,

Sesuatu Dibalik Kemegahan Jembatan Bahteramas Teluk Kendari

Dewi Tisnawati, S.Sos.I
Dewi Tisnawati, S.Sos.I
  •  
  •  
  •  

Oleh : Dewi Tisnawati, S.Sos.I (Pemerhati Sosial)


 

Kota Kendari berkembang dengan cara yang sangat khas. Ia tumbuh di bibir pantai dan melingkari teluk dari satu ujung sampai ke ujung yang lain. Kota Kendari ini mirip Kota Palu, Ambon, dan Jayapura Sampai batas tertentu.

 

Adapun yang membedakannya, Teluk Kendari relatif kecil, bentuknya mirip botol dengan mulut yang hanya selebar 200 m, lalu memanjang 7 km dengan lebar maksimum 3,5 km. Di depan mulut teluk itu ada Pulau Bungkutoko seluas 20 km persegi.

 

Ada yang paling ikonik adalah masjid Al Alam yang tumbuh dan bertumpu di atas struktur beton persis di atas permukaan air teluk. Warga menyebutnya masjid di atas air.

 

Ditambah lagi dengan lahirnya ikon baru, yakni Jembatan Teluk Kendari yang melintas di atas “leher botol” teluk. Jembatan ini menghubungkan kota tua di sebelah Utara teluk dengan daerah kota baru di sisi Utara yang tumbuh pesat.

 

Dirilis pada TEGAS.CO., KENDARI – Masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) patut berbangga setelah Presiden RI, Ir. Joko Widodo meresmikan Jembatan Bahteramas Teluk Kendari pada Kamis 22 Oktober 2020 lalu. Jembatan sepanjang 1,34 kilometer ini secara fisik menghubungkan sisi kawasan Pelabuhan Kota Lama dengan sisi Bungkutoko di Kecamatan Poasia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

 

Anggaran pembangunan jembatan ini mencapai sebesar Rp 804 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara multi years. Jembatan Bahteramas Teluk Kendari akan terhubung dengan jalan lingkar luar (Outer Ring Road) Kota Kendari sepanjang 40 KM juga menghubungkan Kawasan Industri di Kabupaten Konawe.

 

Pembangunan jembatan Bahteramas ini mempermudah mobilitas logistik menuju kawasan pelabuhan baru Bungkutoko kota Kendari, Senin (26/10/2020). Perlu dicatat bahwa kita tidak boleh terlalu euforia dengan pembangunan infrastruktur yang megah ini. Sebab, di lain sisi masih banyak rakyat kelaparan, kemiskinan merajalela, stunting pada anak masih mengancam.

 

Berbangga atas semua itu boleh, tapi waspada harus tetap ada. Apalagi jika pembangunan infrastruktur itu bermodal dari hutang luar negeri. Karena tidak ada makan siang gratis dalam sistem kapitalis ini.

 

Apa yang telah digadaikan negara untuk memberikan anggaran yang besar bagi kemegahan infrastruktur yang sedang digalakkan rezim ini. Sebagaimana  diketahui bahwa Presiden Joko Widodo selalu mengatakan jika agenda pembangunan infrastruktur yang akan dikerjakannya tidak akan membebani APBN.

 

Namun, klaim itu terbukti hanyalah fiksi belaka. Pada kenyataannya, berbagai proyek infrastruktur itu dibiayai oleh utang yang dibuat BUMN dengan risiko yang pada akhirnya akan jadi tanggungan negara.

 

Pada semester pertama 2017, misalnya, pemerintah mengumumkan jika ada 24 BUMN kita yang merugi dengan total kerugian mencapai Rp5,8 triliun. Pada tahun yang sama, PLN juga terancam mengalami gagal bayar, akibat besarnya utang jatuh tempo yang harus mereka bayar, sebagaimana dirilis pada detikNews, (Selasa, 29 Sep 2020).

 

Sejak itu, jika ada BUMN yang terancam gagal bayar, krisis, atau membukukan kerugian, maka pandangan mata publik akan segera terarah kepada pemerintah. Hal-hal semacam itu menjadi penanda bermasalahnya program pembangunan infrastruktur di zaman presiden Jokowi.

 

Pemerintah seharusnya berhati-hati dalam merancang program pembangunan infrastruktur, agar tidak membebani APBN dan apalagi mengorbankan rakyatnya. Jangan sampai demi memenuhi ambisi rezim, prinsip kehati-hatian tidak ada dan mengorbankan rakyatnya.

 

Percuma membangun jalan yang megah kalau di sekitarnya masih banyak rakyat kelaparan, kemiskinan merajalela, stunting pada anak masih mengancam dan lain-lain.

 

Belum lagi adanya serbuan TKA yang menguasai pekerjaan dalam negeri. Sedangkan anak negeri sendiri banyak yang pengangguran. Banyaknya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah menambah daya tarik investor asing sehinggan mereka akan semakin bersemangat dalam berinvestasi. TKA pun akan semakin banyak yang berdatangan.

 

Padahal, banyaknya TKA yang masuk dalam negeri dapat memunculkan serentetan persoalan yang berbahaya, diantaranya adalah memperlambat dalam mengatasi pengangguran dalam negeri dan mengancam kedaulatan negara. Pada April 2016 lalu, 5 tenaga kerja China ditangkap TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma karena masuk kawasan Lanud Halim secara ilegal.

 

Bagaimana mungkin, orang asing dibolehkan melakukan aktifitas di wilayah militer, yang merupakan penjaga kedaulatan wilayah negara? Di sisi lain, negara Cina menerapkan wajib militer bagi warganya. Artinya warga Cina dilatih kemampuan yang berhubungan dengan militer. Misalnya: pendidikan dan pelatihan senjata, strategi, peta, dan intelejen.

 

Cina mendidik nelayan Cina selatan dengan kemampuan intelejen. Oleh karena itu, tidak ada yang mampu men-screen latar belakang pekerja Cina. Ini adalah sebuah ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara.

 

Selain itu, Indonesia terperangkap neoimperalisme dan neokomunisme. Konsekuensi pilihan kebijakan Free Trade Agreement dengan segala ragamnya. Mulai dari pemberian bebas visa pada 169 negara, pemberian kelonggaran sektor-sektor strategis kepada investor asing melalui PMA (Penanaman Modal Asing).

 

Hal ini, menyebabkan investor Cina masuk ke Indonesia dan menguasai beberapa sumber daya alam, misalnya pertambangan.

 

Di sisi lain, Cina juga negara penganut dan penyebar ideologi komunisme. Dengan sifat ideologi, maka Cina juga akan terdorong untuk menghidupkan dan menyebarkan ideologi komunisme. Maka hal ini perlu diwaspadai, negara harus menjamin kedaulatan negaranya.

 

Dengan demikian dibalik kemegahan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah di negeri ini termasuk salah satunya jembatan Bahteramas Teluk Kendari,  perlu diwaspadai. Pemerintah wajib menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya dan kedaulatan negaranya. Wallahu a’lam bi ash-shawab.


 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co