, ,

Antara Kebebasan dan Penindasan

Ketgam : Nurhayati, S.S.T
Ketgam : Nurhayati, S.S.T

Oleh : Nurhayati, S.S.T

(Media Muslimah Kendari)

Sempat digulirkan sejak januari 2016 lalu RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) namun belum mendapat keputusan pasti dari DPR komisi VIII (bidang agama, sosial dan pemberdayaan perempuan).

RUU yang ditargetkan oleh Dewan ketok palu tahun 2018 namun hingga saat ini RUU-PKS ini masih maju mundur bahkan terkesan jalan ditempat. Ada yang mendukung pun tak sedikit ada yang menolak.

RUU ini dibahas oleh karena didasari tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Pada catatan tahunan 2017 Komnas Perempuan, tercatat 348.446 kasus kekerasan yang dilaporkan selama tahun 2017. Angka tersebut naik 74 persen dari tahun 2016 sebanyak 259.150 (www.komnasperempuan.go.id).

Perihal kekerasan seksual tak hanya marak di Indonesia, namun menjadi masalah dunia. Data dari PBB menyebutkan 35 persen perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan secara fisik dan seksual. 120 juta perempuan di dunia pernah dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan tindakan seksual lainnya. (Serambinews.com)

Ambiguitas Kekerasan Seksual

            Dalam RUU-PKS dalam hal ini Pasal 5 ayat (2), bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. pelecehan seksual, b. kontrol seksual , c. perkosaan, d. eksploitasi seksual,  e.penyiksaan seksual, dan f. perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran

            Kata  kontrol seksual  pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang dikategorikan kekerasan seksual artinya mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain. Pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan. Orang tua tidak boleh melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas karena bisa terkategori kontrol sosial. Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan frasa ini.

BACA JUGA :   DPRD Kolut Tinjau Lokasi Konflik Antara Warga dan PLTA Mikuasi

Kebebasan seksual ini makin nampak pada pasal 7 ayat (1) yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Artinya kebebasan seksual harus dilindungi. Termasuk ketika memilih seks bebas, kumpul kebo, zina dan aktivitas seks menyimpang sesama jenis. Naudzubillahi mindzalik.

Lebih jauh lagi, pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu;  Maka orang tua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat. Karena termasuk kontrol seksual dalam hal busana.

Seorang laki-laki tidak harus berpakaian laki-laki, namun boleh berpakaian perempuan. Demikian juga sebaliknya. Perempuan boleh berpakaian laki-laki. Karena melarangnya termasuk kontrol seksual. Para perempuan juga berhak berbaju seksi dan minim,  karena itu dianggap hak yang dilindungi undang-undang. Ini jelas pelegalan kebebasan yang kebablasan oleh para kaum liberal.

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan.Sesuai pasal ini, seorang istri bisa sesuka hatinya memilih untuk melayani suami atau tidak. Jika suami memaksa untuk berhubungan, maka terkategori pemerkosaan. Ini jelas penyelewengan hak suami istri dalam Islam.

UU Sekuler vs Aturan Islam

Sebenarny,  maraknya kekerasan seksual adalah tidak dijalankannya syariat Islam untuk mengatur interaksi sosial dimasyarakat. Aurat perempuan layaknya komoditi yang dipertontokan layaknya barang dagangan. Di sisi lain, aturan tentang pornografi dan pornoaksi sangat lemah. Karena definisi porno juga makin liberal. Video seorang anak perempuan yang mengakses pornografi dari gadget saat sedang bersama orangtuanya membuat kita miris. Pornografi sudah sejauh itu menguasai alam pikiran anak kita.

BACA JUGA :   Antara Musibah dan Kelalaian Pemerintah

Akibatnya muncul penyakit masyarakat berupa seks bebas. Jika bisa terpenuhi suka sama suka menjadi zina dan prostitusi. Jika tak terpenuhi, menjadi perkosaan. Akibat zina dan perkosaan, muncuk kehamilan diluar nikah. Laki-laki miskin tanggung jawab namun berani berbuat yang berakibat pada aborsi

Maka upaya menghentikan kekerasan seksual dengan mengusung kebebasan seksual hanya akan semakin menyuburkan praktik kemaksiatan dinegeri ini.

Kekerasan seksual akan terselesaikan tuntas dengan penerapan syariat Islam. Laki-laki dan perempuan diperintahkan menutup aurat (QS. An-nur 30, 31 dan al Ahzab 59) dan juga menundukkan pandangan (QS. An-nur 30 dan 31). Sehingga pintu pertama zina sudah tertutup.

Islam juga melarang khalwat sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda : ”Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersepi-sepi (berkhalwat) dengan seorang perempuan, kecuali (perempuan itu) disertai mahramnya.”

Ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan) juga dilarang sebagaimana hadits dari Abu Hurairah RA : Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf untuk wanita adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan.” (HR Muslim, no 440).

Walhasil, dalam Islam sangat mustahil menginginkan kebebasan tanpa aturan. Sebab, hakikatnya manusia sebagai hamba yang “dipaksa” untuk tunduk terhadap aturan dari Sang Pencipta yang mana menjadi konsekuensi keimanan seorang Muslim.

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam  pernah bersabda “Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir.” (HR. Muslim no. 2392).

Maka, jelaslah bahwa dunia ini bukan tujuan untuk mendapatkan kebebasan dengan kesenangan dunia akan tetapi bekal menghadapi kehidupan selanjutnya. Wallahu ‘alam bishowab. (***)


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co