BPJS Naik, Kado Pahit Saat Pandemi


Oleh : Zulhilda Nurwulan, S. Pd

(Aktivis Dakwah)


Kebijakan yang tarik ulur saat masa pandemi nampaknya makin menyusahkan warga. Peraturan yang dibuat pemerintah bisa berganti setiap waktu bergantung pada kepentingan oligarki. Saat ekonomi rakyat tidak stabil pemerintah malah mengeluarkan kebijakan baru dengan kembali menaikkan iuran BPJS. Benarlah guyonan “orang miskin dilarang sakit”. Rakyat yang tidak mampu membayar BPJS akan kesulitan ketika menderita sakit dalam masa ini. Pada masa pandemi seperti hari ini, rakyat tidak hanya dipaksa  berperang dengan urusan perut tapi juga harus mati-matian menjaga kesehatan agar tidak sakit.

Defisit anggaran BPJS memang terus terjadi. Inilah yang mendorong pemerintah untuk menaikkan tarif BPJS setiap waktu sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya defisit. Namun, disisi lain pemerintah begitu longgar terhadap pembangunan infrastruktur yang faktanya bukan merupakan perkara yang mendesak. Hal ini tidak adil, pemerintah harusnya bisa memberikan prioritas yang lebih pada sektor kesehatan saat masa pandemi seperti hari ini.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono / AHY turut menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang bersikukuh tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Menurut AHY, Di tengah kesulitan ekonomi, pemerintah seharusnya memberikan jaminan kesehatan dengan baik. Ungkapnya, “Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi juga menciptakan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” tulis AHY melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (14/5/2020).

Sayangnya, pemerintah tetap kekeh dengan keputusannya menaikkan tarif BPJS. Bukan hanya biaya, denda pun ikut dinaikkan jika terbukti menunggak iuran BPJS. Dimasa pandemi seperti saat ini menaikkan iuran BPJS adalah bentuk kedzaliman. Perlakuan ini sangat melukai hati rakyat. Rakyat harusnya dirangkul, diriayah dan diurusi bukan malah dilepas bahkan dicekik hungga tak bersisa. Hadirnya pemimpin dikondisi seperti saat ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan segala problema sosial yang menggangu pikirkan rakyat.

Berhukum Dengan Hukum Buatan Manusia, Menyengsarakan

Layanan kesehatan harusnya menjadi bagian yang sangat penting dari rakyat. Sehingga peruntukkannya harus dijalankan sesuai prosedur dan juga gratis bagi seluruh rakyat. Namun faktanya layanan kesehatan gratis hanya sekedar wacana pemerintah bahkan dijadikan sebagai sumber mengais uang rakyat. Sehingga layanan kesehatan tidak lebih sekedar bisnis pemerintah dengan para pemilik modal. Hasilnya, pemodal kaya dan rakyat melarat.

Sejak kemunculannya, BPJS sudah menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Kehadiran BPJS dianggap tidak membantu masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Fakta dilapangan menujukkan pelayanan BPJS pun berbeda sesuai jenjang kelas ekonomi rakyat, mulai dari kamar, fasilitas rumah sakit sampai obat yang ditanggung pun berbeda dengan pasien umum. Hal ini sudah sangat jelas memperlihatkan kerakusan pemeintah pada materi dan kekuasaan.

Sistem kapitalis-sekuler tidak akan berhenti menggaruk harta rakyat selama pemerintah masih bersekutu dengan sistem iblis ini. Berharap kesejahteraan pada sistem sekuler hanyalah sebuah ilusi. Hakikatnya, sistem sekuler tidak punya akidah yang mengatur urusannya dengan sang khalik. Ibadah hanya sebatas persoalan individu dengan sang khalik, sementara mengurusi rakyat tidak ada kaitannya dengan ibadah. Padahal ibadah yang dimaksud adalah ketika menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan termasuk menjalankan pemerintahan dan mengurusi rakyat.

Inilah mengapa agama tidak bisa dipisahkan dengan politik maupun pemerintahan. Agama adalah tonggak dari segala problema. Ketika hukum yang diterapkan adalah buatan manusia tidak heran jika banyak cacat dalam merealisasikannya, karena hakikatnya hukum hanya bisa diubah oleh siapa yang membuatnya. Dengan demikian berhukum pada hukum Allah adalah cara yang benar.

