikap para pelaku ekonomi ada beberapa langkah:

Diperkenalkan dan ditanamkan pada diri seseorang adalah akidah Islam. Bertekad menjadikan akidah Islam sebagai landasan dalam berpikir atau menilai segala sesuatu serta landasan dalam bersikap dan berperilaku.

  1. Khilafah akan menjalankan Politik Ekonomi Islam

Berdasarkan tata kelola pemerintahan dalam Islam yang menjalankan ekonomi islam, Khilafah akan melaksanakan dan memantau perkembangan pembangunan dan perekonomian dengan menggunakan indikator-indikator yang menyentuh tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. 

Karena itulah indikator ekonomi tidak bisa dilepaskan dari indikator sosial dan hukum; misalnya indikator terpenuhi atau tidaknya kebutuhan primer setiap warga negara yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan, indikator tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, pengangguran, serta kriminalitas. Jadi pertumbuhan ekonomi bukan indikator utama, tidak menjadi target utama dan bukan asas pembangunan. Utamanya dalam hal ini adalah kestabilan sosial dan politik.

  1. Khalifah menerapkan moneter berbasis dinar dan dirham.

Mengubah dominasi dolar dengan sistem moneter berbasis dinar dan dirham. Ada beberapa keunggulan sistem dinar-dirham di antaranya: 1) Dinar-dirham merupakan alat tukar yang adil bagi semua pihak, terukur dan stabil. Dalam perjalanan sejarah penerapannya, dinar-dirham sudah terbukti sebagai mata uang yang nilainya stabil karena didukung oleh nilai intrinsiknya. 2) Tiap mata uang emas yang dipergunakan di dunia ditentukan dengan standar emas. Ini akan memudahkan arus barang, uang dan orang sehingga hilanglah problem kelangkaan mata uang kuat (hard currency) serta dominasinya. 

  1. Tidak akan mentolerir berkembangnya sektor non-riil. selain diharamkan karena mengandung unsur riba dan judi, perkembangan sektor ini menyebabkan sektor riil tidak bisa berjalan secara optimal.
  2. Membenahi sistem kepemilikan sesuai dengan syariah islam. Karena dalam sistem ekonomi islam dikenal tiga jenis kepemilikan : kepemilikan pribadi, umum dan negara. Seluruh barang yang dibutuhkan masyarakat banyak dan masing-masing saling membutuhkan dalam sistem ekonomi islam, terkategori sebagai barang milik umum. Benda- benda tersebut tampak dalam tiga hal (1. Merupakan fasilitas umum, 2. Barang tambang yang tidak terbatas, 3 SDA yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu. Kepemilikan umum ini dalam ekonomi islam, wajib dikelola oleh negara dan haram diserahkan ke swasta atau diprivatisasi
  3. Mengelola SDA secara adil dan mandiri

Mengelola SDA secara adil dan mandiri. Hal ini dilakukan sebab pelaksanaan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Mengharuskan khilafah menjadi negara kuat dari sisi militer sehingga mampu mencegah upaya negara-negara imprealis untuk menguasai wilayah Islam dan SDAnya. Dengan demikian penguasaan dan pengelolaan SDA ditangan negara tidak hanya akan berkontribusi pada keamanan penyedia komoditas primer untuk keperluan pertahanan dan perekonomian Khilafah, tetapi juga menjadi sumber pemasukan negara yang melimpah pada pos harta milik umum.

Dari kebijakan ini, setiap warga negara, baik muslim maupun ahludz-dzimmah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kebutuhan pokok barang, seperti sandang, pangan dan papan, juga kebutuhan pokok dalam bentuk jasa seperti pendidikan, kesehantan dan keamanan secara murah bahkan bisa gratis

  1. Memberikan tanah kepada rakyat dan perintah menghidupkannya. Khalifah akan memastikan tanah yang dimikili oleh rakyat digarap secara optimal sehingga tidak ada tanah yang menganggur dan tidak produktif. Khalifah akan memberikan tanah mati baik tanah negara maupun tanah individu yang dibiarkan 3 tahun berturut-turut tidak dimakmurkan dan akan memberikan modal kepada yang membutuhkan baik dalam bentuk hibah ataupun pinjaman.

Khilafah yang direpresentasikan oleh negeri-negeri Muslim saat ini memilik sumberdaya alam yang luar biasa melimpahnya. Menurut Abu Abdullah dalam bukunya, Emerging World Order The Islamic Khilafah State, Khilafah masa depan memiliki atau menguasai 72% cadangan minyak bumi. Di antaranya di Arab Saudi 19,47%, Iran 9,88%, Irak 8,34% dan sisanya di negeri-negeri Muslim yang lain. Dari sisi produksi, pada tahun 2009 Dunia Islam menguasai 48,15% dari produksi minyak  dunia. Gas memiliki cadangan 107,75 triliun meter kubik atau 61,45% total deposit gas dunia. Uranium memiliki 22,6% deposit uranium dunia. Bijih besi memiliki 17,23% cadangan  dunia.

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan faktor penting bagi kehidupan umat manusia, yang saat ini dikuasai oleh negara-negara penjajah baik secara langsung maupun melalui korporasi-korporasi mereka. Karena itu untuk mengembalikan kedaulatan umat atas kekayaan SDA yang mereka miliki harus ditempuh dengan menegakkan kembali Khilafah. Karena itu pula, kalau saat ini ada penolakan terhadap penegakan negara Khilafah dan kriminalisasi ide khilafah yang dilakukan oleh rezim-rezim negeri negeri Islam, bisa diduga kuat bahwa di belakang mereka adalah para kapitalis dan negara-negara penjajah. Inilah sistem ekonomi dalam sistem khilafah yang sangat kokoh dan satu-satunya sistem ekonomi yang anti resesi.


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co