Penambangan Ilegal di Busel Kian Marak, Siapa Bertanggung Jawab?

Sartinah
Sartinah
  •  
  •  
  •  

Oleh : Sartinah (Relawan Media)


 

Dugaan penambangan galian C ilegal kembali marak di Buton Selatan (Busel). Aktivitas tersebut pun kian menggurita seiring lemahnya pengawasan dari pemerintah setempat. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian daerah sekaligus turut menyumbang kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Busel, La Untung, mengatakan jika seluruh aktivitas penggalian dan pengerukan material tanah itu ilegal alias tak mengantongi izin resmi. Menurutnya lagi, pihaknya sudah pernah melakukan sosialisasi terkait bahaya aktivitas penambangan ilegal bersama pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa. (telisik.id, 18/2/2020)

 

Untuk diketahui, tambang galian C yang dimaksud yakni berupa galian meterial timbunan yang terjadi di sepanjang Desa Lawela, Lawela Selatan dan Lingkungan La Busa. Dari tiga wilayah tersebut, tercatat ada tujuh titik galian. Dari ketujuh kubangan tersebut, lokasi terparah berada di Desa Lawela. Kondisi lingkungan di kawasan tersebut sangat memprihatinkan. Bahkan di satu titik, setengah gunung kini telah rata dengan tanah. (telisik.id, 18/2/2020)

 

Kritikan pun datang dari Wakil Ketua II DPRD Busel, Aliadi yang meminta ketegasan DLH dalam meminimalis maraknya penambangan ilegal di Busel. Sebab menurutnya, Pemda Busel tidak mendapat PAD, malah mendapatkan dampak lingkungan yang sifatnya merugikan masyarakat. (BauBauPost.com, 29/7/2019)

 

Meski Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, nyatanya tidak menjadikan setiap rakyat hidup dalam kesejahteraan. Kekayaan alam yang terhampar di sepanjang pulau di negeri ini, justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan bermodal yang hanya peduli pada keuntungan semata. Sementara rakyat hanya menikmati kerusakan lingkungan.

 

Secara umum dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah adanya penurunan produktivitas lahan, bertambahnya kepadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro.

Sayangnya dalam sistem kapitalisme, pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam oleh individu, swasta atau asing, baik legal maupun ilegal adalah sebuah keniscayaan. Lemahnya tanggung jawab negara dalam mengawasi dan memberikan sanksi terhadap para pengusaha tambang juga semakin menyuburkan aktivitas penambangan ilegal tersebut.

 

Apatah lagi, orientasi pengelolaan kekayaan alam tersebut adalah demi mengoptimalkan pemasukan anggaran yang berbasis pajak. Maka tak heran jika penguasa akan membuka celah selebar-lebarnya bagi para investor dan menyerahkan pengelolaannya di tangan mereka.

 

Padahal, barang tambang adalah milik umum, baik tambang galian A, B, maupun C yang pengelolaannya menjadi kewajiban negara dan hasilnya diberikan untuk kemaslahatan rakyat. Bukan menjadi milik individu, swasta, ataupun bagi hasil dengan negara. Kekayaan alam yang melimpah seharusnya menjadikan rakyat negeri ini makmur dan sejahtera.

 

Selama kapitalisme digunakan untuk mengatur seluruh urusan masyarakat termasuk dalam pengelolaan barang tambang, maka selama itu pula kekayaan alam negeri ini akan tersandera kapitalis dan muskil dinikmati secara utuh oleh pemilik sejatinya, yakni rakyat. Hanya segelintir dari para kapitalis yang dapat menikmati hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam negeri ini.

 

Alhasil, sistem buatan manusia tersebut telah membuka mata di hadapan semua orang, bahwa tidak ada satu pun sumber daya alam yang ada dapat dioptimalkan pengelolaannya untuk kepentingan rakyat. Bahkan, pembuangan limbah dan dampak bagi lingkungan sekitar pun tidak menjadi prioritas untuk diperhatikan.

 

Seharusnya barang tambang yang begitu melimpah mampu dikelola secara mandiri oleh negara. Karena itu peran negara sangat dibutuhkan untuk terjun langsung mengelola sumber daya alam yang ada. Hanya saja, paradigma negara sebagai pelayan dan penanggung jawab urusan umat yang akan mengambil alih pengelolaan kekayaan alam hanya mampu diwujudkan oleh sistem Islam.

 

Sebagai agama paripurna, Islam benar-benar menempatkan negara sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung/perisai). Karena itu, negara akan selalu hadir menjadi penyedia seluruh kebutuhan rakyat termasuk menjadi satu-satunya pihak yang berhak mengelola sumber daya alam dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat.

 

Islam tidak memberi celah sedikit pun terhadap individu, swasta, maupun asing untuk mengelola dan menguasai kekayaan alam termasuk barang tambang. Pedoman pengelolaan kepemilikan umum dalam Islam, antara lain merujuk pada hadis Rasulullah saw.: “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api.” (HR Ibnu Majah)

 

Hadits ini juga menegaskan bahwa yang termasuk harta milik umum dan menguasai hajat hidup masyarakat adalah semua kekayaan alam yang sifat pembentukannya menghalangi individu untuk mengeksploitasinya.

 

Dalam Islam, pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat umum, seperti air, padang rumput, api, laut, samudera, dan lain-lain, dipersilakan kepada rakyat untuk memanfaatkannya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan mereka.

 

Kedua, pemanfaatan di bawah pengelolaan negara. Sumber daya alam yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung karena dibutuhkan proses eksplorasi yang melibatkan keahlian, teknologi serta biaya besar seperti minyak bumi dan barang tambang, maka harus dikelola oleh negara. Hasilnya akan dimasukkan ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

 

Inilah di antara kemaslahatan menjadikan Islam sebagai problem solving. Hanya dengan tunduk pada hukum-hukum Allah Swt. di bawah naungan Islam, negara akan memiliki kemandirian yang kokoh serta jauh dari intervensi swasta ataupun asing baik dalam aturan maupun kebijakan.

Wallahu a’lam bishshawab


 

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co