,

Biaya Pelayanan Kesehatan Terus Meningkat, Rakyat Makin Melarat

Ilustrasi
Ilustrasi

Oleh : Arinal Haq

(Aktivis Mahasiswa Sidoarjo)

BPJS Kesehatan akan menetapkan skema urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu. Tindakan medis itu yang berpotensi memiliki penyalahgunaan dikarenakan selera atau perilaku peserta.

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief mengungkapkan urun biaya yang dibebankan pada masyarakat sebesar Rp 10 ribu setiap kali kunjungan rawat jalan di rumah sakit tipe C dan D juga klinik utama,  serta Rp 20 ribu untuk rumah sakit tipe A dan B. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan. (Republika.co.id, 18/1)

Penetapan urun biaya paling tinggi Rp 350 ribu untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu tiga bulan.

“Urun biaya dikenakan kepada peserta yang mendapatkan pelayanan tertentu yang tergolong bisa terjadi penyalahgunaan oleh peserta dikarenakan selera maupun perilaku peserta,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/1).

Disahkannya Permenkes No 51 tahun 2018 menunjukkan bahwa dzalim adalah karakter asli rezim sekuler yang ada di negeri ini. Apapun alasannya, tindakan ini jelas tidak dapat diterima seperti efisiensi, pencegahan fraud, apalagi defisit kronis BPJS Kesehatan. Sebab, merupakan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas terbaik bagi setiap individu publik dan merupakan hak setiap individu masyarakat untuk mendapatkannya secara gratis tanpa pungutan biaya apapun.

Padahal jelas di dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan negara. Negara wajib menyediakan pelayanan yang terbaik khususnya kesehatan kepada seluruh rakyatnya. Bukan rakyat sendiri dengan membayar urun biaya BPJS. Secara tidak langsung tindakan penarikan biaya BPJS adalah bentuk pemerasan pemerintah terhadap rakyat. Negara seolah-olah berlepas tangan terhadap kesehatan rakyatnya. Banyak yang terpaksa tidak berobat karena tunggakan biaya BPJS yang belum dibayar. Banyak yang meninggal di rumah sakit sebab tidak segera dilayani. Banyak dari individu masyarakat yang sakit selalu terhambat pada urusan administrasi yang rumit sekali.

BACA JUGA :   "One Day Service" BPN Kendari Pelayanan Langsung Tuntas Sehari

Begitulah ironi pelayanan kesehatan negeri ini. Tak ada pemerintah yang bertanggungjawab atas kesehatan rakyatnya. Ini adalah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme yang menjunjung tinggi materi. Hingga muncul slogan yang telah menyebar di masyarakat bahwa orang miskin dilarang sakit.

Lain halnya dalam aturan Islam, menjaga jiwa rakyat adalah tanggung jawab besar seorang Kholifah. Sang Kholifah harus memastikan bahwa layanan kesehatan dibuka secara gratis dan memudahkan. Urusan administrasi yang fleksibel sehingga rakyat ketika membutuhkan pelayanan tidak menghabiskan waktu dalam prosesnya. Biaya kesehatan diambil dari pengelolaan harta negara yang berada di Baitul Mal. Pengadaan dana kesehatan berasal dari SDA yang dikelola dengan baik tanpa campur tangan asing sehingga keuntungannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat salah satunya berupa pelayanan kesehatan yang gratis. Wallahu a’lam. (***)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co