Ketum PPWI: Pungli dalam Penyaluran BPNT Perlu Diusut dan Ditertibkan

JAKARTA –  KALOSARA NEWS, Beredarnya informasi yang berkembang tentang dugaan adanya praktek pungutan sebesar Rp.7.000 kepada warga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,  mendapat perhatian khusus Ketua Umum Pewarta Warga Indonesia (PPWI ) Nasional Wilson Lalengke.

Wilson Lalengke menanggapi, bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan pemberian BPNT tidak dipungut biaya. Pemberian bantuan berupa beras dan telur ini diberikan langsung pemerintah pusat melalui Kemensos melalui sejumlah bank dan didistribusikan kepada warga.

“Jika di lapangan terjadi pungli dalam penyaluran BPNT, perlu diusut dan ditertibkan,” tegas Wilson Lalengke yang juga adalah Anggota Ikatan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, saat ditemui Wartawan dikantor Sekretariat PPWI Nasional, Kamis malam (5/4/2018).

Kata Wilson, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, perlu kontrol sosial dari masyarakat. Warga proaktif menyampaikan informasi dan mempertanyakan segala sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan kebijakan dari pusat.

Lebih jauh Wilson yang juga lulusan dari 3 Universitas terbaik Eropa itu menyampaikan, perlunya pengawasan terhadap setiap pelaksana lapangan, antara lain pihak suplier bahan pangan yang diberi konsensi dalam program BPNT, pihak staf kelurahan yang biasanya dilaksanakan oleh bagian Kesra, dan petugas distribusi lainnya, oleh pemerintah pusat harus diperketat.

BACA JUGA :   300 Kelompok Penerima Bibit Jagung Koltim Buka Rekening

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co