Undang-Undang Cipta Kerja, Kapitalisasi yang Semakin Nyata

  •  
  •  
  •  

Oleh : Andi Heni (Pemerhati Sosial)


Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU) dalam sidang Paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020). Meskipun banyak gelombang kecaman dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari para buruh tetapi Undang-Undang ini tetap disahkan. Pengesahan RUU Ciptaker dilakukan setelah fraksi-fraksi memberikan pandangan, dari 9 fraksi yang ada, 2 fraksi yang menolak untuk disahkan yakni, fraksi demokrat dan fraksi PKS. Banyak pihak yang menyesalkan pengesahan UU OmnibusLaw Cipta Kerja ini, karena seharusnya pemerintah lebih memusatkan perhatian pada penuntasan masalah kesehatan akibat Covid-19 dan masalah-masalah turunannya. Seperti, gelombang PHK dan resesi ekonomi, tetapi malah mengesahkan RUU Cipta Kerja ini.

Sikap antusiasme justru terlihat dari para pengusaha (Kapitalis) dalam menyambut pengesahan UU Ciptaker karena ada banyak keuntungan yang akan diperoleh korporasi. Menurut sekertaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengklaim, RUU yang sudah disahkan menjadi solusi fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional seperti, obesitas Regulasi, rendahnya daya saing dan peningkatan angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru. Dengan disahkannya RUU ini, UU OmnibusLaw Cipta Kerja akan meringkas 1.244 pasal dari 79 Undang-Undang untuk menarik investasi asing. Undang-Undang ini bertujuan untuk merampingkan Regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran dan menurut Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tina Talisa mengungkapkan sebanyak 143 perusahaan Multinasional berencana relokasi investasi ke Indonesia (Media Indonesia Com, 16/08/2020).

Undang-Undang ini sejatinya berorientasi pada investasi, yang bermakna eksploitasi sumber ekonomi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk kepentingan kaum kapitalis. Tentu yang paling berdampak langsung dari penerapan UU ini, adalah kaum buruh. Banyak klausul yang merugikan mereka seperti, pesangon tanpa kepastian, perluasan status kontrak dan outsorcing, semakin mudahnya perusahaan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), penghapusan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK), serta aturan pengupahan berdasarkan jam kerja hingga hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun. Selain itu, UU ini justru mempermudah tenaga kerja asing termaksud buruh kasar untuk masuk dan bekerja, ditambah sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan malah dihapuskan.

Selain menuai kritik dari kalangan buruh, aktivis lingkungan sedari dulu banyak memprotes beleid dalam aturan tersebut yang dinilai mengabaikan lingkungan. Pakar hukum lingkungan dari Universitas Gadja Mada (UGM) Totok Dwi Widiantoro menilai UU Ciptaker mengeksploitasi sumber daya negara, baik alam dan manusia. Ini dilihat dari berbagai pasal yang diatur dalam UU yang diharapkan mendongkrak investasi itu (CNN Indonesia.com, 06/10/2020).

Korporasi, kata dia hanya diwajibkan memastikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Inilah ironinya hidup dalam kapitalisme, menurut kapitalisme negara yang “baik” adalah yang membatasi perannya hanya sebagai regulator dan disaat yang sama menyerahkan pengurusan hajat publik termaksud beban jaminan kesejahteraan buruh kepada swasta, yang semestinya menjadi tanggung jawab negara. Alih-alih menjadi angin segar bagi terwujudnya lapangan kerja serta solusi bagi PHK yang ada, malah sebaliknya OmnibusLaw dan sistem kapitalisme ini sendiri tidak akan menyelesaikan masalah terkait ketenagakerjaan yang ada. Oleh karena itu, agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas, persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat harusnya juga menjadi fokus perhatian dengan mencari solusi yang fundamental dan efektif.

Islam Solusi Tuntas Masalah Ketenagakerjaan

Dengan mengkaji hukum-hukum islam secara mendalam, kita dapati islam sebagai ideologi (mabda) telah mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam ketenagakerjaan secara fundamental dan komprehensif. Dalam rangka mencegah kedzaliman yang terjadi dalam kontrak kerja tersebut, islam memberlakukan hukum-hukum tegas kepada siapa saja yang melakukan kedzaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja jika masih ada perselisihan, khilafah menyediakan wadah yang terdiri dari tenaga ahli (Khubara) yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan diantara keduanya secara netral.

Dengan demikian, jika syariat islam ditegakkan dalam khilafah tak perlu ada lagi persoalan UMK, out sourcing, dan buruh. Buruh dan pengusaha sama-sama diuntungkan, tanpa regulasi dzalim yang hanya menguntungkan kapitalis, terlebih investor asing. Hanya Khilafah yang mampu menghilangkan ke dzaliman pada buruh, karena Khilafah sajalah yang mampu merealisasikan hukum syariat islam yang membawa keberkahan pada seluruh manusia.

Wallahu A’lam


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co