Polemik Ruang Kerja DPRD Konawe, Begini Tanggapan Anggota

I Made Asmaya, S.Pd
I Made Asmaya, S.Pd
  •  
  •  
  •  

KALOSARA NEWS : Pembangunan ruang kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe mendapat aksi penolakan dari Lembaga Lumbung Informasi Rakyat (lira), LSM dan mahasiswa.

Pembangunan gedung dua lantai tersebut yang menelan anggara APBD sebesar Rp 3,6 miliar diperuntuhkan untuk ruangan kerja 22 orang anggota DPRD Konawe dari 30 anggota yang saat ini belum memiliki ruangan kerja.

Pembangunan itu di tolak oleh Lira, LSM dan mahasiswa, beberapa hari lalu mereka melakukan aksi penolakan di depan kantor DPRD Konawe itu. Senin, 1 Nopember 2020.

Dengan tuntutan menolak pembangunan itu, karena mereka menliai pembangunan itu tidak pro dengan rakyat ditengah pandemi Covid-19. Para pendemo juga menyarankan agar, ditengah pandemi yang melanda Indonesia khususnya Konawe para anggota DPRD Konawe fokus pada penormalan ekonomi.

Menanggapi hal itu, beberapa anggota DPRD Konawe angkat bicara, mereka adalah I Made Asmaya, S.Pd  dari partai PDIP, Umar Dema, S.Sos, MM dari Demokrat, Sudirman, SE dari NasDem, dan Kristian Tandabio, SH, M.AP dari partai PBB.

I Made Asmaya, S.Pd
I Made Asmaya, S.Pd

Politisi PDI Perjuangan I Made Asmaya menuturkan sejak ia dilantik sebagai anggota DPRD Konawe beberapa waktu silam, dirinya juga membutuhkan ruangan kerja untuk menerima para konstituen dari dapilnya. Olehnya itu adanya pembanguan ruang kerja anggota DPRD Konawe itu sangat membantu kerja-kerja mereka sebagai wakil rakyat.

“Polemik itu bisa saja terjadi, karena memang informasi yang selama ini tidak tuntas, saya sebagai anggota DPRD sudah satu tahun lebih bekerja juga membutuhkan ruangan untuk bekerja,” katanya Rabu,03/11/2020.

Dikatakannya adanya ruang itu tentu dapat menunjang aktivitas  mereka dalam melayani public dengan membuat pelayanan yang baik. “Posisi hari ini kita bisa melihat bahwa kita berkantor ini berkrumun di ruang kerja ketua komisi, jadi teman teman anggota sebenarnya ingin mempunyai ruangan sendiri, tetapi karena kondisi yang tidak ada dan tidak disiapkan sehingga kita berkrumun di ruang komisi,” kata I Made Asmaya.

Kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Konawe ini, pembangunan gedung baru DPRD Konawe itu melalui jalan panjang. “ini pembahasannya di mulai oleh TAPD, karena ini juga merupakan usulan dari kami yang lalu, sehingga dimuatlah dalam program, setelah dimuat kami bahas dan disetujui untuk pembangunan gedung tersebut, dan anggarannya ini melekat pada APBD tahun 2020 induk,” tambah I Made Asmaya.

I Made Asmaya menilai polemik penolakan gedung baru DPRD Konawe tidak mendasar, sebab dalam proses penganggaran gedung tersebut tidak dalam keterpaksaan anggaran. Karena rencana pembangunan gedung tersebut telah direncanahkan oleh ketua DPRD terdahulu yakni Gusli Topan Sabara yang saat ini menjadi wakil Bupati Konawe.

“Saya sebagai anggota DPRD baru, bagaimana memikirkan kedepan bisa melaksanakan tugas-tugas yang baik yang dilengkapi dengan ruangan masing-masing anggota supaya kita bisa melayani masyarakat kita sesuai dengan dapil masing-maisng,” tutur I Made Asmaya.

Ia beranggapan dengan disiapkannya ruangan masing-masing anggota DPRD, bisa di evaluasi kedepan karena masyarakat bisa melihat apa kerjaan anggota DPRD yang diberikan kepercayaan waktu pemilihan lalu.” Jadi kalau masing-masing anggota sudah ada ruangan, pasti kinerjanya akan kelihatan,” tutupnya.

Umar Dema, S.Sos, MM
Umar Dema, S.Sos, MM

Ditempat yang sama politisi Demokrat Umar Dema, S.Sos, MM juga menambahkan  pembangunan ruangan kerja tersebut sangat dibutuhkan, karena selama ini menurut dia, untuk menerima konstituen itu masih dibawah pohon atau di ruang komisi. Itu kan sangat tidak efektif.

“Kalau ada ruangan tersendiri, kita mau diskusi dengan konstituen kan enak, kalau selama ini kita masih biasa terima di bawah pohon atau pinjam rungan komisi, jadi tidak efektif,” kata Umar Dema.

Sudirman, SE

Sementara itu Sudirman, SE anggota DPRD dari Partai Nasdem mengatakan, anggota DPRD tanpa ada ruangan apa yang bisa diperbuat. “ Selama kami dilantik sebagai anggota DPRD kami sudah cukup melakukan kunjungan kerja di DPRD Kabupaten lain, dan mereka masing-masing telah memiliki ruangan kerja,” kata Sudirman.

Lanjut  Sudirman kita anggota DPRD Konawe yang notabene kabupaten induk tidak memiliki ruang kerja, mestinya kata Sudirman DPRD Konawe mesti memebrikan contoh dengan DPRD yang telah dimekarkan dengan ketersedian ruangan kerjanya.

“Ternyata yang DPRD kabupaten induk saja anggota DPRDnya tidak memiliki rumah atau ruangan kerja, padahal di DPRD yang baru dimekarkan itu  ruang kerjanya sudah ada,” ungkap Sudirman. Olehnya itu menurut Sudirman setiap selesai kunjungan kerja, pihaknya selalu mendesak ketua DPRD untuk membuat ruangan kerja anggota DPRD Konawe.

Kristian Tandabio, SH, M.AP
Kristian Tandabio, SH, M.AP

Hal senada juga disampaikan Kristian Tandabio, SH, M.AP anggota DPRD dari partai PBB, dikatakannya pembangunan rungan kerja anggota DPRD Konawe juga merupakan desakan anggota DPRD Konawe terhadap pimpinan DPRD, “ jadi adanya ruangan ini sangat bagus untuk seluru anggota DPRD,” kata  Kristian

Ia menambahkan yang di soal itu anggaran pandemic, padahal anggaran pembangunan ruang kerja ini tidak mengganggu postur anggaran pemulihan ekonomi dimasa pandemi yang Rp 109 miliar

“Anggaran pandemic itu jelas sudah ada, kami DPRD sudah menbahas dan cukup jelas poin-poin pembelajannya juga sudah ada. Jadi kalau memang ini bermasalah dari pihak pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran pembuatan gedung ini, apalagi ini agenda dari zaman pak wakil bupati (Gusli Topan Sabara-Red)” tutup Kristian.

 


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co