Rapot Merah, Refleksi Satu Tahun Rezim Jokowi Periode Kedua

HamsinaHalisi Alfatih
HamsinaHalisi Alfatih
  •  
  •  
  •  


Oleh: HamsinaHalisi Alfatih


Refleksi satu tahun kepemimpinan presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, ratusan mahasiswa di Makassar melakukan unjuk rasa memintanya mundur dari jabatannya.

Ratusan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar ini menganggap kepemimpinan Jokowi selama satu tahun dinilai tidak berdampak positif terhadap masyarakat di Indonesia. Dengan membawa spanduk dan ban bekas, mahasiswa Unhas ini melakukan longmarc mulai depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) menuju fly over dan DPRD Provinsi Sulsel. (Telisik.id,20/10/20)

Setelah genap setahun pemerintahan presiden Joko Widodo di periode keduanya. Banyak pihak yang menilai bahwa setahun memimpin, rezim Joko Widodo terbukti gagal meningkatkan kualitas dan kuantitas di berbagai aspek kehidupan. Kegagalan ini terbukti dikala pandemik, perekonomian Indonesia semakin memburuk hingga mendekati krisis. Belum lagi kondisi politik yang semakin memanas, hingga membawa pihak oposisi yang tak sejalan menjadi ancaman.

Kondisi pemerintahan yang kian memburuk diperparah dengan beban utang negara bak bola salju yang kini sulit untuk ditutupi oleh negara. Diperkirakan posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2020 tercatat sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063,56 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS). ULN terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 201,8 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,9 miliar dollar AS. (Kompas.com,15/09/20)

Ditambah adanya pengesahan Undang-undang kontroversial yakni dimulai beberapa minggu sebelum Jokowi dilantik untuk periode keduanya dengan merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan pada 17 September 2019. Selain revisi UU KPK, yang menuai kontroversi kemudian pemerintah kembali meregulasi terkait pertambangan mineral dan batubara (minerba). RUU Minerba ini disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba pada 13 Mei 2020. Puncaknya pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR kembali mengesahkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang memicu adanya demo besar-besaran di berbagai kota.

Deretan UU kontroversial yang telah diregulasi oleh pemerintah selama kepemimpinan presiden Joko Widodo tidak hanya membawa bencana besar bagi rakyat. Di samping para aktivis yang lantang menolak kebijakan selalu mendapatkan pertentangan bahkan di tangkap dan dipenjara. Isu radikalisme pun semakin di besar-besarkan hingga melemahkan dan menyudutkan kaum muslim dalam mendakwahkan ajaran Islam.

Belum lagi adanya kebijakan-kebijakan  seperti penghapusan berbagai subsidi yang telah melahirkan  orang miskin baru. Bahkan Presiden Joko Widodo kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Meski Mahkamah Agung sempat membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Maret 2020, namun peserta BPJS Kesehatan harus bersiap membayar iuran lebih tinggi lagi sesuai dengan peraturan presiden. (Kontan.co.id,13/03/20)

 

Rentetan kegagalan kepemimpinan rezim Jokowi kembali membuka rapot merah kedua setelah menuai kegagalan diperiode pertamanya. Bahkan banyak kalangan yang menilai jika kepemimpinannya ini hanyalah sebuah pencitraan. Bahkan didukung banyaknya opini masyarakat yang menginginkan agar rezim Jokowi segera menanggalkan kursi singgasananya.

Gagalnya pemerintahan Presiden Jokowi dalam membangun negara dan menyejahterakan rakyat adalah bukti nyata tak semanis janji-janjinya saat kampanye. Buntut panjang atas kegagalan rezim Jokowi hanyalah melahirkan kesengsaraan bagi rakyat. Kenyataan ini seharusnya kita sadari bahwa adanya pergantian pemimpin tidak menjamin adanya perubahan terhadap nasib bangsa dan umat tanpa dibarengi dengan perubahan sistem.

Sistem kapitalisme menjadikan kehidupan rakyat semakin sengsara di bawah kepemimpinan rezim yang hanya peduli terhadap pihak pemodal. Maka sikap kita tak seharusnya pragmatis berharap kepada pemimpin yang nyatanya ingkar janji dan zalim terhadap setiap kebijakannya.

Dengan demikian, sudah saatnya umat memutuskan mata rantai dan berhenti berharap kepada rezim saat ini. Karena yang umat butuhkah saat ini hanyalah perubahan mendasar dan tersistematis yang tentu hanya ada dalam sistem Islam. Disinilah peran seorang pemimpin Kholifah yang hadir sebagai pengurus umat dengan sikap adil dan bijaksana melalui kebijakannya dalam segala aspek kehidupan.

Peradaban Islam telah memberikan tinta emas dalam perjalanan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Kemajuan ilmu pengetahuan hingga kesejahteraan masyarakat turut menjadi catatan gemilang ketika peradaban Islam tegak di muka bumi ini. Peradaban Islam tersebut adalah masa dimana Islam menjadi pedoman dalam segala lini kehidupan rakyat dengan kesempurnaan aturan yang ada di dalamnya dan tegak dalam satu institusi politik KhilafahIslamiyyah dalam kepemimpinan seorang Kholifah.

WallahuA’lamBishshowab


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co