8 Fraksi DPRD Konsel Menerima RAPBD-P untuk Dibahas

Ketgam : Penyerahan RAPBD-P untuk Dibahas dari Pemda ke DPRD untuk dibahas
Ketgam : Penyerahan RAPBD-P untuk Dibahas dari Pemda ke DPRD untuk dibahas
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 serta jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2020. dan penyerahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan flapon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021. Kegiatan itu di laksanakan di Hotel Plaza Inn Sabtu, 17 oktober 2020 pukul 10.00 WITA.

Sejumlah 19 anggota DPRD Konsel dari 35 anggota DPRD hadir dalam Rapat Paripurna yang Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 Armal didampingi Ketua Komisi II Tasman Lamuse, SE. Rapat ini juga dihadiri oleh Plt. Bupati Konsel H. Arsalim Arifin, SE, M.Si bersama kepala OPD lingkup Pemkab Konsel.

Ketua Fraksi PAN Nadira, SH mewakili 8 Fraksi menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2020. Ia menuturkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) merupakan suatu Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat strategis karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kab. Konawe Selatan.

 

Ketua Fraksi PAN Nadira, SH mewakili 8 Fraksi menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2020
Ketua Fraksi PAN Nadira, SH mewakili 8 Fraksi menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2020

Selain itu, APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

“pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kab. Konawe Selatan Tahun 2020 terdapat beberapa bagian-bagian yang mendasar, dan memberikan poin-poin penting yang selanjutnya dituangkan menjadikan konsep pemikiran yang tertuang dalam pandangan Fraksi-Fraksi dewan,” kata Politisi PAN Konsel ini.

Kata Nadira konsep pemikiran tersebut merupakan pendapat kritis konstruktif yang dikemukakan tidak dalam upaya mencederai hubungan atau kemitraan antara lembaga Legislatif dan eksekutif. sepanjang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Konawe Selatan menyatakan menerima Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2020 untuk dilakukan Pembahasan Selanjutnya.

Berikut Jawaban Pemerintah Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Konawe Selatan terhadap Raperda APBD-P Kab. Konawe Selatan T.A 2020 yang disampaikan oleh Plt. Bupati Konsel.

Sementara itu Plt. Bupati Konsel H. Arsalim Arifin, SE, M.Si menuturkan, pihaknya berpendapat bahwa seluruh pandangan dan Penilaian Fraksi terhadap Raperda APBD-P Kab. Konawe Selatan T.A 2020 secara substansi telah mengungkap kondisi nyata yang dihadapi daerah ini.

Kaya dia, jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah secara bersinergi melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran yang tergambar dalam kebijakan revisi anggaran, refocusing, dan perubahan APBD.

Bila ditinjau dari sisi, Lanjut Arsalim anggaran maka pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan umum anggaran yang mempertimbangkan beberapa indikator sebagai asumsi perubahan yaitu Pencegahan dan penanganan  Covid-19, Penanganan Dampak terutama bagi Masyarakat kurang  mampu (disadvantage people), ketersediaan Anggaran untuk Program Strategis, Keberlanjutan program pembangunan, Penyesuaian dari perubahan fostur APBD sebagai konsekwensi pengurangan dana transfer serta Kapasitas keuangan daerah terutama penurunan PAD.

 

Plt. Bupati Konsel H. Arsalim Arifin, SE, M.Si
Plt. Bupati Konsel H. Arsalim Arifin, SE, M.Si

Menurut Arsalim pemerintah daerah sepakat, bahwa kita semua perlu melakukan kebijakan ikat pinggang dalam pengelolaan anggaran, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sehingga banyak program strategis yang harus ditunda atau diluncurkan pada tahun 2021.

“Pemerintah daerah juga terus berupaya agar besaran belanja langsung ditujukan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Serta pengelolaan anggaran kas perlu terus diintensifkan untuk mendukung kelancaran pelaksaan program dan kegiatan,” ungkap Arsalim.

Arsalim menambahkan, pemerintah daerah sepakat agar seluruh OPD konsisten terhadap pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, pemerintah telah sepakat terhadap pendapat bahwa walaupun kondisi kita saat ini sedang menghadapi kondisi keuangan yang sangat memprihatinkan akan tetapi harus tetap memperhatikan rambu-rambu dalam perencanaan  dan penganggaran yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai tata kelola keuangan yang dipersyaratkan.


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co