Counter Prostitusi di Kendari dengan Sosialisasi Reproduksi Aman, Solutifkah?

Wulan Amalia Putri, S.S.T.
Wulan Amalia Putri, S.S.T.

Oleh: Wulan Amalia Putri, S.S.T. (Pemerhati Masalah Sosial)


            Aktivitas esek-esek di tempat wisata di Kendari menuai perhatian publik. Adalah Kendari Beach (disingkat Kebi) yang santer diberitakan sebagai lokasi berkumpulnya para Pekerja Seks Komersial (PSK). Sejumlah situs berita memuat hal tersebut.

            Perihal prostitusi ini memang bukan hal baru. Pada Juli 2019, kanal berita inilahsultra.com memuat pemberitaan senada. Taman Meohai di Kendari Beach sering dijadikan tempat prostitusi oleh kalangan remaja. Hal ini karena penerangan yang kurang memadai di taman tersebut. (inilahsultra.com, 16/7/2019).

            Kini, memasuki kuartal tahun kedua tahun 2020, situs berita telisik.id memuat berita prostitusi di tempat yang sama dengan tajuk, Kendari Undercover. Tak dapat dipungkiri bahwa bisnis kenikmatan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perkotaan. Berbagai macam kondisi yang menimpa masyarakat seperti masalah ekonomi sering kali menggiring para remaja atau mahasiswa untuk memasuki bisnis haram tersebut.

            Parahnya, lokasi bisnis ini terjadi di beberapa tempat di Kebi. Penjaja seksnya pun beragam. Remaja, mahasiswa bahkan transpuan ikut andil dalam bisnis ini. Tarif yang dipasang pun berbeda-beda tergantung jenis pelayanan yang diberikan oleh para PSK. Siapa pelanggannya? Variatif. Kalangan mahasiswa sampai kantoran pun menggunakan jasa PSK ini.

Mengurai Akar Masalah

            Menghadapi masalah ini, berbagai pihak berkontribusi untuk memberikan solusi. Aliansi Perempuan (Alpen) Sulltra bahkan melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang kesehatan reproduksi di tempat-tempat hiburan. Kegiatannya yakni memberikan edukasi mengenai penyuluhan kesehatan reproduksi yang aman. “Kami saat ini melakukan penyuluhan kesehatan ke tempat-tempat yang berpotensi ada. Kita susah mendeteksi mereka, sebab kita tidak boleh menjustifikasi profesi seseorang. Kami menghindari hal itu.” (telisik.id, 26/8/2020)

            Sosialisasi mengenai reproduksi aman sering kali menjadi solusi masalah prostitusi. Ini dianggap sebagai langkah pencegahan agar pelaku prostitusi tidak menyebabkan masalah lain seperti Penyakit Menular Seksual (PMS) ataupun HIV/AIDS. Sebab jika hal tersebut terjadi, kondisi masyarakat akan semakin buruk. Tetapi perlu dilihat apakah edukasi reproduksi aman ini relevan dengan akar masalah prostitusi?

            Berbicara mengenai akar masalah, pelaku prostitusi sering kali menjadikan masalah ekonomi sebagai masalah pokok yang membuat mereka melakoni pekerjaan sebagai PSK. Pada kasus prostitusi di Kendari Beach misalnya, mahalnya uang kuliah membuat mahasiswa menjajakan diri. Apalagi disituasi pandemi Covid-19 saat ini, kondisi ekonomi memang sedang tidak stabil.

            Tidak main-main, tarif yang dipasang oleh pelaku prostitusi dari kalangan mahasiswa ini berkisar antara Rp.500.000,00  sampai dengan Rp. 1.000.000,00 untuk sekali kencan. “Rp. 5 ratus itu setengah jam, kalau Rp. 1 Juta sampai pagi.” Terang Mel (bukan nama sebenanya). Tarif seperti ini sudah masuk biaya hotel atau kos-kos. Sebab, transaksi seksual biasa terjadi di tempat tersebut, bukan di area Kendari Beach.

            Masalah prostitusi bukan hal yang baru dihadapi oleh masyarakat dan bangsa ini. Tahun demi tahun berlalu dan masalah prostusi masih menjadi momok dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat pun seolah sudah terbiasa dengan hal ini. Anomali dosa namun terdsak kebutuhan hidup menjadi alasan klasik yang sering dikemukakan oleh para PSK.

            Padahal, dampak yang disebabkan oleh aktivitas prostitusi ini cukup banyak, baik dampak fisik maupun psikologis. Salah satu dampaknya berkaitan dengan kesehatan mental wanita yang juga berkaitan dengan dampak lainnya. Situs dosenpsikologi.com menuliskan beberapa dampak kesehatan mental yang dapat dirasakan oleh para PSK. Dampak tersebut antara lain hilangnya harga diri, dihantui perasaan bersalah, munculnya penyakit seksual, mengalami sulit berkonsentrasi, dapat memicu tindakan kriminal dan memungkinkan mereka untuk menjauh dari lingkungan sosial.

            Dampak yang diuraikan di atas tentu bukan dampak yang bisa disepelakan. Karena, dampak tersebut akan berkaitan dengan interaksi sosial PSK dengan lingkungannya. Jadi, solusi yang harus diberikan pun bukan solusi yang mempertahankan keberadaan PSK. Namun, solusi yang diberikan adalah solusi yang dapat mencegah seseorang melakukan prostitusi dan/atau mengeluarkan PSK dari aktivitas prostitusi tersebut.

            Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan prostitusi memang tidak mudah. Tetapi semua kemungkinan perlu dicoba. Memberikan pengetahuan dan keterampilan ekonomi serta memperbaiki konsep diri para perempuan tentang betapa berharganya mereka, juga sangat penting. Di sisi lain, memberikan edukasi mengenai reproduksi yang aman perlu untuk dipikirkan, apakah menjadi sarana yang memudahkan dalam aktivitas prostitusi atau tidak. Apakah relevan dengan akar masalah atau tidak?

Pendekatan Religi

            Pendekatan hukum untuk memberi efek jera pada pelaku prostitusi memang tidak dapat ditempuh. Sebab, aturan hukum positif Indonesia belum memuat hukum yang bisa menjerat PSK dan pengguna jasa, hanya dapat menjerat Muncikari. Kajian para ahli hukum dan pakar sosiologi masih dibutuhkan untuk mengutuhkan persoalan dalil hukum yang bisa digunakan dalam hal ini.

            Namun, sebagai hamba yang bernyawa pastinya setiap manusia terikat dengan aturan Allah SWT. Dalam Islam, aktivitas prostitusi atau pelacuran disebut zina dan zina termasuk perbuatan dosa besar. Allah berfirman “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina.” (QS. Al Furqaan: 68). Ayat ini menunjukkan bahwa dosa besar setelah menyekutukan Allah adalah membunuh tanpa alasan dan berzina.

            Karena zina begitu fatal dalam pandangan Islam, maka solusi komprehensif atas aktivitas prostitusi sangat dibutuhkan. Kualitas ekonomi yang baik, pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, keadilan hukum dan interaksi sosial yang sehat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh Pemerintah agar seseorang tidak tergiur untuk menjajaki dunia prostitusi sebagai solusi bagi persoalan hidup mereka.

            Dalam Islam misalnya, kualitas ekonomi yang baik dapat terwujud karena terjadinya kategorisasi kepemilikan. Yakni, kepemilikan umum (milkiyah al-ammah), kepemilikan negara (milkiyah da-daulah) dan kepemilikan pribadi (milkiyah al-fardiyah). Dengan kategorisasi ini maka tidak ada kebingungan dalam kepemilikan aset dalam negara.

            Aset seperti tambang emas, gas bumi ataupun minyak yang berlimpah tidak dikelola oleh individu ataupun swasta. Sumber Daya Alam ini akan dikelola oleh negara untuk rakyat. Adapun aset milik individu seperti tanah, tetap akan dikontrol oleh negara. Dalam arti, jika tanah tersebut tidak dikelola dan menjadi tanah mati, maka akan dikelola oleh negara dan dikembalikan pada individu yang mampu mengelolanya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi akan terus berjalan.

            Dari sisi pendidikan, Islam menanamkan konsep diri yang berbasis aqidah dalam diri setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Pendidikan adalah untuk mengembangkan kapasitas individu dan negara untuk menjadi pribadi yang taat akan Syariah, seluruh aturan Allah SWT. Hal ini akan memiliki relevansi dengan munculnya rasa malu dalam melakukan interaksi sosial. Malu kepada Allah ketika tidak menaati Syariah dan berbuat maksiat, termasuk prostitusi. “Sifat malu tidaklah kedatangan kecuali kebaikan.” (HR. Bukhari 6117)

            Sementara itu, sanksi bagi aktivitas maksiat –apapun bentuknya- sudah ditetapkan dalam Islam. Pezina al-Muhshan (bagi yang telah menikah) adalah dirajam (dilempar dengan batu) sampai mati. Sedangkan bagi pelaku zina yang belum menikah (al-Bikr) adalah dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali.

            Namun, sanksi dalam Islam tidak diterapkan begitu saja. Sebab, dalam Islam ada pula mekanisme pembuktian (al bayyinah). Islam tidak akan memberi sanksi tanpa memperoleh bukti yang kuat sebagai dasar untuk menjalankan sanksi. Pertama, perzinahan hanya bisa dibuktikan dengan pengakuan sang pelaku zina telah mengakui melakukan perzinahan tersebut. Cara kedua adalah dengan bukti kesaksian empat lelaki dewasa yang menyaksikan langsung tindakan perzinahan. Apabila terjadi tuduhan salah atau palsu, berakibat hukuman 60 kali dera atau Cambuk.

            Uraian ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara akar masalah dengan solusi yang diberikan oleh Islam. Artinya, Islam terlebih dahulu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai tindakan pencegahan atau preventif, melakukan tindakan Rehabilitatif dan juga kuratif (penyembuhan) dengan berbagai mekanisme yang ada. Dengan demikian, aktivitas kemaksiatan dapat ditekan dan masalah sosial dapat dicegah. Wallahu a’lam Bishawwab


error: Hak Cipta dalam Undang-undang