Antara  RUU P-KS  dan Kebebasan  Seksual


Oleh: Dewi Puspita,  S.Si

(Pemerhati Perempuan)

Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kejahatan  Seksual (RUU P-KS) didesak  segera  disahkan di sisa periode kepengurusan DPR yang tinggal sedikit  ini. Namun,  hal ini  menuai  prokontra dari  berbagi  pihak. Derasnya kritisi dan penolakan dari tokoh-tokoh agama, para ahli, ormas, dan elemen masyarakat lainnya terhadap RUU ini. RUU ini dinilai sejumlah pihak justru berpotensi memberi ruang bagi perilaku seks bebas dan perilaku seks menyimpang yang secara otomatis bertentangan dengan Pancasila dan norma agama (detik.com,1/02/2019).

Viralnya petisi yang berisi penolakan karena menganggap rancangan undang-undang itu pro-zina. Atas berbagai masukan, Fraksi PKS DPR menolak draf tersebut (detik.com, 1/02/2019).Petisi penolakan RUU PKS dibuat oleh Maimon Herawati dengan judul ‘TOLAK RUU Pro Zina’. Hanya dalam kurun dua hari, petisi itu sudah diteken 91 ribu kali pada Selasa (29/1) (detikNews,  30/01/2019).

RUU PKS muncul didasari tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Pada catatan tahunan 2017 Komnas Perempuan, tercatat 348.446 kasus kekerasan yang dilaporkan selama tahun 2017. Angka tersebut naik 74 persen dari tahun 2016 sebanyak 259.150 (www.komnasperempuan.go.id).

Kekerasan seksual tak hanya marak di Indonesia, namun menjadi masalah dunia. Data dari PBB menyebutkan 35 persen perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan secara fisik dan seksual. 120 juta perempuan di dunia pernah dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan tindakan seksual lainnya (Serambinews.com).

Draft RUU PKS memantik kontroversi. Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah lembaga di ruang rapat Fraksi PKS menyatakan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus diwaspadai karena dinilai sarat dengan konsep Barat yang liberal (Hidayatullah.com, 31/5/2016 )

BACA JUGA :   Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf  Pimpin Konsel Bershalawat

Kebebasan  Seksual  di Balik  RUU P-KS

Seolah memberi  angin  segar,  ternyata  bahaya mengincar  di balik  jalan panjang  menuju  disahkannya RUU  ini. Kebebasan  seksual yang  sarat  dengan  nilai-nilai  liberalisme sekularisme  bagai  kado  indah  yang  ternyata  isinya  sangat  kotor. RUU bertajuk  perlindungan ini  menyimpan  bahaya  yang besar  dibaliknya.

Adanya  frasa kontrol  seksual dalam Pasal  5 Ayat 2 (b) memberi kesan  bahwa setiap  individu  berhak  sepenuhnya mengatur  dirinya  sendiri  tanpa  paksaan  atau  tekanan  dari  pihak  luar. Pihak  yang  melakukan  kontrol seksual  dapat  dipidanakan. Jika  orang  tua  melarang  anaknya  melakukan  seks  bebas dapat  dijerat  hukum karena  hal  ini  termasuk  kontrol  sosial.  Frasa  ini  juga memberi  peluang  bagi  eksistensi LGBT (Ragil Rahayu, 2019).

Pasal 7 ayat (1) yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Maksudnya  kebebasan  seksual  hal mutlak  yang harus mendapatkan  perlindungan. Termasuk pilihan melakukan  seks  bebas, LGBT, aborsi, kumpul  kebo  dilindungi  eksistensinya.

Pada pasal 7 ayat 2 tertulis  bahwa  (2) dinyatakan bahwa Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu;  Berarti  orang  tua  tidak  boleh  mendisiplinkan  anaknya untuk  berpakaian  islami  dengan  menutup  auratnya karena  termasuk  kontrol  seksual  dalam  hal  berbusana. Seorang  laki-laki  boleh  berpakaian perempuan  begitu pula  sebaliknya. Bahkan  tidak boleh  ada  larangan  mengatur  perempuan  yang  tanpa  paksaan  memilih  berpakaian  minim.  Karena  melarangnya  termasuk  kontrol  sosial.

Pasal 8 menyatakan  tindak  pidana  pemerkosaan  meliputi  di dalam  dan  di luar  hubungan  perkawinan. Artinya  istri  bebas  memilih  melayani  atau  tidak  melayani  suami sesuka  hati. Jika  suami  memaksa berhubungan,  terkategori  pemerkosaan.

BACA JUGA :   Gerakan Wakaf Digagas,  Kapitalisme Temui Jalan Buntu?

RUU ini  tak akan mampu  menjadi  solusi  solutif selama masih  bernaung  di bawah hukum  sekuler.  Sebab tak mampu menyentuh  akar permasalahan  bahwa yang menjadi  sumber maraknya  kekerasan  seksual adalah interaksi  sosial  yang  tidak  diatur  dengan  nilai-nilai  islam.  Hari ini  islam dicampakkan  dari kehidupan.  Hanya  mengatur  hal  ibadah  semata. Alhasil  penerapan RUU  ini bisa berujung  pada  legalnya  maksiat  yang  lebih besar seperti  legalisasi seks bebas,  LGBT dan legalisasi aborsi.

Syariat  Islam Menuntaskan  Kekerasan  Seksual 

Islam  memiliki  perangkat  aturan  yang  lengkap. Baik  lingkup  individu, masyarakat  maupun  negara.  Sebagai  sistem  yang  datang  dari  Sang  Pencipta. Aturan  ini  mampu  menuntaskan  segala  problematika  kehidupan  mencakup  kekerasan  seksual.  Islam memberikan  batasan  yang  sangat  jelas terhadap  kebebasan individu. Berbeda  halnya  dengan  liberalisme  yang  meletakkan kebebasan  sebebas-bebasnya, termasuk  kebebasan  berekspresi tanpa  kekangan  norma  maupun agama.

Kekerasan  seksual  yang  terjadi  disebabkan  oleh  tidak dijalankannya  aturan  islam  dalam  mengatur  interaksi  sosial  masyarakat.  Aurat  menjadi  hal  yang  sangat  biasa  dipertontonkan.  Pornografi  dengan  mudahnya  diakses  hanya  dengan  sentuhan  pada  layar  gawai.  Tak perlu  mencari, konten  pornografi dengan  mudahnya  mendatangi peselancar  dunia  maya.

Jika  syariat  islam  diterapkan  maka  pintu  zina  akan  tertutup.  Karena regulasi  dalam sistem islam menjamin  segala  jalan  yang  mengantarkan  pada  perzinahan  serta  kekerasan  seksual dapat  tertutup  rapat.  Laki-laki dan perempuan diperintahkan menutup aurat ( An nuur 30, 31 dan al Ahzab 59) dan juga menundukkan pandangan (an nuur 30 dan 31). Sehingga pintu pertama zina sudah tertutup.

Islam juga melarang khalwat sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda :”Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersepi-sepi (berkhalwat) dengan seorang perempuan, kecuali [perempuan itu] disertai mahramnya.”

BACA JUGA :   Pelanggar Lalulintas di Konawe Meningkat

Ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan) juga dilarang sebagaimana hadits dari Abu Hurairah RA : Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf untuk wanita adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan.” (HR Muslim, no 440).

Syariat  islam  yang  mengatur  interaksi  sosial  ini  sangat  efektif  jika  dilegislasi  menjadi  undang-undang  serta  sistem  sanksinya. Pelaku liwath (LGBT) dapat  diberantas  dengan  hukum  islam  yang  mengaturnya.  Penerapan  syariat  islam  secara  sistemik  ini  akan  mampu  menyelesaikan  persoalan  kekerasan  seksual  dengan  tuntas. Wallahu a’lam bisshowab.(***)

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co