Dilema Pedagang, Ketika Harus Memilih Antara Kesehatan dan Ekonomi


Oleh: Ummu Salman

(IRT)


Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKPPI) mencatat sebanyak 529 pedagang positif corona (Covid-19) di Indonesia. Kemudian, di antara ratusan pedagang yang positif corona tersebut sebanyak 29 lainnya meninggal dunia.(nasional.okezone.com, 13/6/2020)

Masyarakat Tak  Patuh Protokol Kesehatan

Sebaran virus di pasar diduga karena pedagang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sejak awal wacana new normal life dan seruan untuk bersahabat dengan virus corona, beberapa pakar kesehatan telah mengkhawatirkan akan munculnya pemahaman dimasyarakat bahwa negeri kita telah melewati masa puncak pandemi. Dan pemahaman tersebut akan membentuk sikap agar tak perlu lagi menjalankan berbagai protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan protokol kesehatan lainnya. Ditambah lagi ketidakmampuan penguasa untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat selama masa pandemi, maka tak ada pilihan bagi masyarakat, mau tak mau mereka harus tetap beraktivitas seperti biasa karena tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketidakpatuhan ini juga muncul ketika sebagian masyarakat mulai percaya bahwa virus covid-19 ini adalah rekayasa, konspirasi dan tak berbahaya. Mulai muncul kecurigaan dan tuduhan-tuduhan tanpa bukti kepada pihak-pihak tertentu, bahwa mereka mengambil keuntungan atas pandemi ini. Dan ini dibiarkan bak bola liar tanpa ada upaya dari penguasa untuk meredam dan meluruskan berbagai tuduhan tersebut.

Kemudian penguasa, ketika akan melakukan tes masal kepada masyarakat sebagai upaya pemetaan agar bisa diketahui yang sakit dan yang sehat, banyak warga yang menolak. Seperti yang terjadi di pasar cileungsi Bogor,  Ratusan pedagang dan pengunjung pasar Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengusir petugas COVID-19 dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor. Insiden itu terjadi Rabu (10/6). Terkait insiden penolakan dan pengusiran itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarin, mengatakan pengusiran itu karena kurangnya edukasi. Mike menuturkan, petugas gabungan sudah berusaha memberi pengertian kepada massa agar mau diperiksa. Sebab, sejak PSBB proposional parsial diterapkan menuju new normal, semakin banyak masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan untuk pencegahan virus. (kumparan.com, 11/6/2020).

Penolakan tersebut terjadi karena penguasa melakukan pendekatan yang salah dan tidak persuasif. Tes juga dilakukan tanpa ada edukasi dan sosialisasi yang memadai. Kekhawatiran dan ketakutan masyarakat sangat beralasan. Mereka khawatir jika hasil tes mereka positif dan kemudian diisolasi, bagaimana keluarga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi para suami, jika istri positif dan diisolasi, siapa yang akan mengurus urusan rumahnya dan anak-anaknya, dan sebaliknya bagi para istri, ketika suami positif dan diisolasi, siapa yang akan menjadi penanggung nafkah bagi keluarga mereka.

Disamping itu tes dilakukan di pasar sehingga ditolak warga. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Hermawan Saputra mengingatkan bahwa penanganan pasar berbeda dengan tempat lainnya dalam mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Hermawan juga mengingatkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pendekatan yang berbeda kepada para pedagang dan pembeli dalam memastikan pencegahan Covid-19.

“Pembeli itu tidak terdata, dan cara melakukan mitigasi kepada penjual jangan mendatanginya di pasar. Periksalah di rumahnya dan juga lakukan secara persuasif untuk melakukan protokol kesehatan,” terang Hermawan.

Ia pun meminta Dinkes tidak melakukan rapid test massal di pasar. Menurut dia, pemeriksaan massal dengan mendatangkan ambulans di pasar akan mengakibatkan resistensi hingga penolakan dari para pedagang. (nasional.okezone.com, 14/6/2020)

Perlu Edukasi dan Sanksi

Berbagai penolakan yang terjadi ketika tes masal dilakukan menegaskan bahwa penguasa tak cukup menyediakan sarana tes dan himbauan agar patuh, tapi juga butuh pendekatan agar rakyat sadar protokol sehat.

Kemudian penguasa juga harus memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup sehingga rakyat khususnya yang berprofesi sebagai pedagang, tidak memaksakan diri  berjualan yang berisiko besar terhadap meningkatnya sebaran virus.

Jika edukasi dan sosialisasi telah dilakukan secara memadai, maka harus ada sanksi tegas yang dijalankan oleh aparat apabila masih ada masyarakat yang melanggar.

Wallahu ‘alam bishowwab

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang