Ragam  

AMPPDKW Mengecam Keras PAW Yang Dilakukan Saleh Lasata

 

KOTA KENDARI – KALOSARA NEWS.COM : Aliansi Mahasiswa Pemerhati PAN dan DPRD Kabupaten Wakatobi (AMPPDKW) mengecam keras atas tindakan Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Saleh Lasata dalam menerbitkan Pengganti Antar Waktu (PAW).

Dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Saleh Lasata ditujukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Wakatobi, Syaharuddin digantikan oleh Wa Ode Fiy.

Salah satu masa aksi yang ditemui Jurnalis, La Ode Kasmala menuturkan, surat yang dikeluarkan oleh Saleh Lasata sudah melanggar aturan yang berlaku.

Menurut La Ode Kasmala dalam SK yang dikeluarkan oleh Saleh Lasata ada kejanggalan sebab tidak sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam undang – undang dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah tangga dari partai PAN.

Ketgam : Massa Aksi AMPPDKW/foto – Ang

“Maka dari itu kami meminta kepada Plt Gubernur Sultra untuk menarik SK yang dikeluarkan pada tanggal 3 agustus tentang surat penerbitan PAW,” kata La Ode Kasmala meneriakan aksinya didalam pelataran Kantot Gubernur, Jum’at (26/8/2017).

Masa aksi juga ingin bertemu langsung dengan Plt Gubernur, Saleh Lasata mengenai SK yang diterbitkan. Namun, aksi mereka dihalangi oleh Satpol PP sehingga mereka menyebut pelayanan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak kondusif.

” Sangat disesalkan jika ada pelayanan pemerintah seperti ini. Kami hanya ingin menemui Plt Gubernur untuk menanyakan dasar hukum apa sehingga menertibkan PAW anggota DPRD Wakatobi,”ujar La Ode Kasmala.

Tidak berhasil menerobos penjagaan Satpol PP. Selanjutnya Masa aksipun bertandang ke Kantor DPRD Sultra untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh (ARS) yang juga sebagai kader PAN Namun beliau tidak berada ditempat. Sehingga masa aksi harus menemui ketua DPRD Sultra pada hari Senin, 28 Agustus mendatang.

“Nanti hari senin saja ketemu Ketua DPRD,” kata salah seorang staf di DPRD Sultra.

Reporter : Ang
Editor : Redaksi

error: Hak Cipta dalam Undang-undang