Dilematis Keharaman Vaksin, Bagaimana Peran Penguasa?

Ilustrasi Vaksin
Ilustrasi Vaksin

OPINI,- Kisruh halal haramnya kandungan vaksin sepertinya akan terus terjadi jika pemerintahdalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak sejak awal menggandeng majelis ulama Indonesia (MUI) dalam mensosialisasikan kandungan vaksin.  Selain itu, produksi vaksin yang masih dilakukan oleh negara lain merupakan satu masalah lain dalam kisruh vaksin di Indonesia ini.  Tengok saja pemberian vaksin Rubella di tahun 2018 ini.

Ketua IPP IDAI, dr Piprim Basarah Yanuarso menyebutkan status virus Rubella di Indonesia masuk kondisi darurat (darurat yang dimaksud untuk mencegah lahirnya bayi-bayi cacat yang bisa menjadi beban negara dan keluarga).

Dirinya menuturkan bahwa vaksin sangat penting bagi semua kalangan usia mulai dari bayi hingga lansia, karena vaksin merupakan satu-satunya cara meningkatkan kekebalan spesifik manusia.  Vaksin Rubella mencegah kelahiran cacat akibat sindrom Rubella, sindrom Rubella akan mengalami kebocoran jantung, tuli, kebutaan, serta volume otak yang mengecil.  (Republika.co.id : Rubella Masuk Kondisi Darurat di Indonesia).

Lebih lanjut diungkapkannya isu kehalalan vaksin telah tuntas setelah MUI mengeluarkan fatwa yang mana MUI membolehkan vaksin Rubella (vaksin MR) digunakan sebagai program imunisasi selama tidak ada alternatif lain.

Mengenai turunan bahan babi yang digunakan untuk vaksin atau tripsin dijelaskannya hanya sebatas pada proses awal.  Yang mana tripsin digunakan untuk melepaskan sel dari wadah pengembangannya.

Fatwa MUI yang baru yaitu No 33 Tahun 2018 menyebutkan bahwa vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya haram.  Namun divaksin MR diproduk akhirnya tidak ada babinya, hanya turunannya digunakan sebagai stabilizer.

Karena keterpaksaan tidak ada alternatif lain, akhirnya jadi mubah atau boleh” ungkap Piprim. Pendiri rumah vaksin ini juga mengingatkan jika di dalam islam ada istilah istihalah maupun istiklah untuk proses perubahan barang yang haram menjadi halal maupun sebaliknya.  (Republika.co.id : Isu Kekebalan Vaksin MR Bukan Lagi Masalah).

BACA JUGA :   Reuni 212 Rekatkan Ukhuwah

Per tanggal 20 Agustus 2018, MUI menetapkan penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) untuk imunisasi haram.  Meski haram, vaksin MR boleh digunakan.  “Karena belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin.  Sebelumnya, berdasarkan pertemuan antara Menteri Kesehatan, Nila Moeloek bersama MUI pada 3 Agustus 2018 telah disepakati percepatan sertifikasi halal vaksin MR oleh MUI dengan bantuan Menkes.  (Tempo.Co.Id : Vaksin MR Haram Tapi Boleh).

Sekretaris PT Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan saat ini sebanyak 26 negara anggota organisasi kerjasama Islam (OKI) mengggunakan vaksin MR dari serum institue India (SII).  Vaksin MR ini telah diekspor ke lebih dari 141 negara.  SII telah menjadi satu-satunya pemasok vaksin MR yang lolos kualifikasi badan kesehatan dunia (WHO) dan dapat memproduksi dalam kapasitas besar.  (Republika.Co.Id : 26 Negara OKI Disebut Gunakan Vaksin MR dari India).

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co