APBD Siluman, Dewan Konsel  :  Pelaku Saling Tuding

Ketgam : Sekretaris Komisi III DPRD Konsel, Ramlan
Ketgam : Sekretaris Komisi III DPRD Konsel, Ramlan

Reporter : Satriani | Editor : Armin | Publizher : Iksan


KALOSARA NEWS : DPRD Konsel kembali menggelar rapat tentang pelaksanaan APBD tahun 2021 dan Amanat PMK No. 17 Tahun 2021 dimana kebijakan pemerintah pusat mengharuskan refocusing dana transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 21 Miliar lebih, serta penyesuaian DAU dan DBH sebesar 8 persen untuk penanganan covid – 19 yang sebelumnya TKDD Pemerintah Daerah Konawe Selatan Tahun 2021 bersumber dari DAU sebesar 683 M lebih.

Disamping itu, menindak lanjuti APBD Tahun 2021 yang telah ditetapkan atau diberikan legitimasi oleh DPRD Konsel namun belakangan muncul kegiatan siluman yang tidak pernah dibahas dewan.

Sekretaris Komisi III, Ramlan yang sebelumnya menyorot itu mengatakan rapat kali kedua itu masih meninggalkan misteri perihal siapa sutradara munculnya APBD Siluman. Dimana dua pekan lalu kegiatan siluman yang ada dibeberapa OPD itu sempat diakui oleh Kadis Keuangan Konsel dihadapan para dewan.

Hal itu juga didukung dengan tidak diinputnya sejumlah pokir Anggota dewan yang disebabkan oleh kegiatan baru.

“Rapat tindak lanjut kemarin OPD tidak membawah RKA, tapi pihak Dinas Keuangan dan Bappeda sudah mengakui kalau ada beberapa OPD yang menambah pagu, artinya bahwa dia membuat perencanaan atau kegiatan tidak sesuai pagu, sedikit pagu banyak item kegiatannya,” ujarnya.

Kata Ketua Fraksi Demokrat itu, hingga rapat berakhir sementara, TAPD dan OPD masih “baku tudu” atau saling lempar berkaitan dengan hilangnya pokok fikiran dewan.

“Menurut keterangan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kesalahannya ada di OPD karena mereka yang menginput kegiatan yang maksud. Banyaknya kegiatan siluman yang masuk itu kelihatan dengan pembengkakan pagu di beberapa OPD salah satunya Dinas PU,”kata Ramlan.

BACA JUGA :   Bupati Konsel Bakal Hitamkan Seluruh Lorong Pedesaan

Politisi muda ini mengatakan bahwa perihal kekacauan itu menunjukan perencanaan buruk dalam sejarah Kabupaten Konawe Selatan.

“Bagaimana mungkin tidak ada dalam RKPD 2021, tidak dibahas, kok tiba tiba ada dalam Renja SKPD ini kan kongkalikong namanya. Pokok – pokok pikiran DPRD itu bukan sesuatu yang haram, ini Konstitusional sesuai Amanat UU 23, sudah dibahas tapi hilang diganti kegiatan baru,” kesalnya.

Dia juga membeberkan jika buku APBD 2021 yang dibagikan kepada seluruh anggota tidak lengkap, tidak ada ringkasan atau penjabaran secara detail kaitan lokasi kegiatan.

“Untuk itu saya minta Kepada Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset daerah agar tegas dan konsisten, artinya bahwa semua OPD telah diberikan pagu secara proporsional sesuai Rencana Kerja mereka, jadi kalau ada pembengkakan pagu itu kelihatan OPD mana,” pintanya.

Sebagai penegasannya. Ramlan berkata tidak ingin masuk terlalu jauh dalam kegiatan siluman atau tepatnya kegiatpan tidak dibahas. Tapi yang pasti, ketika sudah masuk perkara Aparat Penegak Hukum (APH) dirinya siap adu data.

“Dan saya pastikan semua anggota akan tetap konsisten dengan hasil pembahasan kita, kalau itu yang terjadi saya usul biar nanti dari Fraksi Demokrat yang pertama memberikan keterangan,” tandasnya.

Sebagai informasi, Rapat yang digelar itu belum melahirkan kesimpulan dan ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan serta menyesuaikan kesiapan dokumen DPA (Penjabaran) OPD untuk diberikan pada dewan.


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co