CPNS Membius, Bukti Pengangguran Masalah Serius ?

Oleh : Risnawati

(Penulis Buku Jurus Jitu Marketing Dakwah)

OPINI : Jakarta, Kompas.com – Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil ( CPNS) sudah dibuka sejak Rabu (27/9/2018) lalu. Pendaftaran CPNS ini untuk mereka yang berusia 18 tahun-35 tahun. Artinya, ini peluang besar bagi generasi milenial masuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, generasi milenial memiliki karakter yang berbeda dengan generasi pendahulunya. “Anak-anak milenial, namanya saja milenial dia hadir di era yang sudah digital seperti ini. Dari sisi kecepatan, kreativitas dan inovasi tentunya akan lebih baik,” ujarnya usai memberi pengarahan di Rakornas Pengembangan SDM ASN di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, jumlah Angkatan Kerja di Indonesia per Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibanding Februari 2017. Penambahan jumlah angkatan kerja tersebut berbanding lurus dengan peningkatan orang-orang yang bekerja pada Februari 2018 sebesar 127,07 juta orang, naik sebanyak 2,53 juta orang dibanding Februari 2017 yang hanya mencapai 124,54 juta orang.

Nah, lalu bagaimana dengan pengangguran? Dari 133,94 juta orang total Angkatan Kerja, sebanyak 6,87 juta orang penduduk masih mencari pekerjaan (pengangguran). Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan 140 ribu orang dibanding Februari 2017. Jumlah pengangguran yang turun, sejalan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun sebesar 5,13 persen.

Seperti dilansir dalam Merdeka.comBadan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, selama Februari 2017 hingga Februari 2018, jumlah pengangguran mengalami penurunan 140.000 orang. Jumlah pengangguran yang turun ini sejalan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun 5,13 persen.

BACA JUGA :   Trgedi Jum'at Berdarah Umat Butuh Perisai

“Jika dilihat dari tingkat pendidikan, TPT yang tertinggi itu dari SMK diantara tingkat pendidikan lainnya, yaitu mencapai 8,92 persen,” tegas Kepala BPS Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (7/5).

Kapitalisme, Akar Masalahnya

Laporan yang disusun oleh OECD dan International Labour Organisation mengatakan lebih dari 100 juta orang kini menjadi pengangguran di negara G20 dan ada 447 juta orang yang masuk dalam kategori pekerja miskin dengan biaya hidup kurang dari US$ 2 per hari.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat terus-menerus akan meredam prospek pertumbuhan lapangan pekerjaan. Selain itu, upah riil yang stagnan di banyak negara juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini.

Meskipun pengangguran di Negara ini cukup tinggi, anehnya pemerintah justru membuka lebar pintu masuknya tenaga kerja asing. Menurut kementrian ketenagakerjaan dan transmigrasi hingga November 2015 jumlah tenaga kerja asing yang terdaftar mencapai 79 ribu penyumbang nomor satunya adalah china.

Meningkatnya jumlah TKA asal cina itu , sejalan dengan meningkatnya aliran investasi dan pemberian utang dari Negara komunis ke Negara ini. Di sisi lain pemerintah tak memberikan pendungan kepada tenaga kerjanya sendiri. Ini terjadi karena buah system liberal.

Adapun gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan yang saat ini tengah gencar dilakukan negeri-negeri kaum Muslim untuk mengentaskan problem kemiskinan, sesungguhnya merupakan gerakan mengeksploitasi perempuan secara sistematis yang dilakukan oleh negara.

Padahal sekalipun bisa menggerakkan roda perekonomian keluarga, mobilisasi perempuan secara massif dalam sektor ekonomi menengah ke bawah tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat luas dan melejitkan pembangunan ekonomi negara, apalagi membangun negara yang kuat dan mandiri, memimpin peradaban dunia. Pasalnya, sesungguhnya penyebab inti kemiskinan di Dunia Ketiga justru karena perampasan sumberdaya alam oleh perusahaan-perusahaan kapitalis Barat.

BACA JUGA :   Tiga Dinas di Konawe Buruk Capaian PAD 2019

Kapitalisme gagal menciptakan dan menggerakkan ekonomi riil yang menjadi sumber penghasil rakyat. Kebijakan neoliberal yang mencabut subsidi yang sesungguhnya merupakan hak rakyat lewat instrument privatisasi kesehatan dan pendidikan telah menambah beban rakyat. Kapitalisme lah yang nyata mengancam kebhinekaan dan kedaulatan Indonesia, termasuk ancaman angka pengangguran yang terus meningkat.

Alhasil hal yang mendasar adalah sesegera mungkin menerapkan Islam secara kaffah Syariah islam ketika diterapkan secara total pasti akan memberikan kebaikan kepada siapapun dengan syari’ah dari khilafah. Islam sebagai Rahmatan lin alamin akan bisa diwujudkan.

Islam Mengatasi Pengangguran

Dalam sistem Islam Negara (Khilafah), kepala negara (Khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam. Rasulullah saw.: Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Rasulullah saw. secara praktis senantiasa berupaya memberikan peluang kerja bagi rakyatnya. Suatu ketika Rasulullah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian beliau bersabda (yang artinya), “Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya, belikanlah kapak, lalu gunakan kapak itu untuk bekerja!”

Adapun mekanisme yang dilakukan oleh Khalifah untuk mengatasi pengangguran dan problem lapangan pekerjaan melalui sistem kebijakan di bidang ekonomi dan bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran.

Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan Khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor real baik di bidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.

Di sektor pertanian, di samping intensifikasi juga dilakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area yang akan ditanami dan diserahkan kepada rakyat. Karena itu, para petani yang tidak memiliki lahan atau modal dapat mengerjakan lahan yang diberi oleh pemerintah.

BACA JUGA :   Ini Pesan Kapolda Sultra Pada Bintara Angkatan 44

Sebaliknya, pemerintah dapat mengambil tanah yang telah ditelantarkan selama tiga tahun oleh pemiliknya, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika berada di Madinah. Itulah yang dalam syariat Islam disebut i‘thâ’, yaitu pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta Baitul Mal dalam rangka memenuhi hajat hidup atau memanfaatkan kepemilikannya.

Dalam sektor industri Khalifah akan mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain. Selama ini negara-negara Barat selalu berusaha menghalangi tumbuhnya industri alat-alat di negeri-negeri kaum Muslim agar negeri-negeri Muslim hanya menjadi pasar bagi produk mereka.

Di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, Khalifah sebagai wakil umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Selama ini ketiga sektor ini banyak diabaikan atau diserahkan kepada swasta sehingga belum optimal dalam menyerap tenaga kerja.

Sebaliknya, negara tidak mentoleransi sedikitpun berkembangnya sektor non-real. Sebab, di samping diharamkan, sektor non-real dalam Islam juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya saja serta tidak berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja, bahkan sebaliknya, sangat menyebabkan perekonomian labil. Menurut penelitian J.M,


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co