Bab Perang Islam dalam Sorotan

Oleh: Andi Asmawati, S. Pd.

(Guru SMK di Kab. Konawe)

Ketua Umum Pengurus Besar  Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), KH Said Aqil Siradj, mendesak agar kurikulum agama dikaji lagi. Ia mengusulkan agar bab tentang sejarah yang dominan hanya menceritakan perang  dikurangi porsinya (Republika.co.id, 29/07/2018).

“Yang diperhatikan adalah kurikulum pelajaran agama di sekolah. Saya melihat pelajaran agama di sekolah yang disampaikan sejarah perang, misalnya perang badar, perang uhud, pantesan radikal,” katanya dalam acara konferensi wilayah PW NU Jatim di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, JawaTimur, Ahad (29/7).

Ia mengatakan, ayat-ayat perang oleh beberapa pihak disalah artikan. Bahkan, saat resepsi pernikahan justru ayat perang juga dibaca. Padahal, saat acara seperti itu bisa dengan membaca  ayat-ayat yang lebih menyejukkan.

Ia juga berharap, semua masyarakat bisa memahami ayat-ayat Alquran dan bisa mengamalkannya. Jika hal itu bisa dilakukan, tentunya akan muncul akhlak yang baik, sebab mereka bisa memahami ayat tersebut, yang kedepannya bisa muncul toleransi beragama.

Dunia Pendidikan di Indonesia tidak asing dengan istilah gonta-ganti kurikulum. Bahkan, ada istilah setiap ganti persiden dan ganti menteri maka berganti pula kurikulumnya. Dengan demikian pengkajian ulang sebuah kurikulum bukan hal yang baru. Sejak Indonesia merdeka, ternyata sudah ada beberapa kurikulum yang pernah berlaku dalam sistem pendidikan di Tanah Air.

Dengan demikian kita bisa melihat bahwa perubahan kurikulumnya mengikuti masa pemerintahan yang sedang berjalan, di antararanya dimulai dari, pertama, Kurikulum Pendidikan pada Masa Orde Lama dibagi manjadi 2 kurikulum, di antaranya Kurikulum 1947 dan Kurikulum 1952-1964.

Kedua, Kurikulum Pendidikan  Masa Orde Baru di antaranya Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999.

Ketiga, Kurikulum Pendidikan  Masa Reformasi di antaranya Kurikulum KBK, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006, dan Kurikulum 2013.

BACA JUGA :   Utang Menggunung, Kedaulatan Terkungkung

Perubahan ini muncul, menurut praktisi pendidikan, karena adanya usaha menyempurnakan kurikulum sebelumnya, dengan maksud agar tujuan pendidkan dapat tercapai yang termuat dalam UUD 1945 yaitu mencerdasakan kehidupan bangsa. Perubahan berlaku secara massif dimulai dari setiap jenjang pendidikan sampai dengan muatan pada kurikulum tersebut.

Kurikulum merupakan alat atau kunci dalam proses pendidikan formal. Tidak mengherankan apabila alat ini selalu dirombak atau ditinjau kembali dengan alasan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman.  Maka menjadi wajar bila ada wacana  saat ini untuk meninjau ulang kurikulum yang sedang berjalan, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama untuk kurikulum pendidikan Agama Islam dimana ada beberapa materi pelajarannya yang perlu dihilangkan, misalanya sejarah Islam yang memuat tetang perang yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dalam rangka mempertahankan, membela dan memperjuangkan Islam.

Lebih jauh, bila itu terjadi maka  kurikulum tersebut sudah terinfiltrasi dengan paham sekulerisme yaitu  pemisahan agama dari kehidupan  yang tidak sesuai dengan Islam dan karena sejatinya sebuah ilmu, apalagi tetang ilmu Agama seharusnya disampaikan secara lengkap dan menyeluruh tanpa ada tebang pilih, karena ketika yang disampaikan sesuai dengan keinginan dari pemegang kebijakan maka ini menjadi bahaya yang  sudah tentu akan merusak Islam.

Selain dari itu dengan adanya wacana tersebut maka jelas terlihat bahwa ada upaya yang tersturuktur untuk menghilangkan  sejarah perang dalam sirah sehingga menghapus ayat- ayat Alquran tentang perang yang dianggap tidak sesuai dengan zaman sekarang.

