,

Delapan Fraksi Minta Pemda Konsel Perhatikan Pokir DPRD

Ketgam : Penyerahan hasil pandangan Fraksi dari Dr. Sabrillah Taridala ke Ketua DPRD KOnsel Irham Kalenggo
Ketgam : Penyerahan hasil pandangan Fraksi dari Dr. Sabrillah Taridala ke Ketua DPRD KOnsel Irham Kalenggo

KONAWE SELATAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022. Minggu, 21 November 2021 di salah satu hotel di Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra)

 

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Irham Kalenggo didampingi Wakil Ketua II Hj. Hasnawati, serta dihadiri anggota DPRD lainnya BUpati Konsel  H. Surunuddin Dangga, ST.,MM, dan Sekda Konsel Ir. H Sjarif Sajang, M.Si

#Delapan Fraksi Minta Pemda Konsel Perhatikan Pokir DPRD,

Dr. Sabrillah Taridala mewakili delapan (8) fraksi menyampaikan pembahasan RAPBD hingga menjadi APBD merupakan salah satu tahapan dari seluruh rangkaian pengelolaan keuangan daerah, dalam mengimplementasikan kebijakan pendapatan daerah dan belanja daerah. Sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuain keadaan dan kondisi keuangan daerah serta dinamika masyarakat.

 

“Diskusi pembahasan RAPBD antara eksekutif dan legislatif, memungkinkan terciptanya standar distribusi dan alokasi anggaran secara merata, untuk memenuhi kebutuhan nyata dalam memberi pelayanan publik hingga periode tahun 2022″ Lanjut politisi PKS tersebut.

 

Kata dia jumlah keseluruhan RAPBD Konawe Selatan 2022 adalah sebesar Rp. 1.722.607.042.056 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua milyar enam ratus tujuh juta empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah).

 

1.Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.461.107.042.056., terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi”.

 

  1. Belanja Daerah sebesar Rp. 1.722.607.042.056., meliputi: Gaji dan Tunjangan, PNS, CPNS 2021, P3K Guru dan P3K Non-Guru, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), Belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Tidak Terduga (BTT), serta Belanja Operasi dan Belanja Modal”.
BACA JUGA :   DPRD dan Pemda Konsel Raker Rasionalisasi Belanja Barang dan Modal

 

  1. Pembiayaan senilai Rp. 261. 500. 000. 000,. yang berasal dari: Pinjaman daerah dalam rangka upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan jumlah dana yang diusulkan sebesar Rp. 251.500.000.000., dan sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), sebesar Rp. 10.000.000.000.,”

 

Fraksi-fraksi DPRD Konawe Selatan, mengkritisi beberapa bagian yang mendasar, yang menjadi poin-poin penting, dan selanjutnya di tuangkan menjadi masukan dan saran serta rekomendasi pandangan umum ini, antara lain:

 

  1. Pemerintah Kab. Konawe Selatan SKPD harus disiplin dalam pengelolaan Belanja Program dan kegiatan, mencakup dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pada pemantauan program dan kegiatan.

 

  1. Pemerintah Konawe Selatan dalam mengalokasikan belanja daerah, harus lebih memprioritaskan pendanaan belanja yang bersifat wajib.

 

  1. Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Konawe Selatan harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Konsel, sebagaimana yang tertuang dalam regulasi yang mengaturnya. Pokir DPRD ini merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui Anggota DPRD sebagai penyambung aspirasi, untuk diperjuangkan pada pembahasan RAPBD.

 

Menanggapi hal itu, Bupati Konsel H. Surnuddin Dangga menuturkan “sebelum saya memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Konsel, terlebih dahulu ijinkan saya menyampaikan penghargaan kepada segenap anggota dewan yang telah memberikan pendapat, saran, penilaian serta Kkreksi yang obyektif atas RAPBD” kata bupati dua peiode ini

Dikatakannya terhadap permasalahan tersebut, pemerintah daerah akan senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 dapat tepat sasaran dan tepat waktu.

 

Mengenai pandangan fraksi-fraksi, lanjut Surunuddi, pemda setiap tahunnya selalu memprioritaskan alokasi belanja wajib dan mengikat di antaranya, Gaji dan Tunjangan PNS, Askes dan BPJS, ADD, Belanja Mandatory Spending (Bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) yang kesemuanya ini harus menjadi Belanja Prioritas dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022.

BACA JUGA :   Dapat Kucuran Dana Pemda Konawe, Bhabinkamtibmas Polsek Bondoala Bantu Warganya Bedah Rumah

 

“Dan Terkait Program Usulan Masyarakat melalui DPRD (Pokok-pokok pikiran) agar tidak dihilangkan ataupun dikurangi. Pemerintah Daerah tetap akan memperhatikan program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Usulan Masyarakat) yang akan di sesuaikan ke dalam program kerja OPD, namun hal ini tetap memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah”kata Surunuddin. (Red/Satriani)