Anakku Sayang Terjerat Tindak Pidana, Selamatkan dengan Islam


Oleh: Evasatriyani, S.Pd

Tenaga Pendidik


Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Kota Kendari, Hasrudin menyebut, kasus tindak pidana anak untuk wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) tahun 2020, khususnya selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

Hasrudin membeberkan kasus tindak pidana anak berdasarkan tingkat pendidikan. Didominasi oleh tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 26 orang, tidak tamat SMP sebanyak 15 orang, tidak tamat SMA sebanyak 12 orang, serta anak SD sebanyak 15 orang. Sementara sisanya merupakan kasus anak pada tingkat pendidikan SMA dan yang tidak menyelesaikan pendidikan SD.

Ia menjelaskan berdasarkan penelitian lapangan atau peninjauan langsung. Faktor penyebab meningkatnya kasus tindak pidana anak secara umum adalah diakibatkan beberapa faktor. Seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, pergaulan, dan yang paling mendominasi adalah faktor keluarga. (Mediakendari.com, 05/08/2020)

Kasus tindak pidana anak yang semakin meningkat di tengah pandemi ini, menunjukkan gagalnya sistem kapitalisme yang dianut oleh negeri ini. Berbagai faktor menjadi penyebab meningkatnya kasus pidana anak, mulai dari faktor ekonomi hingga keluarga. Memicu anak melakukan kasus pidana seperti mencuri dan kasus pidana perlindungan anak.

Sementara itu, ketahanan keluarga terus saja digembar-gemborkan. Dengan program Keluarga Berencana dan Keluarga Bahagia, justru tidak menjadi solusi yang dapat mengatasi segala persoalan yang menimpa anak.

Selama persoalan ini masih menggulita di sistem kapitalis, selama itu pula masalah pada anak akan terus meningkat. Sebab, setiap solusi yang diberikan tidak mampu menyentuh akar persoalan. Sehingga, tidak mampu menuntaskan persoalan tindak pidana pada anak.

Di samping itu, kasus pidana yang terjadi, semuanya menimpah pada anak dengan usia yang produktif. Generasi yang seharusnya mengisi peradaban negeri ini di masa mendatang. Sayangnya, semua menjadi sesuatu yang miris dan memprihatinkan. Sebuah gambaran generasi yang rusak.

Oleh karena itu, dibutuhkan solusi tuntas untuk memutus rantai persoalan tindak pidana anak ini. Di sinilah Islam hadir sebagai sistem hidup yang paripurna. Sebuah sistem yang mampu menuntaskan segala persoalan yang menimpa diri anak.

Islam memiliki paradigma yang khas dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak. Berikut ketentuan Islam terkait masalah tersebut. Pertama, Islam menangani masalah ini dengan penetapan aturan yang integral dan konprehensif. Kedua, pilar pelaksanaan Islam adalah negara, masyarakat, dan individu/keluarga.

Oleh karena itu, bagaimana mungkin dapat menyelesaikan masalah tindak pidana anak ini, jika yang melakukan hanya individu atau keluarga. Negara memiliki tanggung jawab sebagai pengayom, pelindung, dan benteng bagi keselamatan seluruh rakyatnya. Demikian juga pada nasib anak, telah menjadi kewajiban bagi negara untuk menjaminnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. al-Bukhari, Muslim)

Dalam Islam, negara adalah benteng sesungguhnya yang akan melindungi anak-anak dari tindak pidana. Mekanisme perlindungan dilakukan secara sistemik melalui penerapan berbagai aturan berikut.

Pertama, penerapan sistem ekonomi Islam. Beberapa kasus pidana anak terjadi karena fungsi ibu sebagai pendidik dan penjaga anak kurang berjalan. Sebab, tekanan ekonomi memaksa ibu untuk bekerja di luar rumah meninggalkan anak. Ada pula anak yang terpaksa menghidupi dirinya sendiri dengan menjadi anak jalanan yang bisa saja melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini, terpenuhinya kebutuhan dasar merupakan masalah asasi manusia. Karenanya Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak. Agar para kepala keluarga dapat bekerja dan mampu menafkahi keluarganya. Sehingga, tidak ada anak yang terlantar; orang tua yang stres menghadapi krisis ekonomi terhindarkan; para perempuan akan fokus pada fungsi keibuannya (mengasuh, menjaga, dan mendidik anak).

Kedua, penerapan sistem pendidikan Islam. Negara wajib menetapkan kurikulum berasaskan akidah Islam yang akan melahirkan individu yang bertakwa. Individu yang mampu melaksanakan semua kewajiban yang diberikan Allah dan terjaga dari kemaksiatan yang dilarang Allah. Di samping itu, hasil pendidikan ini menyiapkan orang tua untuk menjalankan salah satu amanahnya, yakni merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mengantarkan mereka ke gerbang kedewasaan.

Ketiga, penerapan sistem sosial. Negara wajib menerapkan sistem sosial yang akan menjamin interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Agar berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat. Diantara aturan tersebut adalah diperintahkan untuk menutup aurat, menjaga kesopanan, serta menjauhkan mereka dari eksploitasi seksual.

Keempat, pengaturan media massa. Berita dan informasi yang disampaikan media hanyalah konten yang akan membina ketakwaan dan menumbuhkan ketaatan. Apapun yang akan melemahkan keimanan dan mendorong terjadinya pelanggaran hukum syara’ akan dilarang keras.

Kelima, penerapan sistem sanksi Islam. Negara akan menjatuhkan hukuman tegas terhadap para pelaku kejahatan. Termasuk orang-orang yang melakukan kekerasan dan penganiayaan pada anak. Hukuman yang tegas akan membuat jera orang yang terlanjur terjerumus pada kejahatan. Selain itu, akan mencegah orang lain dari kemaksiatan.

Orang tua juga mempunyai peranan penting dalam menyayangi anak, mendidiknya, serta menjaganya dari tindak pidana dan kekerasan. Pemahaman yang menyeluruh terhadap hukum Islam menjadi salah satu benteng yang akan menjaga anak untuk tidak melakukan tindak pidana. Bahkan, dapat menhindarkan dari jebakan pada kondisi yang mengancam diri anak.

Sementara itu, masyarakat juga wajib melindungi anak dari tindak pidana dan kekerasan. Masyarakat wajib melakukan amar makruf nahi munkar. Masyarakat tidak akan membiarkan kemaksiatan massif terjadi di sekitar mereka. Sebab, budaya saling menasihati ditumbuhsuburkan dalam masyarakat Islam.

Masyarakat juga wajib mengontrol peranan negara sebagai pelindung rakyat. Jika ada indikasi bahwa negara abai terhadap kewajibannya, atau negara tidak mengatur rakyat dengan aturan Islam, maka masyarakat akan mengingatkannya. Terpentig adalah masyarakat juga wajib meminta pada negara untuk menerapkan Islam secara kafah.

Demikianlah aturan Islam dalam menjaga generasi agar terhindar dari tindak kejahatan. Penerapan aturan Islam secara kafah akan menjadi rahmat semesta alam. Anak-anak pun akan tumbuh dan berkembang dalam kondisi aman dan nyaman. Wallahu a’lam bishshawab.

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang