Deklarasi Kemerdekaan Papua Serta Bahaya Disintegrasi, Siapa yang Untung?

Hamsina Halisi Alfatih
Hamsina Halisi Alfatih

Oleh : Hamsina Halisi Alfatih


OPINI : Memasuki bulan Desember tentu tak terlepas dari peringatan reuni 212 yang sudah sejauh ini berjalan sekitar 6 tahun. Namun, pada tahun ini euforia tersebut tidak memungkinkan di selenggarakan akibat masa Pandemik covid-19. Berselang setelahnya, masyarakat pun dikejutkan dengan deklarasi kemerdekaan Papua Barat.

Deklarasi yang ditandai pada 1 Desember itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Dikomandoi oleh Benny Wenda sebagai ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), deklarasi kemerdekaan Papua ini jelas melanggar konstitusi Internasional sebab Papua sendiri masih merupakan bagian dari wilayah Indonesia.

Kontroversial yang di timbulkan oleh Benny Wenda ini akhirnya direspon oleh beberapa pihak, diantaranya Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

Menurut Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional. (Suara.com,03/12/20)

Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menilai aksi Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat hanya merupakan kamuflase politik untuk menunjukkan eksistensinya di panggung internasional. (Pikiranrakyat.com,05/12/20)

Benny Wenda merupakan tokoh separatis yang kerap melakukan lobi-lobi politik di pentas internasional.

Aksi kontroversialnya ini sebenarnya bukan hal baru ketika mencuat ketengah publik. Deklarasi kemerdekaan Papua sebenarnya masih berkaitan dengan aksi unjuk rasa warga Papua atas insiden rasialis di Malang dan Surabaya pada 15 Agustus 2019.

BACA JUGA :   Penduduk Miskin di Sultra pada Maret 2019 Turun menjadi 11,24 Persen

Saat itu bertepatan pula dengan penandatanganan perjanjian New York, serta pembahasan tentang Papua pada pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Tuvalu yang diikuti oleh pemimpin ULMWP, Benny Wenda.

Aksi unjuk rasa menuntut referendum yang dilakukan oleh warga Papua serta beberapa aliansi dan ormas asal Papua memang tak main-main hingga hal ini berunjuk pada disintegrasi dari NKRI. Maka deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini sesungguhnya tengah mengancam perpecahan di tanah air. Selain itu, hal tersebut secara nyata semakin mengancam SDA yang ada di daerah tersebut karena ada otak atau dalang dibalik referendum Papua.

Lantas siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Sudah jelas pihak kapitalis AS yang tak lain berada dibalik deklarasi tersebut yang terang-terangan ingin menguasai tambang Freeport secara utuh.

Persoalan Papua memang kompleks sebab dalam permasalahan ini jelas ada unsur penjajahan SDA, eksploitasi, pemiskinan, pembodohan atas campur tangan asing. Hal ini ditandai dengan masifnya investasi asing sejak orde baru dimasa kekuasaan Soeharto ketika pemerintah saat itu mencanangkan program “Kebijakan ke Arah Timur”. Walhasil, masuknya investasi asing berdampak pada berkuasanya kaum kapitalis hingga tereksploitasinya SDA di Papua.

Ironisnya, hal ini mengakibatkan hilangnya kesejahteraan masyarakat Papua hingga kemiskinan di daerah tersebut tak bisa dituntaskan. Maka adanya pemberontakan warga Papua yang ingin memisahkan diri dari tanah air adalah bagian dari kelicikan kapitalis Asing yang tak lain ingin menguasai daerah tersebut yang kaya akan SDA.

Dengan demikian, deklarasi kemerdekaan Papua Barat merupakan disintegrasi yang telah direncanakan oleh Barat dengan tujuan yang telah dijelaskan di atas. Disintegrasi sejatinya sangat berbahaya bagi wilayah yang ingin memisahkan diri dari negara induknya. Selain wilayah tersebut gampang di kuasai Barat, disisi lain sangat berpengaruh dengan wilayah lain yang mungkin saja akan melakukan hal yang sama.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co