Berdamai dengan TKA, Rekrutmen Lokal jadi Mahar?


Oleh: Khoirul Nikmah, S.M.

(Pegiat Literasi)


Di tengah pandemik Covid-19, nampaknya serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China tak kunjung surut di Negeri ini. Tepatnya di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, pada gelombang pertama TKA asal China yang masuk Sultra adalah sebanyak 152 orang terhitung pada bulan Juni 2020, dari total 500 orang  (Kompas.com, 23/06/2020).  Hal ini tentu saja menuai polemik dan penolakan dari berbagai kalangan.

Pada awalnya, baik dari Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun mahasiswa dan massa dari berbagai  lapisan masyarakat dengan tegas menolak serbuan tenaga kerja asing ini. Namun miris, sebab banyak diantara pihak tersebut pada akhirnya pun diam dan melunak.

Pemerintah pun seolah mengiming-imingi masyarakat dengan mahar penyerapan tenaga kerja lokal untuk bergabung di perusahaan tambang tersebut, hal yang tentu membuat dilematis  seiring dengan derasnya angka pengangguran dan PHK pada masa pandemik wabah Covid-19 ini.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sendiri mengaku, akan menangani perekrutan tenaga kerja lokal yang hendak bekerja di perusahaan tambang di kecamatan Morosi. Dan nantinya Pemda pada tanggal 6 Juli 2020 akan menandatangani nota kesepemahaman atau MoU terkait perekrutan 3000-4000 tenaga kerja lokal (Telisik.id, 02/07/2020).

Merenggut Potensi Anak Bangsa

Pemerintah berdalih bahwasanya TKA yang didatangkan dari China adalah mereka para tenaga ahli bukan pekerja kasar. Namun kecurigaan publik akan hal demikian tentu tidak bisa ditutup-tutupi. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak diantara mereka yang seharusnya kompeten atau ahli berbahasa Indonesia atau Internasional justru hanya bisa menggunakan bahasa asli China dan parahnya banyak diantaranya justru hanya pekerja kasar. Pekerjaan yang pada dasarnya warga lokal pun dapat diserap oleh perusahaan tersebut.

Padahal, Indonesia memiliki potensi demografis yang sangat menguntungkan dan di prediksi hingga tahun 2045. Yang tentunya hal ini sangatlah potensial, dan menurut data dari Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS, di mana usia produktif yakni sebesar 68,75 % dari total populasi penduduk Indonesia yakni 267 juta jiwa.

Tak mengherankan, jika hal demikian tidak diserap dengan maksimal, bukan tidak mungkin mereka para generasi muda Indonesia terkhusus para pencari kerja yang bahkan memegang ijazah sarjana, justru memilih jalan pintas dengan menjadi pelaku kriminal yakni pengedar narkoba, praktek prostitusi maupun terlibat dalam aksi sadis begal.

Untung Atau Buntung?

Konsekuensi logis dari kerjasama yang dijalin antara RI-China adalah pinjaman hutang China terhadap Indonesia yang dirancang dalam skema turnkey project, yakni kontranya menjadi satu paket antara pekerjaan, biaya, dan tenaga kerja. Jadi, bukan sesuatu yang mustahil jika gelombang kedatangan TKA dari negara Tirai Bambu akan secara terus-menerus masuk ke Negara ini.

Pada akhirnya masyarakat hanya bisa gigit jari, terkait dengan kebijakan yang tentu saja tidak pro terhadap rakyat. Negara dalam hal ini gagal dalam meriayah urusan umat, sebab pada dasarnya negara bertanggung jawab atas terciptanya lapangan pekerjaan, yang nantinya akan berimbas pada angka kriminalitas yang salah satunya disebabkan oleh sempitnya ruang bagi para penafkah memenuhi kebutuhannya.

 Di dalam Islam, kerjasama haruslah menguntungkan kedua belah pihak. Pun demikian, negara tidak akan pernah menjalin kerjasama dengan pihak luar yang justru menimbulkan efek mudharat ataupun kerusakan. Seperti standar pola hidup masyarakat asing yang masuk di negeri mayoritas muslim yakni haruslah memperhatikan standar halal-haram di tempat umum, mulai dari makanannya, gaya hidupnya dan masih banyak lagi.

Yang tidak kalah pentingnya adalah, hutang yang ditawarkan asing ialah hutang dengan konsep ribawi, yakni adanya bunga hutang yang dibebankan pada peminjam. Dan tentu hal demikian sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi sebab negara tidak dibangun dengan konsep ketakwaan dan jauh dari syariat Islam. Bukan sesuatu yang mustahil, kesejahteraan dan ketentraman akan lahir di Negeri ini, jika saja Islam dijadikan sebagai konsep ketatanegaraan secara menyeluruh.

Wallahu’alam

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang