APBN : Adakah Untuk Korban Bencana Alam ?

Oleh Darni Sanari SH

Ahad, 5 Agustus 2018, gempa bumi menguncang wilayah Lombok dan sekitarnya dengan berkekuatan 7 Skala Richter (SR), yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan tempat tinggal, perkantoran, rumah ibadah, jalan dan sebagainya.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purnowo Nugroho mengatakan, setidaknya ada 5 hal yang dikeluhkan masyarakat paska gempa. Yaitu Pasokan Listrik yang masih terputus, jembatan terputus, sulitnya mengakses air bersih, kehilangan mata pencaharian, dan sulit mengakses layanan komunikasi.(IDN Times 8 Agustus 2018).

Presiden Joko Widodo menugasi Menko Polhukam Wiranto berkoordinasi ke seluruh jajarannya untuk penanganan setelah gempa.

 “Kita harus buat road map baru setelah tanggap darurat ini selesai. Kita melangkah ke tahap pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi, yang juga tak muda karena besarnya jumlah korban manusia dan harta benda di sana,” ujar Menko Polhukam Wiranto DetikNews, 9 Agustus 2018. Pemerintah juga berencana membangun kembali rumah masyarakat yang hancur.

Kita berharap semoga yang disampaikan pemerintah bukan hanya janji kepada saudara kita yang tertimpa musibah.

Ketika berbicara bantuan kepada korban bencana alam maka bantuan bisa dari masyarakat pribadi baik berupa uang, barang, tempat tinggal dll,maupun bantuan pemerintah yang berasal dari APBN.

APBN 2017, anggaran pendapatan direncanakan Rp 1.750 triliun. Belanja negara ditargetkan Rp 2.080 triliun. Sektor perpajakan masih menjadi sumber penerimaan utama dengan porsi 86% dari total penerimaan atau meningkat dari 10 tahun yang lalu masih 66%. Ini menunjukkan makin bergantungnya pemerintah pada rakyat melalui pajak. Masyarakat akan terus dipaksa untuk membayar pajak. Adapun penerimaan dari sumber daya alam hanya dianggarkan Rp 80 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 90 triliun.

Dari sisi belanja, dengan berbagai macam alasan Pemerintah menurunkan subsidi dari Rp 178 triliun tahun 2016 menjadi Rp 160 triliun. Penurunan terbesar ada pada subsidi BBM dan LPG yang turun Rp 10 triliun menjadi Rp 32,3 triliun. Penurunan subsidi listrik dari Rp 48,6 triliun menjadi Rp 45 triliun.

Di tahun 2018, sejak Pemerintahan Jokowi-JK melakukan liberalisasi energi dan migas. Diantaranya dengan mencabut subsidi BBM. Harganya diserahkan mengikuti harga pasar. Karena harga migas terus naik, sejak awal tahun, maka rakyat merasakan harga BBM dan listrik terus naik. Begitupun harga pertamax setidaknya sudah empat kali naik sejak awal tahun.

BACA JUGA :   Solusi Kebutuhan Pangan Bernama "khilafah"

kenaikan harga BBM itu, meski tidak semua jenis, pasti akan meningkatkan berbagai macam biaya. Harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan. Ujungnya, beban hidup masyarakat semakin berat.

Yang naik bukan hanya harga BBM. Jumlah utang pemerintah pun membengkak. Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu (Kompas.com, 04/07/2017), pada tahun 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp 390 triliun dan pada tahun 2019 sekitar Rp 420 triliun. Jika di jumlah sekitar Rp 810 triliun.

Dengan angka sebesar itu, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang menjadi salah satu alokasi terbesar dalam APBN. Kas negara tersedot untuk membayar utang tiap tahun. Makin besar jumlah utang, jumlah kas negara yang tersedot untuk bayar cicilan utang juga makin besar. Akibatnya, alokasi APBN untuk rakyat makin terbatas, selain masih banyak dampak lain yang harus dihadapi yang antara lain gempa bumi. Ini sistem kapitalisme yang tidak pernah berpikir tentang bagaimana nasib rakyatnya, bahkan rakyat hanya jadi korban, justru infrastruktur yang dibutuhkan rakyat seperti gedung sekolah yang hampir ambruk, jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat terabaikan, karena dalam hal ini tidak ada kepentingan para kapitalis.

BENCANA

Jika dicermati ada dua macam bencana : Pertama; Bencana Alam, yang terjadi memang murni karena faktor alam. Misalnya Gempa Bumi, Tsunami, gunung meletus, kekeringan karena kemarau panjang, dll. Bagi seorang Muslim, bencana alam merupakan cobaan/ujian atas kesabaran sebagaimana firman Allah SWT:

“Sesungguhnya Kami akan menimpakan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan; sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (QS al-Baqorah 155)”.