Penghilangan perang dalam sirah dan ayat-ayat Alquran yang terkait perang pada kurikulum pendidikan agama ibaratnya jati diri kaum muslim kehilangan arah  dan itu terjadi karena dianggap radikal dan tidak toleran. Sungguh ini adalah tuduhan tidak beralasan. Bahkan justru menjadi penghinaan dan penolakan terhadap ajaran Islam. Ironisnya, itu sengaja diwacanakan lewat kurikulum, karena sebuah kurikulum merupakan sebuah alat atau kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan oleh sebuah lembaga pendidikan.

BACA JUGA :   Istri Bupati Konsel Serahkan Bantuan ke Warga Lawoila

Pendidikan dalam pandangan Islam merupakan salah satu kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan.  Pendidikan termasuk pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting.  Pendidikan merupakan kebutuhan asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya.  Pendidikan bukan  sebagai kebutuhan sampingan, karena tanpa pendidikan martabat manusia tidak akan mulia.  Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tanpa membedakan martabat, usia maupun jenis kelamin seseorang.

Negara wajib membuka dan membangun sekolah-sekolah dasar, menengah maupun pendidikan tinggi dalam jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah rakyat yang akan belajar, baik itu anak-anak maupun orang-orang dewasa yang buta aksara.  Kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan martabat umat serta mewujudkan kemajuan material dan moral.

Dalam Islam, negara lah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan, bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi, gaji guru, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah (Bunga Rampai Syari’at Islam, hal 73).

Negara wajib menyempurnakan sektor pendidikan melalui sistem pendidikan bebas biaya bagi seluruh rakyatnya.  Dalil yang menunjukkan bahwa pendidikan bebas biaya menjadi tanggung jawab pemimpin ialah berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW dan ijma sahabat.

Rasulullah SAW telah menentukan tebusan tawanan Perang Badar berupa keharusan mengajar sepuluh kaum Muslim dan ijma sahabat telah menetapkan tentang penetapan khalifah dalam memberi gaji kepada para pengajar dari Baitul maal dengan jumlah tertentu.

Dalam Islam, negara juga wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia di dalam kancah kehidupan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dalam dua jenjang pendidikan; jenjang pendidikan dasar (ibtidaiyah) dan jenjang pendidikan menengah (tsanawiyah). Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara cuma-cuma.

BACA JUGA :   Gusli Harapkan Nilai Budaya Jadi Pedoman Hidup Para Pemuda/ Pemudi Konawe

Pun, negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, selain gedung-gedung sekolah, kampus-kampus, untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti fiqh, ushul fiqh, hadits dan tafsir, termasuk di bidang pemikiran, kedokteran, teknik kimia serta penemuan, inovasi, dan lain-lain, sehingga di tengah-tengah umat lahir sekelompok mujtahid, penemu, dan inovator.

Sistem pendidikan negara Islam (Khilafah) disusun dari sekumpulan hukum syara’ dan berbagai peraturan administrasi yang berkaitan dengan pendidikan formal. Syariat  yang berkaitan dengan pendidikan formal terpancar dari akidah Islam dan mempunyai dalil-dalil yang syar’i seperti mengenai materi pengajaran dan pemisahan antara murid laki-laki dan perempuan.

Sedangkan berbagai peraturan administrasi di bidang pendidikan merupakan sarana dan cara yang diperbolehkan yang dipandang efektif oleh pemerintah dalam menjalankan sistem pendidikan dan merealisasikan tujuan pendidikan. Peraturan-peraturan administrasi di bidang pendidikan merupakan urusan duniawi yang dapat dikembangkan yang diubah sesuai dengan kondisi. Begitu pula halnya dengan sarana pelaksanaan hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan pendidikan dan kebutuhan pokok bagi umat, sama dengan dibolehkannya mengambil apa pun yang pernah dihasilkan oleh umat-umat lain, berupa berbagai eksperimen, keahlian, dan penelitian yang hukumnya mubah.

Dengan demikian, Islam memiliki peluang besar untuk memberikan solusi yang menyeluruh terkait dengan masalah pendidikan terutama tentang kurikulum yang sering berganti-ganti. Wallahu a’lam bisshawab.(***)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co