BPJS Pailit, Uang Rakyat Kemana?

Dewi Tisnawati,  S. Sos. I
Dewi Tisnawati,  S. Sos. I

Oleh: Dewi Tisnawati,  S. Sos. I

(Pemerhati Sosial)

Tirto.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutus kerja sama dengan sejumlah rumah sakit. Pemutusan dilakukan lantaran rumah sakit tersebut dianggap tak memenuhi persyaratan akreditasi.

Beberapa rumah sakit di Jawa Tengah yang tercatat dibatalkan misalnya Rumah Sakit Umum Islam (RSUI) Kustati Solo, RS Amal Sehat Sragen dan juga RS Amal Sehat Wonogiri. Sementara di Jakarta, 3 rumah sakit yakni RSUD Jati Padang, RSUD Kebayoran Lama dan RSUD Cipayung.

Imbasnya, beberapa rumah sakit itu terpaksa menghentikan sementara layanan untuk pasien BPJS. Di Jakarta 3 rumah sakit yang menghentikan sementara layanan BPJS kesehatan itu hanya menerima pasien UGD.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, penghentian kontrak kerja sama itu wajar belaka, alasnya PerMenKes No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PerMenKes No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN bahwa fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS di tahun 2019 diwajibkan memiliki sertifikat akreditasi.

“Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jamkes di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” ujar Iqbal kepada reporter Tirto, Jumat (4/1/2018).

Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar menilai pemutusan kontrak karena aturan baru soal kewajiban akreditasi cuma akal-akalan. Ia menduga BPJS Kesehatan sedang menekan laju pengeluaran untuk pembayaran tagihan rumah sakit yang bikin keuangan mereka defisit.

Lagi pula, kata Indra, jika dalihnya adalah aturan, mengapa sejak awal rumah sakit yang tak memiliki akreditasi tetap diperbolehkan bekerja sama. Ia mencontohkan, misalnya, RSUD Jati Padang yang sudah membuka layanan bagi pasien BPJS kendati baru berdiri pada 2017 dan belum terakreditasi.

BACA JUGA :   Produksi Meningkat, Sultra Pasok Beras ke Berbagai Kota

Secara terpisah, Dirjen Pelayanan Kesmas Kemenkes Bambang Wibowo mengakui akreditasi bukanlah syarat wajib untuk kerja sama RS dengan BPJS hanya ditekankan kembali agar RS yang belum terakreditasi berkomitmen untuk segera akreditasi dan memenuhi standar pelayanan seperti pada UU No. 44 tahun 2009 tentang RS.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co