BPJS, Kado Pahit Persalinan

Penulis : Yusriani Rini Lapeo, S.Pd.

(Pemerhati Sosial)

 

 

Sejak tahun 2014 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau dikenal dengan singkatan BPJS Kesehatan, mulai diberlakukan sebagai badan hukum publik. Tugasnya, menyelenggarakan bantuan jaminan sosial dalam bidang kesehatan.

 

 

 

Jika ditinjau dari segi struktur, BPJS Kesehatan sebenarnya merupakan bagian dari ASKES. Dimana fungsinya adalah melayani bantuan sosial kesehatan layaknya asuransi kesehatan dari pemerintah. Semua warga negara diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta BPJS, baik itu melalui BPJS Mandiri atau PBI. Dalihnya,“Sistem ini adalah sistem gotong royong, iuran yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai peserta lain yang membutuhkan (sedang sakit), begitu sebaliknya ketika anda sakit, biaya berobat anda di rumah sakit akan ditanggung BPJS melalui iuran peserta lainnya.”
 

 

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2013, BPJS Kesehatan mengklasifikasi penggunanya ke dalam 2 golongan, yaitu: pertama, Non Penerima Bantuan Iuran (non-PBI), merupakan golongan masyarakat mampu yang bisa membayar premi secara mandiri. Kedua, Penerima Bantuan Iuran (PBI), merupakan golongan masyarakat tidak mampu yang preminya dibayarkan oleh negara.

 

 

 

Sedangkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, jenis iuran atau premi yang wajib dibayar dalam BPJS Kesehatan terbagi menjadi tiga bagian.

 

 

 

Pertama, Iuran Jaminan Kesehatan untuk penduduk miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah: dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp19.225 per orang per bulan.

 

 

 

Kedua, Iuran Jaminan Kesehatan untuk Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta): dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut: 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

 

BACA JUGA :   Hut Konawe Ke 57 Tampilkan RPJMD Konawe 2013-2018

 

 

Ketiga, Iuran Jaminan Kesehatan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta Bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan), dibayar oleh peserta yang bersangkutan besaran iuran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

 

 

 

Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwaIuran Rp25.500 dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. Iuran kelas II, dari Rp42.500 menjadi Rp51.000, dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II. Sedangkan Iuran kelas I, dari Rp59.500 menjadi Rp80.000, dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I (dikutip dari berbagai sumber).

 

 

 

Adapun penyakit yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh BPJS, secara umum, hampir semua jenis penyakit ditanggung oleh BPJS, kecuali Penyakit yang disebutkan secara eksplisit tidak ditanggung, seperti estetika, infertilitas, dan lain-lain.

 

 

 

Meski kesehatan merupakan kebutuhan pokok, yang harus dipenuhi oleh setiap individu  dengan berupa jaminan, namun tak menutup kemungkinan bahwaBPJS Kesehatan adalah alternatif bagi penderita penyakit kanker, dan bagi  persalinan bayi pascalahir.

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co