Ragam  

Bupati Koltim Serahkan DPA 2022 kepada OPD


KOLTIM – Pj. Bupati Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sultra, Sulwan Aboenawas, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022 kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Koltim, di aula kantor bupati, kamis 20/01/2022.

Penyerahan DPA tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta Integritas oleh kepala OPD lingkup pemerintah Koltim, direktur RSUD, Sekretariat Dewan (Sekwan) dan camat se-Koltim.

Usai menyerahkan DPA, Sulwan mengatakan, Pimpinan OPD wajib mengerti dan memahami DPA secara baik sehingga dapat melaksanakannya dengan benar. Menurut Sulwan, DPA merupakan panduan dasar pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang disertai pembiayaannya sesuai fungsi OPD. Untuk itu Ia berpesan agar para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Koltim memahami betul mekanisme pengelolaan keuangan hingga pertanggung jawabannya.

“Penyerahan DPA Tahun anggaran 2022, jangan dimaknai sebagai penyerahan simbolik dan seremonial, tetapi ini adalah langkah awal pelaksanaan dan sekaligus pedoman bagi masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan di tahun anggaran berjalan. Rencana pendapatan yang tertulis dalam DPA merupakan target minimal, yang mengandung arti bahwa masing-masing OPD dalam pengelola PAD harus bisa merealisasikan target yang telah direncanakan,” kata Sulwan.

Maka dari itu DPA ini menjadi tolok ukur kinerja OPD dalam pengelolaan dan pelaporan pengguna anggaran, sebab seperti yang telah diketahui bersama bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah meraih opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal tersebut berdasarkan hasil kerja keras yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Penghargaan atas prestasi tersebut menurut Sulwan Aboenawas harus dimaknai oleh para pengguna anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang diambil haruslah berdasarkan aturan hukum yang ada dan selaras dengan tujuan utama.

” Kepada para pimpinan di setiap OPD agar terus melaksanakan pengawasan melekat di lingkup jajarannya. Selain untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran, juga sebagai langkah nyata pembinaan kinerja jajaran. Menekankan pada transparansi transaksi yang real time sehingga lebih akuntabel. Diharapkan laporan keuangan tahun anggaran 2021 tetap dapat dipertahankan untuk meraih opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” harap Sulwan Aboenawas.(Red/Utha)


 

error: Hak Cipta dalam Undang-undang