Kedua; Bencana Kemanusiaan terjadi memang karena ulah manusia. Intinya, manusialah sesungguhnya yang – sadar atau tidak ‘mengundang’ datangnya bencana atas mereka. Bencana banjir dan tanah longsor, misalnya akibat hutan yang terus digunduli. Bencana kemiskinan dan rawan pangan/gizi buruk yang merupakan akibat pemerintah terus menyerahkan kekayaan alam milik rakyat kepada pihak asing melalui program privatisasi. Bencana kemanusiaan lain seperti maraknya kasus korupsi, kerusakan moral remaja, LGBT, tingginya angka kriminalitas, meningkatnya angka penganguran dan masih banyak lagi lainnya. Semua bencana kemanusiaan ini pada dasarnya akibat perbuatan manusia yang sebagaimana di dalam al-Quran Allah SWT tegas menyatakan bahwa berbagai kerusakan di daratan dan di lautan lebih banyak disebabkan karena kemaksiatan manusia:

BACA JUGA :   KPU Konawe Intens Kunjungi Kecamatan, Selain Evaluasi Juga Berikan Penguatan Kelembagaan

“Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah (kemaksiatan) manusia supaya Allah menimpahkan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali (kejalan yang benar) (QS ar-Rum : 41).

Kemaksiatan terbesar tentu saja saat hukum-hukum Allah SWT dicampakkan manusia, tidak diterapkan dalam kehidupan.

APBN DALAM ISLAM

Menurut paham ekonomi kapitalisme, sumber utama pendapatan negara yang utama hanyalah berasal dari pajak yang dipungut dari rakyatnya. Pengeluaran (belanja) utamanya hanyalah untuk membiayai kebutuhannya sendiri seperti; administrasi negara, operasi departemen pemerintah, pertahanan keamanan dll. Di samping itu, belanjanya juga akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan pembangunan fasilitas umum seperti; membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dll. Dan untuk menutupi kekurangan anggaran maka solusinya adalah utang.

Berbeda dengan paham ekonomi kapitalis, SyaikhTaqiyuddin an-Nabhani dalam buku Sistem Ekonomi Islam  yang dikeluarkan oleh HizbutTahrir, bahwa sumber-sumber utama penerimaan negara untuk Kas Baitul Mal seluruhnya telah digariskan oleh syariah Islam yaitu : pertama; kepemilikan individu antara lain sedekah, hibah, zakat dsb, kedua; kepemilikan umum seperti, pertambangan, minyak bumi, gas, batu bara dsb, ketiga; kepemilikan negara, seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, usyur dsb.

Seorang Kepala Negara di dalam Islam memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan anggaran belanjanya, mengatur pos-pos pengeluarannya, dan besaran dana yang harus dialokasikan, dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya, berdasarkan pada ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam, agar jangan sampai harta itu berputar di kalangan orang kaya saja (QS al-Hasyr (59):7)

Di dalam Islam Kepala Negara, dalam menetapkan pos-pos pembelanjaannya, paling tidak harus mengikuti enam kaidah utama dalam pengalokasian anggaran belanjannya, yaitu: Pertama; Khusus untuk harta di Kas Baitul Mal yang berasal dari zakat, pos pengeluarannya wajib hanya diperuntukan bagi delapanashnaf. Kedua; Pos pembelanjaan wajib yang bersifat tetap dari Baitul Mal untuk keperluan jihad dan menutup kebutuhan orang-orang fakir dan miskin Ketiga; Pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap Baitul Mal untuk memberikan gaji (kompensasi) atas jasa yang telah dicurahkan untuk kepentingan negara yaitu pegawai negeri, hakim, tentara dsb. Keempat; Pos pembelanjaan untuk pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat wajib, dalam arti jika sarana tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan kemudaratan bagi rakyat. Misalnya pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, mesjid, air bersih dsb. Kelima; Pos pembelanjaan wajib yang bersifat kondisional, yaitu untuk menanggulangi terjadinya musibah atau bencana alam yang menimpa rakyat. Misalnya terjadinya paceklik, gempa bumi, banjir dsb. 6. Pos pembelanjaan untuk pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat tidak wajib, artinya sarana tersebut bersifat penambahan dari sarana-sarana yang sudah ada. Jika sarana tambahan tersebut tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kemadaratan bagi rakyatnya.

BACA JUGA :   Katanya Merdeka Berpikir, Tapi Aspirasi Malah Diblokir

Apabila terjadi kekurangan anggaran atau Baitul Mal kosong yang kemudian ada pos-pos yang membutuhkan segera bantuan yang apabila tidak segera diberi bantuan akan menimbulkan kemadaratanmaka Kepala negara harus segera mengupayakan pemenuhan kekurangan harta tersebut dengan cara membebankan kewajiban tersebut kepada kaum Muslimi dari kalangan yang kaya saja. Dalam bentuk penarikan pajak atau dhoribah dan ini bersifat temporal.

Dengan demikian semua persoalan di negeri hanya bisa selesai dengan menerapkan syariat Islam untuk mengatur seluruh aspek kehidupan; ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan aspek lainnya. Penerapan syariah Islam secara menyeluruh (kaffah) ini pasti akan mewujudkan  keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana yang telah Allah SWT janjikan.Wallah a’lambiash-shawab.(***)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co