Berdamai dengan Covid-19 : Pemerintah Pasrah atau Menyerah ?

Ulfa
Ulfa

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi

(Jurnalis Muslimah Kendari)


Sebagai masyarakat awam, menurut saya pemerintah jangan terlalu sering mengeluarkan diksi atau pernyataan yang membingungkan masyarakat, perbanyak pada kinerja saja sehingga masyarakat tidak usah terlalu lama berpolemik dengan diksi yang dapat dibuat berbagai pembenarannya.  Misalnya saja diksi mudik dan pulang kampung yang menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki arti yang berbeda.  Padahal dalam KBBI, mudik berarti pulang ke kampung halaman.  Teranyar Presiden Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan damai dengan Covid-19.

Dilansir dari CNN Indonesia.com (9/5/2020), melalui akun resmi media sosialnya pada kamis (7/5), Jokowi meminta agar masyarakat untuk bisa berdamai dengan Covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan.  Jokowi menyadari perang melawan virus yang telah menjadi Pandemi dunia itu harus diikuti dengam roda perekonomian yang berjalan.  Oleh sebab itu, dengan status PSBB saat ini, masyarakat pun masih bisa beraktivitas meski ada penyekatan pada beberapa hal.

Sebelumnya pada KTT G20 pada Maret 2020 lalu, Jokowi secara terbuka mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerja sama dalam melawan Covid-19, terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan anti virus dan juga obat Covid-19.  Bahasa Jokowi kala itu’peperangan’melawan Covid-19.

Menyikapi dua diksi kontradiksi tersebut—damai dan perang—pengamat komunikasi politik, Kunto Adi Wibowo, menilai pesan teranyar dari Jokowi itu adalah pesan tersirat kepada masyarakat Indonesia agar dapat lebih berdisiplin lagi dalam menjaga diri.

Dia berhipotesis bahwa Jokowi menggunakan diksi ‘damai’ untuk memperlihatkan selama ini pemerintah tidak hanya diam dalam melawan Covid-19.  Namun, hal itu kemudian dimaknai berbeda oleh masyarakat.  “Istilah berdamai itu seakan-akan melegitimasi perilaku masyarakat yang tidak patuh PSBB.  Berdamai di sini seakan-akan,”Ya, sudahlah pemerintah sudah berusaha.  Ini saatnya berdamai, fokus ke ekonomi,” kata Kunto.

Kunto malah memandang pesan’damai’ dari Jokowi itu bisa memicu potensi berbahaya terkait Covid-19, apalagi jelang Idul Fitri 1441 H.  Masyarakat kini seolah merasa lebih leluasa kembali untuk beraktivitas tanpa memahami maksud ucapan Jokowi itu secara utuh.  “Harusnya statementnya jangan bilang berdamai, tapi ‘waspada’,” kata Kunto

Sistem Islam Tegas Hadapi Wabah

Meskipun pemerintah berdalih arti damai dengan Covid-19 maksudnya mempesiapkan diri dari Covid-19, karena setiap detik bahaya Covid-19 dapat menghampiri kita, tetapi fakta di lapangan menunjukkan kebijakan / langkah-langkah yang dilakukan pemerintah termasuk 6 jaring pengaman sosial (JPS) belum terbukti mampu mengatasi masalah ekonomi masyarakat terdampak Covid-19.

Belum lagi kebijakan usia 45 tahun ke bawah diperbolehkan kembali bekerja dan dibukanya Moda transportasi, serta pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjelang lebaran membuat pasar dan pusat perbelanjaan lainnya dipadati pembeli dengan tidak menerapkan protokol Covid-19.

Tidak heran serangkaian kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia membuat media asing menilai kebijakan Jokowi selama Pandemi terburuk di Asia Tenggara.  Indikasi yang baik tentang hal ini adalah bahwa angka kematiannya sekitar 7 persen, tertinggi diantara negara-negara lain di kawasan ini, yang sebagian besar sekitar 0-3 persen.

Kegagalan Indonesia disebutkan meliputi keengganan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka yang membutuhkan, dugaan penggunaan dana bantuan Covid-19, sedikit akuntabilitas dalam kaitannya dengan penggunaan uang terkait Covid-19.

Selain itu, elit politik bisnis menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk mengeluarkan banyak undang-undang kontroversial yang diusulkan yang memberi lebih banyak kekuatan kepada negara dan membuka jalan bagi penjarahan lebih lanjut sumber daya negara.

Motif pemerintah terllihat mencurigakan karena berdasarkan undang-undang karantina kesehatan yang ada (UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan), dengan menerapkan karantina teritorial (lockdown), pemerintah  pusat harus menyerahkan pembayaran jaminan sosial.  Namun tidak ada kewajiban itu pada pemerintah ketika PSBB diterapkan, atau jika status darurat sipil berlaku.

Adanya elit pemerintah dengan konflik kepentingan.  Setidaknya dua anggota staf khusus presiden diketahui terlibat dalam konflik kepentingan, antara peran publik mereka dan kepentigan pribadi sehubungan dengan dana bantuan Covid-19.  Ditambah lagi dengan mengesahkan  undang-undang yang tidak terkait selama krisis.  Misalnya RUU Cipta kerja Omnibus, RUU KUHP serta revisi UU Batubara dan Mineral (RUU Minerba 2009).    (Id.Today.Co/16/5/2020)

Tak kalah pentingnya, jangan sampai Indonesia tidak mewaspadai peringatan WHO tentang hadapi gelombang dua Corona.  Kepala Teknis Tim Tanggap Corona WHO, Dr Maria Van Kerkhove mengatakan peringatan tersebut dikeluarkan setelah ada laporan kemunculan lagi Corona di sejumlah negara.

Kerkhove mengatakan sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, Singapura hingga Hong Kong yang sempat berada di titik nol Pandemi baru-baru ini melaporkan kembali kasus baru Corona.  (CNNIndonesia.com/15/5/2020).

Jika pemerintah berdalih bahwa berdamai dengan Corona demi menstabilkan ekonomi, karena dikhawatirkan semakin meningkatnya jumlah karyawan yang mengalami PHK serta anggaran negara tidak memadai untuk menanggung kebutuhan masyarakat, lantas apakah nyawa masyarakat tidak berarti sehingga masyarakat seolah lepas tangan (tidak konsistensi) dengan kebijakan awal yaitu perang melawan Corona.

Andaikan kepemimpinan hari ini menganut sistem Islam, maka pemimpin kita akan tegas dalam menangani wabah.  Karena pemimpin dalam sistem Islam pastinya bersungguh-sungguh menangani wabah, karena amanah yang diembannya dilaksanakan semata-mata untuk mencari ridha Allah swt.  Pasalnya mereka sadar kelak mereka akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah swt.  Sebagaimana sabda Rasulullah saw,” Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dia pimpin (HR al-Bukhari).

Padahal idealnya pemerintah wajib menjaga manusia (hifzh an-nafs).  Pemerintah Islam mengadopsi hal ini karena Islam mengajarkan bahwa nyawa manusia harus diutamakan.  Rasulullah saw bersabda,”Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang Mukmin tanpa haq”.   (Hr An Nasa’i dan at-Tirmidzi).

Umat rindu akan kepemimpinan Islam dalam menangani wabah Corona ini, semoga saja sistem Islam akan kembali tegak dan wabah Corona akan segera diangkat oleh Allah swt dari bumi ini.  Wallahu’alam bishowab[].

Editor : Rj : Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang