Cukai Penambal BPJS, Kebijakan yang Tak Bijak

Sartinah
Sartinah

Alkisah di sebuah negeri antah-berantah, ada seorang raja yang sedang dilanda dilema, diakibatkan kondisi keuangan kerajaanya yang sedang kolaps. Pembengkakan biaya kesehatan jadi alasan defisitnya anggaran. Sang raja pun akhirnya membuat kebijakan di luar akal sehat untuk menutup defisit keuangan yang terlanjur kritis dengan mengambil cukai dari para perokok, sebagai penambal jaminan kesehatan. Kutipan cerita tersebut seolah sangat pas untuk menggambarkan drama kebijakan pemimpin di negeri ini dalam mengurusi rakyatnya.

Seperti dilansir harian Kompas.com tentang pernyataan Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran, yang mengapresiasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Ini bukti nyata kearifan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan kesehatan masyarakat sebagaimana mandat konstitusi,” ujar Ismanu dalam pernyataan resmi, Sabtu, 22/9/2018.

Namun Ketua Pengurus Harian Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpesan agar upaya pemerintah menambal defisit BPJS Kesehatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau pajak rokok di daerah tidak disalah tafsirkan.

Dia berharap jangan sampai ada pandangan yang menilai pemerintah mengobati warganya dengan cara mengeksploitasi warga lain untuk tambah sakit (Kompas.com,20/09/2018).

Keputusan pemerintah untuk menggunakan cukai rokok sebagai penambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menjadi pro dan kontra sebagian kalangan. Ada yang sepakat namun ada juga yang kurang sepakat. Terlebih jika sampai pemerintah menaikkan produksi rokok. Di khawatirkan nantinya  pemerintah terkesan di satu sisi mengobati kesehatan masyarakat, namun di sisi yang lain pemerintah seolah membiarkan masyarakatnya untuk tetap sakit.

Cukai rokok yang menjadi pilihan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan anggaran kesehatan yang defisit itu salah besr. Mengingat dimana pengertian cukai sendiri adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

BACA JUGA :   Angka Lakalantas di Konsel Meningkat Sejak Tahun ke Tahun

Cukai rokok yang dipakai untuk menutup defisitnya biaya kesehatan, menjadi indikasi kalang kabutnya pemerintah sebagai periayah umat dalam menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Dimana sebelumnya tindakan pemerintah yang juga menarik iuran atas nama jaminan sosial, juga menjadi sinyal akan lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam mengurusi kesehatan rakyatnya.

Dana BPJS yang raib oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, semakin mengindikasikan eratnya hubungan antara kapitalis demokrasi dengan korupsi. Kapitalis demokrasi yang mahal meniscayakan setiap pengagumnya berpeluang menjadi bintang-bintang korupsi yang terus bersinar dan menghiasi wajah bangsa ini. Hidup di bawah bayang-bayang kapitalis demokrasi seolah menjadi momok mengerikan bagi rakyat kecil. Pernyataan ‘orang miskin dilarang sakit’ seolah menjadi kenyataan yang mengiris hati nurani, karena fakta memang mengindikasikan demikian.

Kebijakan pemerintah terkait cukai rokok untuk menambal BPJS, secara nyata telah menunjukkan ketidakmampuan penguasa dalam mengurus sebuah negara. Penguasa dan rakyat dalam sistem kapitalis demokrasi bak langit dan bumi, memiliki kesenjangan yang sangat jauh dari sisi kehidupannya. Walhasil kebijakannya pun jauh dari kata bijak, karena hanya menjadikan rakyat sebagai batu loncatan demi sebongkah kekuasaan. Pada akhirnya rakyatlah yang tetap gigit jari. Rakyat tetap terseok-seok menghidupi dirinya, sementara penguasa tetap dengan kepongahannya.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, “Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka, dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat…”( Abu Dawud, Ibnu Majah, Al hakim).

Juga dalam hadits yang lain dijelaskan, “Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang mempersulit (menyusahkan) rakyatnya. Oleh karena itu janganlah sampai kamu tergolong dari mereka, ” (H.R. Bukhari dan Muslim dari Aidz bin Amar).

