BLP dan DPH Sultra, Diduga Terindikasi Praktik Kolusi dan Nepotisme


KALOSARA NEWS : Gabungan Konsorsium Pemuda dan Parlemen Jalanan (KPPJ) Provinsi Sulawesi Tenggara, kembali memberikan sorotan keras atas  Kinerja Biro Layanan Pengadaan (BLP) dan Dinas Perkebunan dan Hortikultura (DPH) Sultra .

Kedua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra, diduga tidak transparan dan inprosedural, dalam melakukan proses pelelangan barang dan jasa pemerintah.

Hal itu diungkapkan , Presidium Koalisi Rakyat Anti Korupsi (Korak-Sultra) yang tergabung dalam KPPJ, Larmin, salah satu bukti inprosedural dan ketidaktransparan yang dilakukan OPD tersebut terjadi saat penentuan kelompok kerja (Pokja), pada kegiatan proyek disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Pokja tersebut dimonopoli beberapa orang saja. Sedangkan untuk Pokja yang ditetapkan oleh Kepala BLP, pada setiap proses lelang kegiatan SKPD tidak pernah dilakukan pergantian. Sehingga ada kecenderungan dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja.

“Selama ini, dalam melakukan dan menangani proses maupun job deskription di BLP, terindikasi telah terjadi kolusi dan nepotisme dalam penempatannya. Seperti pada penempatan Pokja yang hanya dimonopoli orang-orang tertentu saja,” kata Larmin, Sabtu 27 April 2019.

Dugaan yang sama juga disampaikan Presidium Parlemen Jalanan Sultra, Muh. Aqil yang berpandangan, bahwa setiap proses tender di BLP melalui Pokja hanya dilakukan orang-orang tertentu saja. Bahkan, dokumen penawaran perusahaan yang telah diprasyaratkan dalam dokumen lelang, Pokja terindikasi tidak mengikuti sesuai standar tekhnis.

Menurut dia, pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung (PL) yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, pimpinan instansi tersebut hanya memberitahukan kepada orang atau perusahaan tertentu saja untuk melaksanakan pekerjaan proyek-proyek tersebut di dinasnya.

“Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra terindikasi banyak melakukan intervensi, terhadap proses lelang barang/jasa, yang dilakukan melalui dinas maupun BLP,” katanya.

BACA JUGA :   Indonesia Timur Saatnya Teriak Merdeka

Olehnya itu, Aqil meminta Gubernur Sultra untuk mengganti Kepala BLP Sultra. Kemudian melakukan penyegaran dalam organisasi BLP.

“Dan melakukan pergantian Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra,” tegasnya.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co