Atasi Defisit Anggaran dengan Solusi Universal


Oleh: Tri S, S.Si

(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)


 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) pada periode April 2019 mengalami defisit sebesar Rp 101,04 triliun. Defisit ini lebih besar ketimbang periode yang sama pada tahun lalu yang hanya Rp 54,9 triliun (Kompas.com, 16 Mei 2019).

“ Defisit anggaran Rp 101 triliun atau 34,1persen dari alokasi defisit tahun ini. Ini lebih dalam defisitnya dibandingkan April tahun lalu Rp 54,9 triliun,” ujar perempuan yang akrab disapa Ani ini di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Ani menjelaskan, defisit anggaran ini terjadi karena pendapatan negara yang stagnan. Pada April 2019 pendapatan negara mencapai Rp 530,7 triliun atau 24,51 persendari target APBN 2019.

Sementara itu, dari realisasi belanja negara, tercatat mencapai Rp 631,78 triliun atau sudah 25,67 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi tersebut sekitar 8,38 persen lebih besar dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 582,95 triliun.

“Kita melihat pendapatan negara kita juga mengalami tekanan dan belanja negara tetap mengalami pertumbuhan yang cukup sehat, namun kalau dilihat dari pembiayaan itu masih lebih kecil,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Kendati begitu, posisi defisit anggaran diklaim masih stabil dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp102 triliun. Menurut Sri Mulyani defisit terbilang stabil, karena peningkatan pos penerimaan dan belanja seimbang.

Sedangkan defisit APBN per April 2019 mencapai 0,63 persen terhadap PDB. Sementara periode yang sama di tahun 2018, defisit mencapai 0,37 persen.

“Ini masih kita bakal terus genjot pendapatan dengan penerimaan pajak, jadi biar tidak membengkak dan melebar,” ucap dia.

BACA JUGA :   KPU Koltim Sosialisasi Produk Hukum Pilkada Serentak 2020

Pemerintah mulai mewaspadai penurunan ekonomi Indonesia di tahun ini. Tanda-tanda penurunannya pun terlihat dari pemasukan negara yang mulai seret.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan telah melihat pertanda penurunan ekonomi dari pertumbuhan pajak yang melambat (Kumparan, 17/Mei/2019).

“Jadi kami sudah melihat tanda-tanda perekonomian mengalami penurunan dengan penerimaan pajak yang mengalami pelemahan dari sisi pertumbuhannya,” kata Sri Mulyani dalam konpers APBN.

Pendapatan Negara Tertekan

Berdasarkan data APBN KiTa, Jumat (17/5), pendapatan negara per April ini hanya Rp 530,7 triliun, tumbuh hanya 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 528,1 triliun.

Jika dilihat lebih jauh, pertumbuhan pendapatan negara pada April 2018 tumbuh hingga 13,3 persen. Bahkan di April 2017, pendapatan negara mampu tumbuh hingga 20,5 persen.

Seretnya pendapatan negara tersebut lantaran pertumbuhan penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) juga anjlok. Hingga akhir April 2019, perpajakan hanya mencapai Rp 530,4 triliun, tumbuh 0,6 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Padahal di tahun lalu, dengan penerimaan yang hanya Rp 527,1 triliun, perpajakan mampu tumbuh hingga 13,2 persen. Bahkan di April 2017, perpajakan mencapai Rp 465,8 triliun atau tumbuh 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk realisasi pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak (nonmigas), hingga akhir bulan lalu mencapai Rp 364,8 triliun atau hanya tumbuh 0,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal di April 2018, pajak nonmigas mampu tumbuh 11,5 persen dan di April 2017 mampu tumbuh hingga 16,9 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara untuk pajak migas mencapai Rp 22,2 triliun atau tumbuh 5,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 0,7 persen.

BACA JUGA :   Sosok Gubernur Ketiga Eddy Sabara ada dalam Pribadi Gusli Topan Sabara

Sri Mulyani mengungkapkan, situasi global yang masih tak menentu juga mengakibatkan penerimaan pajak melambat. Apalagi ekspor dan impor sama-sama mengalami tekanan.

Hal tersebut juga dapat terlihat dari komponen kepabeanan dan cukai yang menggambarkan laju ekspor dan impor di Indonesia.

Total Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) hanya sebesar Rp 76,38 triliun, atau tumbuh 1,24 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sementara di April 2019, total PDRI mampu tumbuh hingga 25,08 persen.

Secara rinci, realisasi bea masuk per akhir bulan lalu sebesar Rp 11,8 triliun, tumbuh 0,73 persen dibandingkan periode April 2018 yang tumbuh 14,5 persen. Sementara bea keluar mencapai Rp 1,46 triliun atau turun 29,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh hingga 75,3 persen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor sebesar Rp 56,4 triliun, tumbuh 0,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai pertumbuhan hingga 24,8 persen. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) impor bahkan turun 10,48 persen menjadi Rp 1,24 triliun per akhir April 2019.

Untuk bea keluar yang mengalami penurunan, Sri Mulyani menyebutkan, hal tersebut karena kegiatan Freeport Indonesia yang beralih melakuan kewaspadaan, karena situasi ini mirip dengan 2014-2015, di mana ekspor maupun impor menurun,” katanya.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co