BACA JUGA :   13 Buah Raperda Mulai Dibahas Pansus DPRD Konawe

Jargon ‘merokok membunuhmu’ seolah hanya ilusi yang tak pernah jadi nyata. Alih-alih menyelesaikan urusan kesehatan rakyatnya, pemerintah justru memainkan peran ganda. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bahaya dan akibat merokok bagi kesehatan, namun pada sisi yang lain pemerintah justru memanfaatkan cukai rokok untuk menambal defisit BPJS. Dan seolah menjadi jalan keluar termudah menyelesaikan biaya kesehatan yang membengkak.

Kenyataan ini seharusnya makin membuka mata kita lebar-lebar, bahwa kapitalis demokrasi bukanlah solusi menyelesaikan carut-marutnya persoalan yang melanda negeri ini secara sistemik, baik dalam  bidang politik, ekonomi, pendidikan, terlebih kesehatan yang menjadi barang mahal bagi mereka yang tak memiliki uang. Persoalan yang memang sudah basi sebagai turunan dari kapitalis demokrasi yang tak kunjung memiliki solusi tuntas.

Islam menjadi alternatif terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan secara hakiki. Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Menerapkannya menjadi sinyal keridhaan Allah, sementara mencampakkannya pasti akan mendatangkan banyak kemudharatan, karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Pemegang amanah dalam Islam tak semahal menjadi penguasa dalam sistem saat ini, sehingga tidak perlu mengeluarkan dana selangit demi duduk di kursi panas kekuasaan.

Seorang pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya. Keperluan setiap rakyat dipenuhi sama ada keperluan asas individu (al-hajat al-asasiyah) seperti sandang, pangan dan papan, serta hak-hak asas masyarakat seperti keselamatan, kesehatan, dan pendidikan. Di karenakan tanggung jawab pemimpin bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga tanggung jawab kepada Allah  SWT sang pencipta manusia. Islam mengindikasikan bahwa setiap rakyat akan dilindungi baik agamanya, jiwa/raganya, akalnya, keluarga maupun hartanya.

Seperti yang dinyatakan oleh Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah “Semua bentuk kekuasaan dalam Islam tujuannya adalah menjadikan agama seluruhnya milik Allah dan kalimat Allah saja yang tertinggi, karena Allah Ta’ala menciptakan makhluk tak lain adalah untuk tujuan ini. Oleh karena tujuan inilah kitab-kitab suci diturunkan, para Rasul diutus, dan Rasulullah beserta para sahabatnya ikut berjihad, ” (Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa, 28/61).

BACA JUGA :   Mayoritas Terindikasi Ijazah Palsu D3 & S1

Tak seperti terseoknya sistem hari ini dalam membiayai kesehatan dan menyediakan kesehatan yang memadai. Islam memberikan solusi tuntas dalam mengurusi kesehatan masyarakatnya. Islam merancang kesehatan gratis bagi setiap warga negaranya, dan menjadi bagian tak terlupakan dari peradaban Islam yang gemilang, yang tak bisa terbuang dari ingatan kita hingga saat ini.

Pembiayaan kesehatan yang di ambil dari kas Baitul Mal, meniscayakan rakyat tak perlu bersusah payah membayar iuran kesehatan seperti hari ini, demi meraih kesehatan yang didambakan. Namun jika dana yang disediakan tak mencukupi, maka negara akan menarik pajak kekayaan dari kaum muslim, karena hakekatnya tugas utama pemimpin adalah mengurusi urusan rakyatnya dalam segala bidang.

Seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadits,  “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya (rakyatnya),” (H.R Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar).

Demikianlah fungsi pemimpin dalam Islam. Pemimpin adalah individu yang bertaqwa kepada Allah, menjadikan Aqidah sebagai basis dalam kepemimpinannya, hingga mendedikasikan hidupnya demi Islam dan terealisasinya hukum-hukum Allah di muka bumi. Melayani rakyat bak raja, dengan memenuhi segala kebutuhannya.

Dengan demikian, niscaya tidak ada dalam kamus Islam berbagai bentuk kebijakan penguasa dzalim terhadap umat, dan takkan ada kejumawaan penguasa dalam melibas segala yang dianggap membahayakan kedudukannya. Hingga yang tercipta adalah keadilan dan kesejahteraan yang nyata sebagai wujud rahmatan lil ‘alamin. Wallahu a’lam bis-shawab. (***)

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co