Kapitalisasi Berkedok Kepentingan Rakyat

Yeni Rosmaeni
Yeni Rosmaeni
  •  
  •  
  •  

Oleh : Yeni Rosmaeni (Pemerhati Sosial)


Setelah sah RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang 5 Oktober 2020 yang lalu, banyak dari kalangan rakyat menolak atas putusan tersebut. Hasil persekongkolan yang dirampungkan DPR bersama perwakilan rezim, sangat melukai rakyat, khususnya para kalangan buruh dan umumnya rakyat Indonesia. Isi UU Cipta Kerja tersebut jika dilihat dari aspek materil maupun formil jelas lebih berpihak kepada pengusaha dan investor asing. Rakyat merasa dikhianati dan ditipu habis oleh wakil-wakil yang mereka pilih diparlemen. Atas kebiadaban peliharaan kapitalis tersebut rakyat tidak tahu harus mengadu kemana dan melapor pada siapa.

Menanggapi hal itu Presiden PKS Ahmad Syaikhu selaku anggota komisi V DPR RI angkat bicara bahwa pembatalan UU Cipta kerja tersebut masih bisa dilakukan jika Presiden mengeluarkan PERPPU. Sebagaimana ungkapan Ahmad Syaihku (dalam Republika.co.id.) “Presiden bisa keluarkan Perppu jika memang benar benar peduli dengan nasib pekerja dan kedaulatan ekonomi”. Namun, apakah hal itu mungkin dilakukan oleh presiden? bukankah RUU tersebut berasal dari presiden? apalagi dalam sidang paripurna tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah? Dan apakah ini tidak disadari oleh anggota komisi V DPR tersebut.

Disebutkan dalam (kompas.com.7 Oktober 2020) bahwa pasca pelantikan Anggota DPR periode kedua 20 Oktober2019 yang lalu presiden berpidato mengajak seluruh aggota DPR untuk membuat dua undang-undang, pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan kedua Undang – Undang Pemberdayaan UMKM. Dan Saat itu Jokowi menyebut kedua Undang – Undang  itu akan menjadi omnibus law, yaitu sebuah UU yang sekaligus merevisi puluhan Undang-Undang lainnya.

Jadi kurang dari setahun yang lalu, sebenarnya seluruh anggota DPR sudah tahu hal naas itu akan terjadi, dan RUU itu adalah salah satu program Jokowi. Nah, Dari pernyataan presiden tersebut, masih mungkinkah rakyat mengharap kepadanya? Lantas kemana lagi rakyat harus mengharap dan mengadu atas kezhaliman yang menimpanya?. Atas keputusan yang sadis itu sebenarnya menjadi sebuah renungan dan penyadaran kepada rakyat Indonesia, bahwa sistem demokrasi ini tidak akan pernah  berpihak kepada rakyat. Siapapun penguasanya dan DPR nya hanya akan tunduk kepada para kapitalis yang mendanai mereka dan memberi proyek bagi mereka.

 

Oleh karena itu, sudah saatnya rakyat sadar dan meninggalkan sistem kufur ini, bukti sudah cukup banyak jangan menunggu kejadian yang lebih mengerikan lagi sebelum terlambat. Sistem yang dianggap mampu mensejahterakan rakyat ini ternyata gagal, demokrasi telah usai.

Alhasil seharusnya saat ini ummat sadar bahwa kita membutuhkan sistem alternatif yang mampu untuk memberikan kesejateraan kepada semua rakyat bukan saja muslim tapi juga non muslim. Sistem yang tidak hanya memberikan janji tapi juga bukti. Inilah sistem islam yang memiliki solusi dari setiap problem umatnya, dimana menjadikan Islam yang kaffah, karena sejarah telah membuktikan bahwa Islam adalah sistem terbaik yang pernah ada dan dahulu sudah diterapkan selama 13 abad lamanya dengan kesejahteraan yang dirasakan rakyatnya baik muslim maupun non muslim.

Wallahu A’lam.


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co