,

Aliansi Mahasiswa Hukum Konawe Selatan – Jakarta Menolak Rencana Pinjaman PEN Pemda Konsel

Kantor Bupati Konawe Selatan/foto : Istimewa
Kantor Bupati Konawe Selatan/foto : Istimewa

KALOSARA NEWS – Selisi paham antara DPRD Kabupaten Konawe Selatan dengan Pemerintah Daerah Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Sultra) mengenai pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp. 251,5 Miliar. Selama 8 tahun dengan suku bunga sebesar 6,19 persen.

Aliansi Mahasiswa Hukum Konawe Selatan – Jakarta menolak secara tegas agar PT SMI untuk tidak meminjamkan pada Pemda Konawe Selatan serta mendukung DPRD Konsel untuk tidak membahas lebih lanjut pinjaman tersebut.

Melalui Koordinator Lapangan M. Jibril T. SH di Jakarta, 29 September 2021 mengeluarkan rilis bahwa di tengah situasi pandemi ini, Indonesia diperhadapkan dengan berbagai macam masalah mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik hingga pada persoalan merosotnya ekonomi mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah.

Dalam rilisnya M. Jibril T. SH menerangkan salah satu persoalan yang menjadi sorotan saat ini adalah persoalan pengambilan kebijakan oleh Bupati Konawe Selatan terkait pengajuan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Sebesar Rp. 251,5 Miliar. Selama 8 tahun dengan suku bunga sebesar 6,19 persen.
Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemkab. Konawe Selatan Sebesar Rp. 661 Miliar pertahun.

Dengan rincian pembiayaan sebagai berikut, Belanja pegawai sebesar Rp. 470.623.823.042, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 73.000.000.000, Belanja P3K dan CASN 2021 sebesar Rp. 106.000.000.000, Operasional/rutin OPD sebesar Rp. 120.000.000.000, Retensi multiyears sebesar Rp. 12.000.000.000, pendidikan 20 persen sebesar Rp.132 Miliar dan kesehatan 10 persen sebesar Rp. 66 Miliar total keseluruhan sebesar Rp. 979, 6 Miliar bahkan ini belum termasuk Dana shering DAK 10 %, BPJS Ketenaga kerjaan dan BPJS Kesehatan.

Dengan melihat angka diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemda Konawe Selatan sudah dalam pusaran devisit, sehingga sangat disayangkan adanya kebijakan Pemda Konsel untuk mengajukan pinjaman ke SMI. Untuk itu pihaknya mohon dengan hormat kepada pemerintah pusat dalam hal ini menteri Keuangan dan PT. SMI untuk mempertimbangkan Pinjaman Program PEN daerah yang telah diajukan oleh Bupati Konawe Selatan, mengingat kondisi APBD Pemda Konsel saat ini dalam keadaan tidak sehat, parahnya lagi permohonan pinjaman yang dimaksud dinilai tidak ada transparansi kepada DPRD maupun pelibatan public kaitan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pinjaman PEN daerah.

Merujuk pada penjelasan diatas maka mereka yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Hukum Konawe Selatan – Jakarta meminta :
1. Menolak dengan tegas pemberian pinjaman Dana PEN kepada Pemda Konawe Selatan
2. Mendesak PT. SMI untuk tidak memberikan Pinjaman kepada Pemkab. Konawe Selatan sampai utang sebesar Rp. 22,5 Miliar di Bank Jateng dilunasi.(Red/Satriani)

BACA JUGA :   Dikunjungi Kajati Sultra, Bupati Konsel Paparkan Percepatan Pembangunan Perdesaannya