Kesehatan Dalam Pemerintahan Islam

Dimasa pemerintahan Islam, para khalifah menjadikan urusan umat sebagai suatu permasalahan yang urgen, sehingga kesejahteraan masyarakat mutlak terjadi dan terjamin. Seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa terlalaikan sedikit pun mulai dari sandang, pangan dan papan termasuk juga masalah kesehatan.

Dengan kemampuan finansial yang memadai menjadikan negara khilafah  tidak sebatas regulator dan pelayan topokrasi bagi pemilik saham. Fungsi negara adalah periayah (pengurus) bagi umat sehingga tidak ditemukan keterpurukan ditengah masyarakat.

Bahkan, pelayanan rumah sakit di era kekhalifahan didaulat sebagai pelayanan terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, tak seorangpun yang datang ke rumah sakit kecuali pulang dengan rasa terhormat dan perasaan bahagia. Pernah sekali di era kekhilafan, seorang Nasrani berpura-pura sakit hanya untuk mengetahui cara Islam dalam melayani orang sakit. Hasilnya, Nasrani tersebut terkejut dengan pelayanan sang muslim, karena faktanya sekalipun para medis mengetahui dirinya hanya berpura-pura, tak sedikitpun mereka mendzaliminya melainkan memberikan royalty sebagai bentuk jaminan bagi pasien setelah bisa dinyatakan pulang.

Tidak hanya rumah sakit permanen, islam bahkan menyediakan  rumah sakit berjalan dipenuhi berbagai obat dan peralatan medis serta para dokter dan tenaga medis lainnya. Di bawa sejumlah unta mendatangi orang-orang yang beruzur untuk datang ke rumah sakit.

Didalam pemerintahan islam tidak ada perbedaan pelayanan kesehatan, baik masyarakat miskin maupun sekelas pejabat. Semuanya mendapatkan pelayanan yang sama, karena tujuan pelayanan kesehatan hanya berbasis pada kenyamanan dan kesehatan rakyat. Tidak ada jual-beli antara rakyat dan pemerintah apalagi dengan tujuan memperluas saham dengan menjalin bisnis dengan pemodal seperti halnya dalam sistem kapitalis sekuler. Sistem pemerintahan islam bersandar pada iman dan taqwa kepada Allah.

Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya.  Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis.  Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”

Bukan hal yang mustahil jika kesehatan dalam masa khilafah didapati secara gratis. Para khalifah menggunakan baitul mal untuk pendanaan kebutuhan umat termasuk pelayanan kesehatan.

Raja Mesir, Muqauqis, pernah menghadiahkan seorang dokter kepada Nabi saw. Beliau menjadikan dokter itu untuk melayani seluruh kaum Muslim secara gratis. Khalifah Umar bin al-Khaththab, menetapkan pembiayaan bagi para penderita lepra di Syam dari Baitul Mal.  Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah membangun rumah sakit bagi pengobatan para penderita leprosia dan lepra serta kebutaan.  Para dokter dan perawat yang merawat mereka digaji dari Baitul Mal.  Bani Thulan di Mesir membangun tempat dan lemari minuman yang di dalamnya disediakan obat-obatan dan berbagai minuman.  Di tempat itu ditunjuk dokter untuk melayani pengobatan.

Begitulah islam dalam melayani umat, tidak ada diskriminasi serta kebutuhan masyarakat terpenuhi secara mutlak. Kesejahteraan umat adalah tujuan utama para khalifah memimpin sebuah negara. Negara adalah junnah (pelindung) sehingga kesejaheraan umat adalah tanggung jawab negara. Para khalifah tidak akan berlepas tangan dari urusan umat, karena menyia-nyiakan umat adalah bentuk kezaliman. Hanya islam yang mampu menjamin kesejahteraan tanpa berhitung untung-rugi, tanpa ada bisnis. Karena para khalifah mengambil hukum Allah maka menjalankan moda pemerintahan adalah bentuk ibadah tidak sebatas aktivitas politik.

Editor : Rj : Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang