Berharap Pelarangan Minol di Sahkan, Ilusi Dalam Sistem Demokrasi.

Rismawati
Rismawati

Oleh : Rismawati S. Pd. (Pemerhati Sosial)


“Bagaikan pungguk merindukan bulan”

Peribahasa di atas telah menjadi gambaran keadaan rakyat saat ini yang sedang berada dalam sistem demokrasi, yang berarti bahwa mengharapkan penerapan hukum tentang pelarangan Minol(Minuman Beralkohol) dalam sistem demokrasi adalah suatu ke mustahilan.

Walaupun sebelumnya telah di usulkan sebuah UU tentang larangan minuman beralkohol oleh  21 anggota DPR, yaitu 18 orang dari Fraksi PPP, 2 orang dari Fraksi PKS, dan 1 orang dari Fraksi Gerindra. Namun, pembahasan RUU ini diketahui terus mengalami penundaan sejak pertama kali diusulkan pada 2015. Hingga RUU ini kemudian masuk kembali dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 sebagai usul inisiatif DPR RI. Kompas.com. (Sabtu, 14 November 2020.)

Selain adanya yang pro dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini, ternyata banyak pula orang yang kontra terhadap RUU tersebut, dengan dalih membunuh pariwisata. Sebab, minuman beralkohol adalah salah satu produk yang dikenakan cukai. Tercatat bahwa pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019, jumlah yang oleh Stefanus disebut “besar bagi penerimaan negara”. Karena itu, asosiasi importir minuman beralkohol mengatakan khawatir jika disahkan RUU Larangan Minuman Beralkohol, dikarenakan aturan itu  akan membunuh sektor pariwisata. BBC News Indonesia. (13 November 2020.)

Di samping itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom juga angkat suara berkaitan dengan wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang tengah digodok di DPR. Pendekatan undang-undang ini menurut Gultom sangat infantil alias segala sesuatu dilarang. Padahal, kata dia, negara lain seperti Uni Emirat Arab mulai membebaskan minuman beralkohol untuk dikonsumsi dan beredar luas di masyarakat. Sebaliknya, Indonesia malah melarang hal yang mulai dibebaskan oleh negara lain alias mundur beberapa langkah ke belakang. CNN Indonesia. 13/11/2020.

BACA JUGA :   Rawan Pangan Atau Pembiaran?

Dari beberapa fakta di atas, kita dapat melihat bahwa dalam sistem demokrasi adalah suatu kemustahilan untuk mengharapkan hukum syariat Allah akan ditegakkan, dikarenakan banyaknya pemikiran yang pro kontra terhadap syariat Islam, sehingga terkadang suara terbanyak adalah suara yang menolak syariat Islam ditegakkan dengan alasan yang klasik, yaitu katanya nanti tidak toleranlah atau karena hukum syariat Islam seolah tidak adil jika diterapkan sebab di Negara ini bukan hanya kaum muslim yang menjadi pemukim, tetapi banyak juga non-Muslim yang merasa tidak selaras dengan hukum syariat Islam.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co